DEMI EFISIENSI ATAU PEMAKSAAN?


Layanan Kependudukan, E-

KTP Beralih ke KTP Digital

PEMERINTAH pusat kembali menelurkan kebijakan terkait layanan dengan menggunakan informas teknologi. Kebijakan kali ini tentang layanan kependudukan. Dimana penggunaan KTP elektronik (e-KTP akan dialihkan ke KTP digital.

Kebijakan berdasarkan Kemendagri No 2/2022. Untuk di Sumsel, penggunaan KTP digital ini sudah dimulai Pemkot Palembang yang telah menerapkannya sejak Juli 2022 lalu, namun masih di dalam lingkungan pemerintahan.

Terkait hal ini sejumlah warga masyarakat saat dimintai tanggapannya secara umum mengatakan, kendala kebijakan ini adalah pengetahuan teknologi, kepemilikan Hp Android termasuk kuota internet. Warga sendiri merespon dengan sinis kebijakan pemerintah ini dan menilai kebijakan ini malah justru malah mempersulit.

“Sudahlah jangan terlalu banyak gaya, gunakan sistem yang lama saja,” tutur Raden, salah seorang warga Kota Palembang, Senin (26/i9).

Apalagi, tambah dia, tidak semua warga memiliki handphone canggih atau Android. “Nenek saya tidak ada handphone mahal atau canggih yang bisa diguanakn untuk perangkat KTP. Handphone saja dia tidak punya,” jelasnya.

Senada dikatakan Meysuada Rahma, salah seorang ibu rumah tangga warga Kota Palembang ini menuturkan, jika hal itu (penggunaan KTP Digital, red) tidak diwajibkan maka ia menilai sah saja, namun jika sebaliknya maka jelas jika pemerintah sangat memaksakan kehendak.

“Jika wajib wah, itu mempersulit warga. Pengasuh anak saya hanya ada handphone biasa tanpa layar sentuh karena dia tidak bisa menggunakannya. Lalu apakah dia harus gunakan KTP digital?. Tentu sulit bagi dia,” tuturnya. Maka dia berharap, regulasi ini baiknya gunakan sistem perbankan yakni boleh gunakan elektronik atau tidak.

“Saya setuju tapi jangan memaksakan,” paparnya. Sementara Rusli, warga Kota Palembang lainnya menambahkan, jika KTP nantinya akan digunakan sistem digital. Apakah sudah aman? Mengingat negara kita ini sangat rentan diotak-atik oleh hacker. “Yang tidak digital saja bocor, bagaimana digital. Negara kita belum mampu itu, jika sudah yakin bisa menjamin keamanan data warga maka boleh saja,” terangnya.

Namun dia tidak pasti itu akan terjadi, karena Indonesia belum memiliki SDM dan juga perangkat yang benar. “Sudahlah benahi dulu SDM di disdukcapil yang ada serta perangkat pemerintah lainnya. Jangan suka jadikan warga kelinci percobaan terus nanti bahanya,” tutupnya.

Anton, salah seorang warga Kota Sekayu Musi Banyuasin (Muba) mengatakan, dirinya belum mendapatkan informasi soal KTP Elektronik yang akan diganti dengan KTP Digital.

“Kalau emang ada, pergantian yang harusnya sosialisasi dahulu, tentang hal tersebut dengan masyarakat, belum lagi bagaimana masyarakat yang di desa-desa, yang tidak ada Hp Android. Ini harus dicari solusinya,” terang Anton.

Sementara itu Edwin, yang juga warga Sekayu Muba mengatakan, terkait kebijakan peralihan KTP Elektronik ke KTP Digital, terkendala soal Hp Android yang belum semua masyarakat memilikinya.

“Bagaimana dengan warga yang berada di desa- desa. Jangankan punya Hp Android, untuk makan saja susah apalagi. Ya ada baiknya disosialisasikan terlebih dahulu. Artinya penerapan kebijakan ini, janganlah terburu-buru,” ujarnya.

Terpisah, Herman, warga Inderalaya Ogan Ilir (OI) berpendapat, perubahan sistem E-KTP ke Digital ini merupakan program yang memang sudah seharusnya terjadi apalagi di zaman yang serba digital saat ini.

“Kita sebagai masyakat menyambut baik program pemerintah ini. Dengan demikian kita tidak perlu lagi takut kehilangan KTP, atau ketinggalan cukup bawa Hp semua beres,” ujarnya, Senin (26/9) Hal ini juga lanjut dia, akan mempermudah segala aktivitas dan urusan masyarakat ketika berurusan yang membutuhkan persyaratan salah satunya KTP.

Namun Herman tak setuju, apabila dengan berlakunya KTP digital ini akan menghapus sistem E-KTP. Dia mengungkapkan E-KTP masih sangat di perlukan terutama bagi mereka masyarakat yang tak punya Hp.

“Menurut saya E-KTPnya jangan serta merta di hapuskan. Karena masih banyak masyarakat kita yang belum atau tidak memiliki Hp. Selain itu tidak semua daerah terdapat sinyal sehingga. Apabila E-KTP ini di hapuskan akan menghambat urusan di sebagian wilayah atau sebagian masyarakat,” terangnya.

Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Kota Palembang, Dewi Isnaini mengatakan, bahwa peralihan dari KTP elektronik ke digital ini berdasarkan Kemendagri No 2/2022 yang sudah harus dilaksanakan KTP digital di daerah.

“Sesuai dengan tuntunan zaman harus beralih ke digital. Peralihan dari KTP elektronik ke digital ini sudah simulai Disdukcapil sejak Juli dimulai dari petugas disdukcapil capil baik kota dan provinsi, dan ini kepala OPD dilingkungan pemerintah kota Palembang,” terangnya saat sosialisasi KTP digital.

Dikatakan Dewi, sebenarnya untuk sasaran dari peralihan dari KTP elektronik ke digital ini semua masyarakat. “Target seluruh masyarakat, tapi paling tidak semua pegawai di lingkungan pemerintahan sudah beralih ke KTP digital semua. Karena untuk target dan harapan kita selesai semua termasuk masyarakat sudah beralih semua ke KTP digital ini,” ujarnya.

Untuk peralihan, masyarakat harus dulu punya KTP elektronik yang datanya sudah termasuk dipusat.Kemudian harus memiliki HP android untuk bisa memiliki KTP digital ini dengan mendownload aplikasi identitas kependudukan digital di PlayStore yang setelahnya masuk kedalam aplikasi ini dengan menginput data mulai dari Nomor Induk Kependudukan, email aktif, dan nomor handphone aktifnya yang di upload dibantu petugas.

“Untuk mendapatkan kode dari pusat dalam hal ini ditjen disdukcapil untuk barcode nya. Kode inilah yang akan digunakan sebagai KTP digital,” Jelasnya. Dengan sudah digitalnya KTP ini, maka bisa saja kedepan tidak ada lagi KTP menggunakan kartu, tapi ini akan secara bertahap. Karena untuk sekarang mungkin masih ada masyarakat yang belum memiliki HP Android.

“Meski masyarakat belum beralih ke KTP Digital, KTP elektronik masih tetap dapat digunakan, karena untuk program ini secara bertahap dilakukan,” tegasnya.Sebab pada prinsipnya, KTP digital ini tujuannya agar memudahkan masyarakat ketika ada perubahan elemen, atau lainnya tidak perlu cetak ulang tinggal tunjukan KTP digital atau barcode nya ke petugas nantinya.

“Tentu penggunaan dari KTP digital ini Banyak keuntungan, seperti dari sisi pemerintah menghemat anggaran, dan dari sisi masyarakat akan lebih memudahkan. Sebab sekarang masyarakat lebih baik tinggal dompet, daripada tinggal handphone,” paparnya.

Nanti kedepan bisa saja tidak ada lagi yang pakai card seperti e-KTP tapi sudah digital semuanya. Namun secara bertahap,. Karena untuk saat ini saja baru untuk yang sudah punya KTP elektronik. “Untuk Kia (Kartu Identitas Anak) itu belum, karena saat ini masih bertahap. Karena untuk ktp sudah berlaku seumur hidup sedangkan kia ini akan secara Otomatis tidak berlaku ketika sudah berusia 17 tahun,” ujarnya.

Sementara Sekda Kota Palembang, Ratu Dewa menyebut kesiapan Palembang untuk beralih ke KTP digital sesuai laporan dari kepala dinas disdukcapil sudah clear dan siap semua.”Kita juga ingin menerapkan KTP digital ini lebih cepat daripada kabupaten/kota lainnya di Indonesia,” jelas Dewa.

Peralihan dari KTP elektronik ke digital ini, ditegaskan nya Harus dimulai dari pemerintah kota, setelah itu bertahap ke masyarakat kota Palembang menggunakan KTP digital ini semua.

“Tapi kita mulai dulu dari intern pemerintah kota Palembang, saya intruksi langsung disdukcapil dan saya juga akan cek langsung OPD mana yang lambat melaksanakan instruksi ini. Saya beri waktu 1-1, 5 bulan dan setelah itu lanjut bergulir dengan sendirinya,” tegasnya.

Karena itu, dengan jumlah pegawai ASN dilingkungan pemerintah kota Palembang saja hampir 11 ribu, ditambah non PNSD, PHL, dan lain-lain yang jumlahnya mencapai kurang lebih 26 ribu ini harus terlebih dahulu beralih ke KTP digital.”Termasuk masyarakat umum, tadi juga ada camat yang ikut untuk kemudian melakukan edukasi ke masyarakat,” katanya.

Dari sisi manfaat lanjutnya, peralihan KTP digital ini akan bisa mengefisiensi anggaran, tidak lagi blangko, beli tinta, tidak Perlu menunggu lama antri, inikan cepat ketika sudah masuk ke KTP digital maka tinggal tunjukkan barcodenya.

Sedangkan untuk kendala masyarakat belum punya HP atau bagi yang tidak punya HP Android, pihak nya juga mengakui hal ini sebagai suatu kendala.

“Yang masyarakat belum punya HP, ini sudah disampaikan dengan pemerintah pusat mengenai kendalanya,” pungkasnya. (ika/sro/omi/nik)