Azaz Praduga Tak Bersalah  

Antoni Yuzhar


Antony Yuzar = Ketua Komisi I DPRD Sumsel 

BANYAKNYA Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) kabupaten/kota di Sumsel yang terjerat hukum terkait dana hibah, mendapat perhatian serius dari Komisi I DPRD Sumsel.

“Sebagai wakil rakyat, kami sangat prihatin dengan kondisi tersebut. Karena secara prosedur penganggaran, semuanya telah OK dan tidak ada masalah,” kata Antony Yuzar, Ketua Komisi I DPRD Prov Sumsel, Selasa (25/10).

Untuk masalah ini, Antony meminta semua pihak mengedepankan azaz praduga tak bersalah. “Kita serahkan maslaah ini kepada proses hukum yang berlaku,” ujarnya.

Yang jelas, lanjut Antony Yuzar, prosedur penganggarannya sudah baik, tinggal lagi pelaksanaanya di lapangan, dan itu wewenang Bawaslu.

“Biasanya sebelum ke proses hukum, penggunaan anggaran diperiksa oleh BPK. Nah, BPK akan memberikan masukan kepada pihak yang bersangkutan untuk memperbaiki tugas tugas yang belum usai,” ujar Antony.

Jadi kalau di Bawaslu ada yang sampai ke proses hukum, mungkin mereka tidak bisa memperbaiki apa yang disarankan BPK, atau ada hal lain.

“Selaku pihak yang memberikan anggaran, kami minta kedepan Bawaslu bisa lebih hati-hati dan berjalan sesuai aturan yang ada. Karena, bila berpegang pada aturan, insyak Allah akan selamat,” katanya.

Politisi PKB ini juga mengatakan, biasanya di suatu lembaga itu ada yang mengawasinya, sehingga lembaga tersebut tetap berjalan sesuai aturan. Misalnya di kepolisian ada Propam, kalau pemerintahan ada inspektorat dan lainnya. (del)