ARYA RESMI LAPOR POLISI

Arya didampingi tim kuasa hukum melapor ke Mapolda Sumsel, tadi malam


Minta Usut Tuntas Kasusnya

KASUS penganiayaan mahasiswa UIN Raden Fatah Palembang Arya Lesmana Putra (19) yang cukup menyedot perhatian masyarakat berakhir di jalur hukum. Arya yang merupakan mahasiswa semester III Fakultas Adab dan Humaniora memilih lapor polisi untuk meminta keadilan atas perbuatan seniornya di Bumi Perkemahan Gandus, Jumat (20/09) yang lalu.

Arya Lesmana Putra yang diketahui hafiz 10 jus Alquran yang menjadi korban perundungan saat menjadi panitia diksar UKMK Litbang UIN Raden Fatah Palembang melapor ke Polda Sumsel, Selasa (04/10) malam.

Dengan kondisi mata yang masih bengkak, Arya yang tercatat sebagai warga Lorong Sersan Zainuddin, Kelurahan Sukajadi, Kecamatan Baturaja Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU) ini bersama kuasa hukum dari Yayasan Bantuan Hukum Sumsel Berkeadilan (YBH SSB), M. Sigit Muhaimin SH membuat laporan polisi dengan tindak pidana pengeroyokan atau pasal 170 KUHP.

Sebelumnya korban kekerasan itu sempat mendapatkan perawatan di Rumah Sakit Hermina Jakabaring hari Minggu (02/10) dan telah diperbolehkan pulang.
Sigit Muhaimin, kuasa hukum Arya mengatakan kedatangannya untuk melaporkan pelaku yang melakukan tindak kekerasan dan dugaan pelecehan terhadap kliennya.

“Kami melaporkan peristiwa pengeroyokan mahasiswa sebuah UKMK di salah satu Perguruan tinggi di Palembang. Korban mengalami luka lebam akibat pukulan di mata, pipi, dan memar sampai seluruh tubuh, ” katanya usai membuat laporan di Polda Sumsel.

Dibeberkan Sigit, pokok permasalahan yang mendasari pengeroyokan itu berawal dari informasi pamflet yang berisikan biaya mengikuti pendiksaran. Pendiksaran mulanya hendak dilaksanakan di Bangka Belitung dengan biaya Rp 300 ribu per orang.

Arya saat itu bertugas menjadi panitia diksar bagian konsumsi.

“Awalnya kegiatan mau dilaksanakan di Bangka Belitung, namun kenyataannya berubah menjadi di Bumi Perkemahan Pramuka Gandus. Para peserta diksar juga diminta untuk membawa sembako masing-masing. Klien kami dengan rasa kegelisahan dan tidak tega kepada peserta, cerita soal itu ke temannya yang ada di organisasi lain, ” jelasnya.

Ia menyebut jika kliennya mengingat ada lima orang pelaku utama pengeroyokan namun sejatinya ada lebih dari 10 orang pelaku. “Tapi biarlah hasil penyidikan nanti yang menjawab, ” katanya.

Sigit menambahkan terkait adanya pemanggilan mahasiswa terduga pelaku pengeroyokan oleh pihak rektorat, ia berharap pihak universitas dapat memberikan sanksi pemberhentian kepada para pelaku jika sudah terbukti.

Arya menambahkan, bahwa benar dia membocorkan informasi internal organisasinya mengenai Diksar tersebut.

“Informasi yang saya sampaikan itu benar sesuai fakta di lapangan,” bebernya.

Arya juga kembali memegaskam bahwa dirinya merupakan korban pengeroyokan dan penganiayaan sebagaimana video yang tersebar. Dia juga memastikan bahwa video pertama yang tersebar dibuat dalam tekanan panitia diksar.

Sigit mewakili sekaligus memberikan bantuan hukum kepada Arya meminta keadilan kepada Kapolda Sumsel, Irjen Pol Drs Toni Harmanto MH.

“Kita inginkan kasus ini bisa diusut tuntas dan diproses hingga pengadilan, untuk permasalahannya sendiri berawal dari informasi pamflet Diksar tersebut yang memungut uang pendaftaran sebesar Rp300 ribu,” katanya.

Sementara itu, proses pemeriksaan 10 mahasiswa terduga pelaku penganiayaan oleh pihak rektorat UIN Raden Fatah Palembang berlangsung kurang lebih 8 jam. Mahasiswa yang dipanggil datang pukul 10.20 WIB dan selesai diperiksa sekitar pukul 18.23 WIB.

Pihak kampus membentuk tim khusus untuk memeriksa kebenaran serta mengumpulkan data-data dan fakta yang terjadi pada saat diksar yang berlokasi di Bumi Perkemahan Gandus tersebut.

Wakil Rektor III UIN Raden Fatah Hamida menjelaskan pemeriksaan 10 mahasiswa dilakukan secara satu per satu dan terpisah.

