Dewan Tolak Wacana Kenaikan BBM

Mat Amin


Sikap Anggota DPRD Prabumulih Fraksi PKS

Prabumulih, Palpos  – Wacana pemerintah pusat menaikan harga Bahan Bakar Minya (BBM) bersubsidi, mendapat penolakan dari H Mat Amin SAg, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Prabumulih dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS).

Secara tegas politisi PKS tersebut mengatakan, kenaikan harga BBM ditengah ekonomi masyarakat yang baru hendak bangkit pasca diterpa pandemi covid-19 sangatlah tidak tepat karena dinilai dapat membebani masyarakat.

“Secara umum pada rapat paripurna DPR RI, PKS menyatakan sikap menolak kenaikan BBM itu ditengah kondisi kita yang baru mau pulih ini,” ungkap Mat Amin, ketika diwawancarai di rumahnya, akhir pekan lalu.

Menurut Mat Amin, pemerintah harus bijak dalam mengambil keputusan terkait harga BBM karena tingkat ekonomi rakyat sedang mengalami penurunan. “kita minta kepada pemerintah agar jangan dulu menaikan BBM karena akan berpengaruh kepada kebutuhan pokok lainnya yang akan naik, sementara daya beli masyarakat rendah,” ucapnya.

Pemilik Yayasan SIT Islahul Ummah Kota Prabumulih ini menuturkan, jika alibi rencana kenaikan BBM disebabkan ada kenaikan harga BBM dunia, maka itu tidak benar karena sejak Januari harga minyak dunia kisaran USD 140 per Barel dan saat ini turun jadi USD 90 per barel.

“Jadi kalau alibinya rencana kenaikan BBM bersubsidi itu karena harga minyak dunia ya salah, karena harga minyak dunia saat ini turun, makanya kita minta tunda rencana menaikkan,” cetusnya.

Masih kata Mat Amin, jika pemerintah ingin mencari pendapatan lainnya maka tidak mesti di sektor BBM tapi banyak sektor lainnya yang perlu digali. “Mungkin bisa juga melakukan penghematan -penghematan. Intinya kita meminta pemerintah untuk tidak menaikkan BBM bersubsidi di tengah ekonomi masyarakat baru mulai bangkit ini,” pungkasnya. (abu)