ASN Dilarang Jadi Pemodal Pilkada

Ujang Komarudin


JAKARTA
– Aparatur Sipil Negara (ASN) di daerah diduga menjadi pemodal biaya politik Bupati atau Walikota ketika akan mengikuti pemilihan Kepala Daerah (Pilkada)

Pengamat Politik, Ujang Komarudin mengatakan hal tersebut diduga terjadi apabila Bupati atau Walikota yang akan maju dua periode.

“Iya memang seperti itu, ASN seperti Kepala Dinas, Camat, Lurah yang mestinya mereka netral, tapi mereka misal diminta tolong oleh inkambennya Bupati yang akan maju dua periode lalu mereka kan nyari duit,” katanya kepada Wartawan disway.id, Sabtu (08/10)

Menurutnya, dari birokrasi kedinasan di daerah yang menjadi pemodal tersebut bersama pengusaha.

“Karena ada dua pemodal biasanya, pertama modal dari pengusaha kedua dari birokrasi tadi. Dari Kepala Dinas yang bermain di belakang layar,” ungkapnya.

Diungkapkannya, proyek di dinas yang dijadikan sumber dana tersebut. Lantaran banyak proyek yang dikerjakan di setiap dinas daerah.

“Karena dinas yang punya duit. Camat yang nyari. Bukan hanya nyari duit, dia yang nyumbang uangnya karena banyak proyek-proyek di dinas-dinas itu,” ungkapnya.

Selain mencari modal biaya politik, disebunya para ASN yang ada di dinas juga mencari massa pemilih untuk mendukung para Bupati tersebut agar terpilih kembali.

“Kedua, dinasnya juga nyari massa. Nyari pemilih dan itu banyak terjadi di tiap daerah. Diakui atau tidak, nyatanya seperti itu.” tandasnya.

Untuk diketahui, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 42 tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik PNS, pasal 11 huruf C, untuk menjaga netralitas ASN, wajib menaati tujuh larangan selama Pemilukada.

7 Larangan ASN Selama Pemilukada:

  1. ASN dilarang melakukan pendekatan terhadap partai politik terkait rencana pengusulan dirinya ataupun orang lain sebagai bakal calon kepala daerah/wakil kepala daerah.
  2. ASN dilarang memasang spanduk/baliho yang mempromosikan dirinya ataupun orang lain sebagai bakal calon kepala daerah/wakil kepala daerah.
  3. ASN dilarang mendeklarasikan dirinya sebagai bakal calon kepala daerah/wakil kepala daerah.
  4. ASN dilarang menghadiri deklarasi bakal calon/bakal pasangan calon kepala daerah/wakil kepala daerah dengan atau tanpa menggunakan atribut bakal pasangan calon/atribut partai politik.
  5. ASN dilarang mengunggah, menanggapi (like, komentar, dan sejenisnya) atau menyebarluaskan gambar/foto bakal calon/bakal pasangan calon kepala daerah, visi misi bakal calon/bakal pasangan calon kepala daerah, maupun keterkaitan lain dengan bakal calon/bakal pasangan calon melalui media online maupun media sosial.
  6. ASN dilarang melakukan foto bersama dengan bakal calon kepala daerah/wakil kepala daerah dengan mengikuti simbol tangan/gerakan yang digunakan sebagai bentuk keberpihakan.
  7. ASN dilarang menjadi pembicara/narasumber pada kegiatan pertemuan partai politik. (del/diwsay)