Ada Keseimbangan Kepentingan

DR. MH. Thamrin


Dr MH Thamrin MSi – Pengamat Kebijakan Publik

RENCANA kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) Sumsel yang diusulkan sebelumnya hanya naik 0,86 persen atau sebesar Rp. 27 ribu membuat seluruh buruh tak terima dan kembali melakukan demo guna meminta UMP untuk dinaikan sebesar 13 persen.

“Saya pikir adanya demo ini merupakan konsekuensi logis dari kebijakan kenaikan UMP yang hanya sebesar 27 ribu rupiah atau 0,86%. Kebijakan yang -mohon maaf- agak “keterlaluan” menurut saya. Karena pada prinsipnya kebijakan pengupahan harus dapat menjamin bahwa para pekerja dapat memperoleh penghidupan yang layak,” ujar Dr MH Thamrin MSi, selaku Pengamat Kebijakan Publik, Senin (21/11).

Thamrin menuturkan, kehidupan layak bagi para pekerja memang seharusnya menjadi pertimbangan utama.”Artinya, pertimbangan kehidupan layak bagi para pekerja harus menjadi pertimbangan utama. Baru kemudian diikuti dengan pertimbangan lainnya, seperti situasi perekonomian dan kontribusi pekerja terhadap produktivitas atau perekonomian,” tuturnya.

Lebih lanjut kata Thamrin, sehingga dapat diperoleh titik keseimbangan antara kepentingan pekerja dengan kepentingan perekonomian dan kepentingan pengusaha.

“Sehingga kenaikan yang begitu kecil dan jauh dari kenaikan inflasi jelas keluar dari prinsip utama tersebut, sehingga tak heran kalau para pekerja ber demo sebagai respon terhadap kebijakan yang kurang “bijak” tersebut,” lanjutnya.

Menurutnya, menaikan 10 persen yang tela dijanjikan Pemerintah Provinsi cukup rasional. “Kenaikan 10 persen saya pikir cukup rasional setidaknya terdapat ruang antara kenaikan upah dengan kenaikan inflasi sehingga adanya kenaikan upah tersebut menjadi bermakna bagi para pekerja,” imbuhnya.

Thamrin menyampaikan, terkait berat atau tidaknya pengusaha dalam kenaikan UMP bagi perekonomian nampaknya juga harus disikapi dengan bijak pula.

“Pertanyaan berikutnya apakah kenaikan upah pekerja tidak akan memberatkan pengusaha dan akibatnya potensial mengganggu perekonomian ? Saya pikir perlu disikapi dengan bijak pula, secara kasat mata kenaikan upah akan memberatkan pengusaha karena adanya tambahan beban jelas akan dirasakan oleh sebagian pengusaha,” ucapnya.

Namun, secara makro kenaikan upah justru dapat menjadi pemicu kenaikan permintaan yang dampaknya secara agregat akan positif terhadap perekonomian nasional.

“Artinya sepanjang permintaan “kenaikan” tersebut masih dalam batas-batas yang dapat ditoleransi, maka kenaikan UMP tidaklah serta merta akan berdampak negatif terhadap perekonomian,” pungkasnya. (tia)