BUTUH DORONGAN KESADARAN


Kendaraan Dinas Nunggak Pajak

MESKIPUN telah ada program pemutihan pajak yang dapat membantu mengurangi beban bagi masyarakat atau wajib pajak kendaraan. Namun, masih saja ditemukan wajib pajak yang enggan membayar pajak. Salah satunya alasannya biaya pengeluaran yang masih besar.

Seperti dikatakan, seorang wajib pajak sebut saja Y, warga Kota Palembang ini menyatakan jika ia belum juga mengikuti program wajib pajak. “Masih besar juga jika dihitung-hitung uangnya, saya lebih mendahulukan uang sekolah anak yang saat ini sangat besar untuk masuk sekolah SMA Negeri di Palembang,” paparnya.

Senada dikatakan Agusnarwan. Menurutnya sejatinya pemutihan itu diprogamkan untuk masyarakat wajib pajak yang menunggak pajak.

“Harusnya dimanfaatkan namun mungkin ada alasan tertentu dsri mereka kenapa program itu tidak diterapkan,” jelasnya.

Senada dikatakan Al, salah seorang wajib pajak. Menurutnya, program pemutihan pajak merupakan langkah yang memudahkan dan meringankan para wajib pajak. “Tentu saya berharap pemutihan pajak kendaraan bermotor ini dapat dilakukan secara rutin dan kalau bisa terus dipermudah namun terkadang,” ucapnya.

Namun lanjut dia, terkadang program pemutihan kendaraan tak jauh berbeda dengan pembayaran pajak secara normal. “Kendalanya soal sosialisasi kalau saya lihat karena terkadnag tak sedikit pemilik kendaraan tidak mengetahui apa saja yang diberi keringanan dalam pemutihan kendaraan bermotor tersebut,” ujarnya.

Terpisah, Kepala UPTB Samsat Palembang III, Ir Deliar Marzoeki melalui Staff Penetapan UPTB PPD Bapenda, Muhamad Zakaria, Jumat (16/9) mengatakan, bukti antusias warga pemilik kendaraan bermotor dengan kenaikan penerimaan sebesar 1 sampai 2 persen dibanding sebelum keputusan pemutihan pajak kendaraan bermotor.

“Sedangkan kenaikan rata-rata perbulan 9 hingga 10 persen. Untuk target tahun ini Rp 273 miliar dan realisasinya seperti PKB 74 persen dan BBNKB sebesar 77 persen. Pada tahun sebelumnya target Rp 260 miliar ,” ungkapnya. Dari hasil realisasi tersebut lanjut Zakaria, maka dari tahapannya target tahun ini akan bisa dicapai,” jelasnya.

Disinggung apakah ada kendaraan dinas yang menunggak pajak di wilayah Samsat Palembang III, diakui Zakaria, dari inventarisir pihaknya, jumlah kendaraan dinas di wilayah Palembang III mencapai sekitar 600 unit kendaraan dinas baik sepeda motor maupun mobil.

“Dari sekitar 600 unit kendaraan dinas itu, 50 persen atau 300 unit diantaranya masih menunggak pajak. Kondisi ini terjadi karena sejumlah faktor, pertama pergantian adanya STNK di UPTD namun di instansi induk belum terdata sehingga perlu penyesuaian data dulu, sehingga butuh waktu hingga terjadi keterlambatan pembayaran pajak,” jelas Zakaria.

Faktor lainya lanjutnya, kondisi kendaraan dinas yang sudah rusak berat sehingga lupa dilakukan pendataan karena tidak dipakai, namun di Samsat masih terdata sebagai kendaraan yang aktif pajaknya. “Ketiga karena penghapusan kendaraan dinas setelah diibakan sehingga perlu penyesuaian data juga menjadi kendala sehingga kendaraan dinas juga terlambat untuk dibayar pajaknya. Kondisi lebih karena kendala birokrasi,” ucapnya.

Namun secara umum kata Zakaria, dari pengalaman tahun-tahun sebelumnya, penyelesaian pajak kendaraan dinas khususnya di Samsat wilayah Palembang III, mencapai 70 hingga 73 persen. “Ya sekitar 30 persen belum terbayarkan pajaknya,” ungkapnya.

Untuk mendorong agar pemilik kendaraan bermotor mempunyai kesadaran tinggi dalam membayar pajak, pihaknya kata Zakaria, terus melakukan sosialisasi termasuk di media sosial dan media massa serta memberlakukan UU UU No 21/2009 pasal 74. tentang pajak kendaraan bermotor.

“Dimana bunyi pasal 74 ini bagi kendaraan yang 2 tahun atau lebih menunggak pajak, maka kendaraan tersebut akan dihapus. Selain itu, Bapenda Provinsi Sumsel juga membentuk tim khusus untuk melakukan pendataan terhadap kendaraan bermotor yang pajaknya belum dibayar untuk selalu mengingatkan pemiliknya agar membayar pajak,” tukasnya. (rob/nik)