BANGUN KESADARAN ATAU BISNIS?

Kerumunan warga di salah satu Mall di Kota Palembang, yang akan diawasi lantaran penerapan PPKM level 1 di seluruh daerah termasuk di Kota Palembang. f koer Palpos


Kasus Covid-19 Naik, Pemerintah

Kembali Terapkan PPKM Level 1

PEMERINTAH pusat melalui Menteri Dalam Negeri (Mendagri) menerapkan kembali Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) pada Level 1. Hal ini untuk menekan penyebaran virus corona alias covid-19 yang dari catatan pemerintah kasusnya naik.

Berdasarkan aturan tersebut, penerapan PPKM level 1 bagi untuk kawasan Jawa dan Bali dimulai 8 sampai 21 November 2022. Sedanhkan PPKM diluar Jawa-Bali lebih lama, yakni empat pekan atau mulai 8 November hingga 5 Desember 2022 mendatang.

Menanggapi kebijakan ini langsung menuai reaksi beragam dari sejumlah masyarakat. “Ya, kita sudah denger ada PPKM level 1 ini. Ya, sebagai warga kita patuhi saja. Jangan sampai covid 19 kembali menyebar, karena sekarang ini katanya ada varian baru,” ujar Megawati, warga Tangga Buntung, Rabu (9/11).

Untuk pencegahan, lanjut dia, protokol kesehatan memang harus terus diterapkan, terutama pemakaian masker. “Setidaknya ini bisa membantu pencegahan. Memang sekarang kita sudah vaksin, tapi jangan sampai lengah kita harus tetap waspada. Terus cuci tangan juga sekarang sudah jadi kebiasaan. Ini untuk kita juga, jadi selalu hidup bersih, ” jelasnya.

Sedangkan Aan, warga Kemuning Palembang berharap pencatatan pemerintah terkait kenaikan kasus covid-19 sesuai dengan fakta di lapangan dan memang bertujuan membangun kesadaran masyarakat kembali guna mencegah penyebaran covid1-19 khususnya varian baru,

“Harapannya bukan untuk bisnis tapi memang pengumuman perkembangan covid memang untuk membangun kesadaran masyarakat,” ujar pria yang bekerja di salah satu perusahaan swasta di Palembang ini.

Terpisah, Iswandi, warga Inderalaya Ogan Ilir mengaku, sejak dari awal sudah meragukan tentang adanya virus corona tersebut sehingga dia beranggapan pemberlakuan PPKM ini hanya upaya pemerintah agar vaksinasi dapat terjual atau laku.

“Saya jujur tidak percaya virus corona ini ya. Ini strategi pemerintah aja agar obat vaksin laku. Karena kalau tidak begitu tidak ada yang mau divaksin,” terangnya. “Lihat saja belakangan aman-aman saja. Ekonomi masyarakat baru mau tumbuh lagi. Jangan sampai dengan pemberlakuan PPKM ini malah membuat masyarakat menjadi susah, dengan sederet aturan yang di berlakukan,” terangnya.

Sedangkan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten OI, Hendra Kudeta mengatakan pihaknya belum menerima surat edaran resmu terkait pemberlakuan PPKM level I tersebut. “Kami belum dapat surat edaran resmi terkait ppkm level 1 untuk kabupaten Ogan Ilir,” ucapnya dihubungi via WattsApp.

Meskipun demikian, Hendra menghimbau agar masyarakat khusunya di Kabupaten OI agar tetap menjaga menaati dan menerapkan protokol kesehatan pencegahan terhadap virus covid-19. “Kami himbau agar Msyarakat untuk tetap memakai maskes ditempat keramaian, menjaga jarak serta vaksinasi bagi yang belum di vaksinasi, ujarnya

Santi, warga warga Kelurahan Tanjung Rancing, Kecamatan Kayuagung OKI mengatakan, dirinya tidak terlalu khawatir lagi meski pemeritah kembali menerapkan PPKM untuk mencegah penyebaran virus corona.

