APA KABAR PERGUB 74?

Truk batu bara melintasi Kota Muaraenim siang hari


Truk Batu Bara Tuai Protes Masyarakat

KEBERADAAN angkutan batu bara yang menggunakan jalan umum, beberapa tahun yang lalu, langsung direspon Gubernur Sumatera Selatan H. Herman Deru. Dikarenakan angkutan batubara tersebut meresahkan masyarakat di sepanjang jalan Lahat-Palembang.

Orang nomor satu di Provinsi Sumatera Selatan ini mengeluarkan Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 74 Tahun 2018 tentang Pencabutan Pergub Nomor 23 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pengangkutan Batu Bara Melalui Jalan Umum. Pergub itu menegaskan truk batu bara diwajibkan melewati jalur khusus karena Pergub angkutan batu bara lewat jalan umum sudah dicabut.

Namun, berapa pekan terakhir masyarakat Kota Muara Enim kembali mempersoalkan aktivitas truk angkutan batu bara milik PT Duta Bara Utama (DBU) yang melintas secara bebas dalam kota mulai dari Simpang Kepur, Jalan Jenderal Sudirman, Ahmad Yani (Depan Kantor Bupati) dan Sultan Mahmud Barudin (SMB) II, sehingga mengganggu kelancaran dan kenyamanan lalulintas.

Selain itu sangat rawan akan kecelakaan lalulintas karena truk-truk itu melintas dengan kecepatan tinggi, jarak konvoi terlalu dekat dan debu.

“Truk angkutan batu bara itu melintas pada sore hari saat lalu lintas padat di kawasan kota Muara Enim,” keluh Cacon (40) warga Kota Muara Enim kepada awak media, Rabu (26/10).

Lanjutnya, kendaraan angkutan batu bara yang melintas di jalan protokol atau dalam Kota Muara Enim sangat mengganggu kenyaman pengguna jalan. Sebab kendaraan angkutan batu bara beriringan dengan jarak dekat.

“Selain angkutan batu bara jenis dump truk, kata dia, ada juga dump tronton tentu membuat kemacetan. Ditambah membuat jalan yang dilalui bergelombang dan belum lagi bongkahan batu bara berjatuhan akan menimbulkan debu hitam,” ungkapnya.

Sementara, Kasi Lalu Lintas dan Angkutan Dinas Perhubungan Kabupaten Muara Enim Akhmad Junaini SIP menerangkan bahwa PT DBU telah memiliki rekomendasi pengaturan dan pengangkutan dari Gubernur Sumsel. Terakhir, kata dia, melalui SK KADISHUB PROV. SS No : S. KEP. 93/551.2/Dishub/2022 Tanggal 7 Oktober 2022, berlaku selama 6 bulan ke depan. Terkait teknis pengaturan tertuang dalam SK, termasuk sanksinya.

Untuk jumlah kendaraan, kata dia, sebanyak 50 unit kendaraan terdiri atas 25 unit dump truk kecil dan 25 unit tronton. Untuk pengawasan, sambungnya, sesuai Pergub No 74 Tahun 2018, dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan Provinsi Sumsel, berkoordinasi dengan instansi terkait.

“Untuk lintasan pengangkutan mulai dari Stokfile – Simpang Kepur – Jembatan Enim II – Jalan Khusus PT Servo. Jadi kewenangan pengawasan, pengaturan dan penindakan ada pada Dishub Provinsi Sumsel,” tegasnya.

Salah satu bagian humas PT DBU yang juga bertanggungjawab masalah sirkulasi penggangkutan batu bara ke pelabuhan Titan, Adam, mengatakan bahwa pihaknya memiliki izin dari Gubernur Sumsel dan Bupati Muara Enim tahun 2019. Aturan jalan mulai pukul 18.00 sampai 04.00 WIB.

“Kalau dari PT DBU dipastikan tidak akan melanggar aturan karena sudah dibuat sistem tiga lapis di timbangan, di portal rel dan di simpang Kepur, bila melanggar transportir akan didenda. Kalau ada mobil angkutan batu bara yang mengangkut di luar jam tersebut silahkan difoto dan dilaporkan dan PT DBU tidak bertangungjawab, jika bukan yang tergabung di transportir PT DBU serta mungkin melanggar aturan yang sudah ditetapkan,” terangnya.(ozi)