“Kita catat dengan detail setiap jawaban yang mereka berikan. Mereka juga ditanya secara terpisah dan satu satu, agar setiap kejadian itu tidak ada yang terlewatkan. Dan juga pernyataan mereka ini sifatnya masih data mentah dan masih akan kita sinkronkan dulu kemudian proses selanjutnya kita sampaikan ke ibu rektor,” jelasnya.

Lebih lanjut Hamida mengatakan, untuk tindak lanjut semuanya akan diserahkan ke rektor.

“Belum bisa memberikan opini apakah mereka bohong, tapi semua yang mereka sampaikan kami catat. Data dari korban dan dari 10 mahasiswa yang dipanggil ini masih berupa data mentah dan untuk selanjutnya kedua data ini akan disinkronkan,” katanya.

Hamida mengungkapkan, terkait izin pelaksanaan diksar yang diselenggarakan oleh UKMK Litbang di Gandus Palembang, kegiatan tersebut tidak memiliki izin dari pihak kampus.

“Untuk perizinan tidak ada izin karena pertanyaan ini juga muncul pada proses pemeriksaan tadi. Izin dari UIN tidak ada, izin ke pembina tidak ada. Jika terbukti melanggar maka kita akan mengikuti aturan dari pedoman kode etik pelanggaran mahasiswa,” ungkapnya.

Hamidah menegaskan, akan memberi sanksi kepada mahasiswa yang terlibat sesuai dengan buku pedoman kode etik pelanggaran mahasiswa.
“Apabila memang terbukti melanggar maka dari pihak kampus sendiri insya allah transparan dan kooperatif, jika dibutuhkan keterangan untuk pihak kepolisian.

Ibu rektor juga sudah mengatakan bahwa kita akan tegas jangan sampai pilih kasih apapun temuan yang berhubungan dengan kriminal maka tindak tegas,” tandasnya.

Pascapemeriksaan ke-10 mahasiswa tersebut, perlakuan kurang mengenakan dialami jurnalis yang menunggu dari pagi. Puluhan mahasiswa yang merupakan anggota dari UKMK Litbang UIN Raden Fatah Palembang yang ikut menyambangi gedung rektorat menghalangi tugas jurnalis.

Puluhan mahasiswa tersebut menunggu sejak siang hingga malam hari sampai proses pemeriksaan selesai. Namun setelah ketum Litbang dan anggota lainnya yang diduga pelaku keluar dari ruang rapat rektorat, mereka menghalangi tugas wartawan. Satu mahasiswa meneriaki wartawan, “nyari duet nyari duet”, dan satu mahasiswi mendorong dan memukul salah seorang wartawan.

Setelah terduga pelaku menaiki mobil dan pergi, puluhan anggota Litbang lainnya membubarkan diri sambil bersorak “huuuuu”.
Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Palembang mengutuk dan akan melaporkan ke penegak hukum aksi sekelompok mahasiswa yang memukul, mengganggu dan menghalang-halangi kerja jurnalistik saat melakukan peliputan di UIN Raden Fatah, Selasa (04/10).

Berdasarkan laporan sementara yang diterima AJI Palembang, enam orang jurnalis termasuk empat di antaranya anggota AJI Palembang melakukan kerja-kerja jurnalistik untuk meliput perkembangan peristiwa perkelahian dan pengroyokan yang melibatkan sejumlah anggota UKMK Litbang UIN Raden Fatah.

Terpisah, Demisioner Ketum UKMK Litbang Tahun 2013-2014 yang tidak ingin disebutkan namanya ikut angkat bicara terkait kasus ini. Menurutnya, kasus yang sedang viral tersebut tidak benar.

“Pertama, apa yang sedang viral itu tidak benar yang mengatakan penyiksaan peserta diksar. Padahal korban itu adalah panitia di bidang kosumsi dan korban adalah anggota aktif,” katanya via DM Facebook, Selasa (04/10).

Menurutnya, hal tersebut ada yang melatar belakangi. “Yang jelas itu ada yang melatar belakangi, tak mungkin ada asap kalau tak ada apinya, jadi kejadian ini tidak ada sangkut pautnya dengan diksar,” tegasnya.

Dirinya menjelaskan, jika diksar UKMK Litbang sama seperti organisasi lain pada umumnya. “Jadi pelaksanaan diksar UKMK Litbang dilaksanakan dengan cara yang sama seperti organisasi dan UKMK pada umumnya. Ada pendaftaran yang biayanya sudah ditentukan, dalam hal ini memang benar biayanya Rp300 ribu,” jelasnya.

Selain itu, untuk tempat pelaksanaannya menyesuaikan keadaan. Jika ada iming-iming lain itu hanya oknum saja.

“Dan untuk tempat pelaksanaan, menyesuaikan saja kalaupun ada iming-iming ke luar kota ya itu dilakukan oleh oknum UKMK Litbang yang mungkin itu merupakan bagian dari strateginya,” bebernya. (tia)