Bisa Diproses Hukum

Sulyaden


Sulyaden SH – Praktisi Hukum 

AKSI pinjaman online (Pinjol) yang banyak menelan korban baik warga masyarakat biasa bahkan mahasiswa demi kepentingan sesaat, terkadang sering terjadi.

Kondisi ini membuat banyak pihak perihatin dan menyoroti hal ini yang salah satunya Praktisi Hukum, Sulyaden SH.

“Nah seharusnya adanya pinjaman online ini bisa menjadi solusi bagi masyarakat, bukan malah menjadi permasalahan baru yang pada akhirnya malah membuat masyarakat menjadi sulit dan terlilit hutang,” ujar Sulyaden, Rabu (16/11).

Selanjutnya, kata Sulyaden, meskipun pencairannya mudah namun setiap yang meminjam harusnya memikirkan kembali, karena aplikasi Pinjol tersebut memberikan bunga yang tidak main-main.

“Yang jumlahnya tadinya tidak begitu banyak dengan sistem bunga yang diterapkan oleh penyelenggara Pinjol, akhirnya menjadi beban yg tidak dapat di tanggung oleh si peminjam Pinjol itu sendiri,” lanjutnya.

Dirinya menuturkan, aplikasi Pinjol memiliki dua jenis, ada yang memang legal dan ada juga yang ilegal. “Namun demikian sekarang ini penyelenggara Pinjol itu sendiri ternyata ada yg legal dan ilegal, untuk yang ilegal tentu sudah diawasi oleh OJK. Namun untuk yang ilegal sendiri, tidak ada pengawasan dari OJK,” tuturnya.

Dirinya menerangkan, untuk yang ilegal biasanya sistem penagihannya sangat tidak manusiawi. Pasalnya nasabah yang meminjam jika telat membayar maka akan dipermalukan.

“Nah yang ilegal biasanya menerapkan cara-cara penagihan terhadap nasabahnya dengan cara-cara yang tidak manusiawi, seperti dengan cara menyebarkan ujaran kebencian kepada si peminjam dan melakukan ancaman pembunuhan dan lain sebagainya,” terangnya.

Sulyaden mengatakan, jika hal tersebut tentunya bisa diproses secara hukum. Apalagi bagi Pinjol yang ilegal, karena tidak terdaftar di OJK dan juga cara penagihanya yang tidak sesuai.

“Hal tersebut tentu akan berimplikasi secara hukum karena tindakan tersebut merupakan bentuk pencemaran nama baik dan intimidasi yg dapat dijerat dengan undang-undang informasi dan trasaksi elektronik (ITE) Undang-undang No. 11 tahun 2008,” katanya.

Masih dikatakannya, untuk kejadian yg dialami mahasiswa, dirinya sangat menyayangkan, karena mahasiswa yang tugasnya belajar menuntut ilmu malah harus terbebani dengan hutang dari pinjaman online akibat nafsu yang berlebih.

Dirinya menambahkan, pihak kampus tentu tidak bisa tinggal diam dengan berkoordinasi dengan otoritas jasa keuangan (OJK), aparat penegak hukum harus melakukan langkah-langkah yg dapat mengeluarkan mahasiswa dari jerat pinjaman online tersebut.

“Peraturan mengenai pinjol itu sendiri diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK No.77/POJK/01/2016) tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Tekhnologi Informasi,” tambahnya.

“OJK dalam hal ini berwenang penuh atas penyelenggara pinjaman online, untuk kasus yg dialami mahasiswa OJK harus memberikan sanksi tegas kepada penyelenggara Pinjol karena mahasiswa belum saat nya dibebani dengan hutang,” pungkasnya. (tia)