Buruh Tolak Kenaikan UMP 0,86 Persen

Ketua Federasi Serikat Buruh Niaga, Informatika, Keuangan, Perbankan dan Aneka Industri (Nikeuba), Hermawan.
Ketua Federasi Serikat Buruh Niaga, Informatika, Keuangan, Perbankan dan Aneka Industri (Nikeuba), Hermawan.

Palembang- Upah Minimum Provinsi (UMP) Sumsel di tahun 2023 mendatang ternyata telah dikabarkan hanya akan naik sebesar Rp. 27 ribu atau sekitar 0.86 persen saja.

Hal ini di sampaikan langsung oleh Ketua Federasi Serikat Buruh Niaga, Informatika, Keuangan, Perbankan dan Aneka Industri (Nikeuba) KSBSI Sumsel, Hermawan.

Hermawan mengungkapkan, jika rekomendasi tersebut diusulkan oleh Dewan Pengupahan Provinsi (DPP) Sumsel melalui rapat bersama pemangku kebijakan.
Kendati demikian, Hermawan mengaku jika usulan tersebut tidak diterima oleh pihak buruh dan pihaknya juga telah menolak untuk menandatangani berita acara hasil dari kegiatan rapat tersebut.

“Menurut saya kenaikan tersebut tidak sesuai dengan apa yang menjadi harapan buruh di Sumsel, setelah melalui perhitungan dengan formula tertentu didapatlah angka Rp. 27 ribu tersebut,” ujarnya, Kamis (17/11/2022).

“Sehingga kalau dijumlahkan secara keselurahn maka UMP sebelumnya sebesar Rp3.144.446 ditambah Rp. 27 ribu menjadi Rp3.171.559 atau sekitar 0,86 persen saja,” lanjutnya.

Lebih lanjut dirinya mengatakan, tanggapan unsur Serikat Pekerja (SP) atau Serikat Buruh (SB) dengan tegas menolak Peraturan Pemerintah No. 36 Tahun 2021.

“Para serikat buruh yang pasti dengan tegas menolak peraturan Pemerintah no.36 tahun 2021 tentang pengupahan sebagai dasar hukum perhitungan kenaikan UMP di Sumsel tahun 2023,” katanya.

Dirinya menuturkan, jika tetap akan menuntut kenaikan UMP Sumsel tahun depan sebesar 13 persen.

“Dan kami masih menuntut kenaikan UMP Sumsel tahun 2023 tetap diangka 13 persen atau sekitar Rp.408.777.98 sehingga besaran UMP Sumsel tahun 2023 menjadi Rp.3.553.223,” tuturnya

Masih dikatakannya, jika pihak Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) tidak mempermasalahkan usulan tersebut.

“Kalau dari APINDO tetap mengikuti dan mentaati aturan Pemerintah, dan dari pemerintah mengklaim bahwa perhitungan UMP Sumsel Tahun 2023 berdasarkan norma yang ada dalam peraturan Pemerintah No. 36 Tahun 2021 tentang pengupahan,” ucapnya.

Hermawan menegaskan, dalam keputusan finalnya nasib buruh saat ini tergantung pada Gubernur Sumsel, karena dirinya yang memiliki kewenangan penuh.

“Semua tergantung pada Gubernur Sumsel, karena sejatinya beliau yang mempunyai kewenangan dalam menetapkan UMP Sumsel tahun 2023 mendatang dan paling lambat tanggal 21 November harus sudah ditetapkan,” tegasnya.

Sementara itu, Pengamat Ekonomi Sumsel Yan Sulistio menyebutkan jika usulan tersebut sangat tidak adil bagi pihak buruh.

“Kalau saya jelas mengatakan jika ini tidak adil terutama untuk buruh, didapatkan angka 27 itu kan akibat dari disahkannya UU Cipta Kerja yang juga jelas sampai saat ini tidak disetujui oleh serikat buruh,” imbuhnya.

Dalam hal ini Yan juga menerangkan, bahwa sebenarnya kenaikan harga barang dan jasa saat ini diangka 33 persen. (Tia)