“Kalau sekarang ini sudah dianggap biasa sajalah, karenakan sudah melakukan vaksinasi tahap 1,2, dan 3 sehingga tidak ada rasa ketakutan lagi,” ungkap Santi. Dirinya mengharapkan, kedepan corona benar-benar menghilang dan jangan ditakut-takuti masyarakat dengan virus ini.

Karena menurutnya, dampaknya banyak siswa yang tidak sekolah sehingga makin hari anak-anak bukannya takut dengan corona melainkan menjadi malas belajar. Senada dikatakan Miftahul, warga Kelurahan Jua-Jua, Kecamatan Kayuagung OKI. Dimana menurutnya, perpanjangan PPKM ini sebenarnya memang untuk mencegah penyebaran virus corona namun lebih banyak efek negatifnya.

“Khususnya efek ekonomi bagi golongan masyarakat menengah ke bawah. Mereka tidak ada bulanan atau penghasilan harian, jadi gerak-gerik atau aktivitas masyarakat terhalang. Oleh karena itu, harapannya kedepan, kalau tidak ada bukti yang terkena corona janganlah membuat resah masyakarat,”ujarnya.

Sementara Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) OKI, Iwan Setiawan melalui Sub koordinator Surpelen dan Imunisasi, Muhammad Arifien Yuslim drg mengatakan, terkait perpanjangan PPKM Level 1 ini mereka pastinya akan mengikuti Inmendagri tersebut.

“Untuk persiapannya sendiri dari Dinkes OKI yakni akan melakukan atau memperketat protokol kesehatan di sektor yang sudah diarahkan dalam Inmendagri itu,” tuturnya.

Dikatakannya lagi, misalnya menurut Inmendagri selama PPKM diperpanjang maka dalam satuan pendidikan harus melakukan Pembelajaran Tatap Muka (PTM) Terbatas. Dimana tentu untuk sistem pendidikan di OKI juga akan melaksanakan PTM terbatas.

“Atau pembelajaran jarak jauh (daring) selama PPKM diperpanjang, dan ketika selesai kembali normal seperti semula. Kita juga mengharapkan agar masyarakat tetap menjaga social distancing dan memakai protokol kesehatan seperti masker,” jelasnya.

Masih kata Arifien, mereka juga mengimbau, meski masyarakat sudah divaksin, namun harus tetap waspada karena vaksin tidak menjamin 100 persen terhidar dari virus corona.Terpisah, Pj Bupati Muba H Apriyadi tetap mewanti-wanti jajarannya meningkatkan kewaspadaan kemunculan varian baru Covid 19.

Hal ini kata Apriyadi, sesuai dengan Surat Edaran Kementerian Kesehatan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Nomor: SR.03.04/C/5163. Surat bertanggal 26 Oktober 2022 ini berisi tentang Peningkatan Pengawasan Kekarantinaan Kesehatan Corona Virus Disease-2019 (COVID 19) Varian Omicron Sub Varian XBB.

“Dalam upaya penanggulangan pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Indonesia, sesuai penjelu yang disampaikan WHO tentang munculnya varian baru dari COVID-19 varian Omicron sub varian XBB dibeberapa negara, Indonesia juga Muba harus aktif meminimalisasi penyebaran varian baru ini. Saya instruksikan kepada seluruh rumah sakit, para kepala puskesmas dan struktur di bawahnya sampai di desa agar melakukan peningkatan pengawasan kekarantinaan kesehatan di pintu masuk maupun di wilayah kerja selain itu mengajak seluruh warga Musi Banyuasin jangan lengah kita tetap waspada dan mari tetap jalankan protokol kesehatan seperti Biasa Khususnya menggunakan masker dan mencuci tangan dan menjaga jarak,” tandas Apriyadi.

Penegasan Apriyadi berlaku bagi para direktur RSUD Sekayu, Sungai Lilin, Bayung Lencir dan para kepala puskesmas Sekayu Muba. Secara rinci perintah ini dijabarkan dalam Surat Edaran Nomor: B-440/5714/KES/2022 tentang peningkatan pengawasan kekarantinaan kesehatan corona virus disease-2019 (covid 19) varian omicron sub varian xbb.(sro/ian/rob/ika)