Batas Desa Tidak Jelas, Warga Jungkal Demo di Kantor Bupati

Ratusan Masyarakat Desa Jungkal, Kecamatan Pampangan saat menggeruduk Kantor Bupati OKI, Kamis, 27 Oktober 2022.
Ratusan Masyarakat Desa Jungkal, Kecamatan Pampangan saat menggeruduk Kantor Bupati OKI, Kamis, 27 Oktober 2022.

KAYUAGUNG – Sekitar 500 massa yang datang dari Desa Jungkal, Kecamatan Pampangan mendatangi kantor Bupati Ogan Komering Ilir (OKI), Kamis (27/10).

Ketua Aksi, Oma Sastra mengatakan, kedatangan mereka ini untuk memohon kepada Bupati OKI, Iskandar SE supaya meninjau kembali Surat Keputusan (SK) Bupati Nomor 443/Kep/2016.

“Dikarenakan SK Pak Bupati ini banyak kekeliruan dan juga keputusan itu banyak merugikan kami masyarakat Desa Jungkal.

Setidaknya wilayah kami banyak yang berubah,” ungkapnya kepada awak media.
Ia menambahkan, seperti pada zaman bupati-bupati terdahulu itu sudah ada tanda-tanda fisik baik perbatasan kecamatan maupun perbatasan desa. Dan juga sejak ada SK tahun 2016 itu, menurutnya, bahkan desa mereka hampir terkeluar dari Kecamatan Pampangan.

“Dituliskan dalam SK Bupati itu, berbatasan dengan Pedamaran Timur. Dan inilah yang menjadi permasalahan tidak jelas, karena di Pedamaran Timur itu di desa mana. Sedangkan Pangkalan Lampam berbatasan dengan Sungai Bungin sudah jelas,” ujarnya.

Dikatakannya lagi, Di Pedamaran Timur, perbatasan antara Desa Pulau Geronggang dengan Jungkal itu sudah jelas.

“Nah, di perbatasan Pedamaran ini dikatakan Pedamaran tapi desanya tidak ada.

Ini sempat membingungkan kami. Dalam SK Bupati berbatasan dengan Kecamatan Pedamaran Induk,” tuturnya

Masih kata Oma, setelah mereka teliti terhadap poin-poin tersebut banyak sekali masyarakat desa mereka yang dirugikan. Terutama kalau dahulu menurutnya, HGU PT yang ada di desa mereka itu hanya ada dua desa, yaitu Desa Pulau Geronggang, Kecamatan Pedamaran Timur dan juga Desa Jungkal, Kecamatan Pampangan.

“Sekarang ada lagi, munculnya perbatasan dengan desa-desa lain, dan itu mengambil perbatasan desa kami. Oleh karena itu, kami meminta Pak Bupati untuk meninjau SK ini,” jelasnya.

Lebih lanjut, ia juga memohon untuk menetapkan perbatasan yang sudah lama, serta tentunya ada tanda-tanda fisik yang dulu sudah disepakati oleh camat dan Bupati Ishak Mekki yang mengeluarkan izin.

Sementara, menanggapi tuntutan masyarakat, Bupati OKI melalui Sekretaris Daerah, H Husin SPd MM MPd mengemukakan, besok mereka mulai akan mengambil tindakan.

“Hal ini supaya tidak terjadi gesekan-kesekan. Karena kalau sudah ada gesekan akan timbul Kamtibmas. Kalau timbul Kamtibmas, maka banyak pihak yang akan terlibat, dan kita tidak menginginkan hal itu,” imbuhnya

Lebih jauh, mereka juga nanti akan melakukan pemanggilan terhadap Camat Pampangan, Pangkalan Lampam, Pedamaran, dan Pedamaran Timur. (ian)