Emak-emak Geruduk Kantor Gubernur

Emak-emak menggelar aksi demo di kantor Gubernur Sumsel, kemarin.


PALEMBANG
– Aksi demo menolak kenaikan bahan bakar minyak (BBM) terus berlanjut di Kota Palembang.

Kali ini giliran emak-emak menyuarakan aspirasi dengan menyambangi Kantor Gubernur Sumsel di Jalan Kapten Arivai Palembang, kemarin.

Kedatangan ratusan emak-emak ini selain menolak kenaikan harga  BBM bersubsidi,  juga mendesak pemerintah segera mengalokasikan serta menyalurkan bantuan sosial kepada masyarakat.

Puluhan personel kepolisian dan Satpol PP Palembang dari pagi berjaga di halaman Pemprov Sumsel. Tak hanya itu, beberapa mobil barakuda Brimob Polda Sumsel juga turut diterjunkan.

“Sejak naiknya harga BBM, kami emak-emak kesulitan khususnya untuk kebutuhan sehari-hari,” ungkap salah satu perwakilan emak-emak saat menyuarakan aksinya di atas mobil bak terbuka.

Sementara, koordinator lapangan, Charma mengungkapkan aksi massa ini didasari kekhawatiran kaum emak-emak se-Sumsel terhadap kenaikan harga BBM.

Menurutnya kenaikan harga BBM sangat berdampak kepada emak-emak yang mengatur urusan kebutuhan di dapur.

“Jelas ini sangat berdampak, karena mereka secara tidak langsung dibebani dengan persoalan ini,” jelasnya.

Selain itu, Charma mengatakan rombongan emak-emak ini juga menuntut Gubernur Sumsel H Herman Deru, agar segera mencairkan dana yang dikhususkan kepada masyarakat dari Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Bagi Hasil (DBH).

“Sudah dijelaskan pemerintah bahwa ada 2 persen dari dana DAU dan DBH untuk masyarakat,” bebernya.

Kendati demikian, dana tersebut belum juga tersalurkan kepada masyarakat. Hanya beberapa bantuan sosial saja yang tersalurkan. Itu pun, bantuan sosial BLT BBM. Sedangkan, bantuan yang diinstruksikan oleh pemerintah kepada Pemprov belum terealisasi.

“Sampai sekarang masyarakat belum menerima bantuan DAU dan DBH itu,” katanya.

Sementara itu, Asisten I Pemprov Sumsel, Edward Chandra menuturkan, seluruh aspirasi nantinya ditampung Pemprov Sumsel untuk diajukan ke pemerintah pusat.

“Kita akan tampung seluruh aspirasi dari masyarakat,” ungkapnya.

Menanggapi, bantuan DAU dan DBH, Edward Chandra menerangkan, bantuan tersebut sedang dalam proses payung hukum. Jika proses tersebut terselesaikan, maka akan segera terealisasi kepada seluruh masyarakat. (tia)