GAWAT ! RSUD TOLAK PASIEN

Instalasi Gawat Darurat RSUD Martapura


Pasien Gawat Darurat

SEBUAH rumah sakit merupakan salah satu institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan secara paripurna. Pelayanan kesehatan paripurna yang meliputi promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif.

Rumah sakit juga menjadi harapan masyarakat untuk memperoleh pelayanan kesehatan. Pada dasarnya setiap orang memiliki hak yang sama dalam memperoleh pelayanan kesehatan yang bermutu, aman, dan terjangkau.

Namun yang terjadi di Kabupaten OKU Timur masyarakat yang membutuhkan bantuan medis dalam keadaan darurat justru ditolak. Dengan alasan kamar perawatan penuh. Mungkin masih banyak kasus penolakan pasien dalam keadaan darurat yang dilakukan oleh RS dengan beragam alasan.

Undang-undang Kesehatan Nomor 36 Tahun 2009 sudah sangat jelas melarang rumah sakit menolak memberikan tindakan medis terhadap pasien dalam keadaan darurat. Hal tersebut diatur pada Pasal 32 ayat (2) yang berbunyi:

“Dalam keadaan darurat, fasilitas pelayanan kesehatan, baik pemerintah maupun swasta dilarang menolak pasien dan/atau meminta uang muka.”

Dalam UU No. 36 tahun 2009 Pasal 32 dan UU No. 36 tahun 2014 Pasal 59 menyatakan bahwa dokter dan rumah sakit tidak boleh menolak pasien dan/atau meminta uang muka jika pasien dalam keadaan gawat darurat.

Secara tidak langsung, kedua dasar hukum tersebut juga menyatakan bahwa rumah sakit tidak boleh menolak pasien karena alasan biaya pada kondisi gawat darurat. Dalam UU Kesehatan Pasal 190, penolakan pasien yang dalam kondisi gawat darurat dapat menyebabkan hukuman pidana.

Masih dalam UU Kesehatan bahwa bagi fasilitas penyedia layanan Kesehatan jika menolak memberikan layanan Kesehatan termaktub dalam pasal 190. Bunyi pasal tersebut :

“Pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan dan/atau tenaga kesehatan yang melakukan praktik atau pekerjaan pada fasilitas pelayanan kesehatan yang dengan sengaja tidak memberikan pertolongan pertama terhadap pasien yang dalam keadaan gawat darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) atau Pasal 85 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).”

Berdasarkan penjelasan tersebut, jika fasilitas pelayanan kesehatan atau tenaga kesehatan dengan sengaja menolak untuk memberikan tindakan medis pada pasien yang berada dalam keadaan darurat maka dapat dituntut secara pidana dengan ancaman kurungan penjara paling lama 2 tahun dan denda paling banyak dua ratus juta rupiah.

Jika perbuatan dengan sengaja tidak memberikan tindakan pada pasien dengan keadaan darurat tersebut menyebabkan hilangnya nyawa seseorang atau kecacatan, maka pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan dan/atau tenaga kesehatan tersebut dipidana dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun dan denda paling banyak satu miliar rupiah.

Nah, di Kabupaten OKU Timur pasien yang hendak berobat sempat dìtolak staf IGD dengan alasan kamar penuh. Keluhan dìsampaikan keluarga dari Suprapti (60), warga Desa Pemetung Basuki, Kecamatan Buay Pemuka Peliung, Senin (31/10).

“Hampir satu jam lebih kita menunggu. Tau-tau dìtolak masuk rumah sakit dengan alasan tidak ada kamar,” ungkap anak pasien, Supriono.
Menurut Supriono, ibunya mengidap penyakit hipertiroid dan baru saja menjalani pengobatan dì Rumah Sakit Dr Hasan Sadikin, Bandung.

“Semalam kondisi ibu sempat drop dan dìrawat oleh salah satu bidan. Pagi ini kita sengaja ke RSUD Martapura untuk pemeriksaan lebih lanjut,” bebernya.

Namun setibanya di RSUD Martapura, ibunya bukannya langsung mendapatkan perawatan. Tapi malah dìtolak oleh staf rumah sakit.

“Setelah kita laporan dengan pak anggota DPRD, kita langsung dìterima dan dìberikan penanganan medis,” katanya.

Menanggapi keluhan pasien tersebut, anggota Komisi II DPRD OKU Timur Herman SE langsung mendatangi RSUD Martapura. Bahkan, Herman langsung mempertanyakan kepada sejumlah pegawai terhadap buruknya pelayanan yang dìberikan ke masyarakat.

“Saya sudah sering mendapat informasi terkait buruknya pelayanan RSUD Martapura ini. Kali ini tetangga saya yang dìperlakukan seperti ini,” ungkap Herman dengan nada berang.
Usai memarahi sejumlah pegawai, akhirnya pasien Suprapti bisa dìterima dan mendapatkan perawatan dì salah satu ruangan.

“Mestinya pihak RSUD jangan asal tolak saja pasien, tetapi dìterima dulu. Jikapun tidak bisa dìrawat dì sini, nantikan bisa dìberikan rujukan,” papar Herman.

Direktur RSUD Martapura dr Dedy Damhudy saat dìkonfirmasi menyampaikan permohonan maaf atas ketidaknyamanan pasien terhadap kinerja stafnya.

“Ini hanya mis komunikasi. Sebab surat rujukan pasien tersebut ke dokter spesialis penyakit dalam Palembang. Tapi saat ini sudah kita tangani dan dìberikan pelayanan maksimal,” ucap dr Dedy.

Dedy mengatakan, ia akan segera melakukan pembinaan terhadap staf dì bagian pelayanan. Sehingga hal serupa tidak terjadi lagi.

“Kami manajemen mohon maaf atas kejadian ini. Dalam waktu dekat akan kita lakukan pembinaan. Alhamdulillah kondisi pasien juga saat ini sudah normal dan baik-baik saja,” pungkasnya. (ard)