DLHP Sumsel Bahas Perubahan RTRW

Konsultasi publik yang diadakan DLHP sepakati isu-isu pembangunan berkelanjutan strategis dalam rangka kajian lingkungan hidup strategis perubahan RTRW Provinsi Sumatera Selatan.
Konsultasi publik yang diadakan DLHP sepakati isu-isu pembangunan berkelanjutan strategis dalam rangka kajian lingkungan hidup strategis perubahan RTRW Provinsi Sumatera Selatan.

Palembang, Palpos.ID.- Konsultasi publik yang diselenggarakan oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan (DLHP) Provinsi Sumatera Selatan pada Rabu (4/10) menyepakati isu-isu pembangunan berkelanjutan strategis yang akan menjadi fokus dari dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) sebagai salah satu tahapan penting dalam penyusunan KLHS Perubahan RTRW Provinsi Sumatera Selatan.

Diantara isu-isu yang disepakati adalah pengelolaan sumber daya air, penurunan kualitas udara, alih fungsi lahan dan hutan, perubahan iklim, tata kelola sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil, serta keanekaragaman hayati darat dan perairan.

Staf ahli Gubernur Sumatera Selatan Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik Provinsi Sumatera Selatan Dr Ir H Firmansyah MSc mengatakan penyelenggaraan konsultasi publik perumusan isu pembangunan berkelanjutan telah diatur dalam Pasal 9 Peraturan Menteri ATR/BPN No 5 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pengintegrasian Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Tata Cara Pengintegrasian Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan Rencana Tata Ruang.

“Telah diatur bahwa pelaksanaan pengumpulan data dan informasi terintegrasi dengan identifikasi dan perumusan isu pembangunan berkelanjutan harus dikonsultasikan dengan masyarakat dan pemangku kepentingan,” kata Firmansyah.

Konsultasi publik pada Rabu (4/10/2022), di Hotel Beston Palembang ini bertujuan untuk mendapatkan masukan dari para pemangku kepentingan; organisasi pemerintah daerah dan perwakilan dari berbagai sektor, termasuk universitas, lembaga swadaya masyarakat serta pihak swasta. Saran dan masukan diharapkan akan semakin melengkapi rencana pengelolaan wilayah beserta potensi dan memastikan selarasnya daya dukung sumber daya alam.

Firmansyah juga mengapresiasi semua pihak yang berperan aktif dalam penyusunan KLHS. “Pemerintah provinsi juga mengapresiasi dukungan ICRAF dalam proses revisi ini. Dengan bantuan teknis dan keilmuan untuk memastikan pembangunan yang kita laksanakan sesuai dengan daya dukung alam sehingga kita tidak mengeksploitasi sumber daya alam kita hanya untuk hari ini, tetapi juga menjaga supaya manfaatnya bisa dinikmati anak cucu kita kelak,” tambahnya.

Revisi RTRW merupakan mandat undang-undang yang harus dilakukan setiap 5 tahun sekali. RTRW yang direvisi oleh pemerintah provinsi adalah produk undang-undang yang telah berumur 25 tahun. (*)