GSMP Salah Satu Upaya Tekan Inflasi

Wagub Mawardi Yahya menghadiri High Level Meeting TPID, kemarin. Foto : istimewa


UPAYA
pengendalian laju inflasi di Sumsel terus dilakukan. High Level Meeting Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) pun dilakukan guna menyelaraskan langkah yang akan dilakukan untuk menekan laju inflasi tersebut.

Wakil Gubernur Sumsel H Mawardi Yahya mengatakan, High Level Meeting TPID tersebut dilakukan sebagai langkah koordinasi dalam menindaklanjuti arahan Presiden RI Joko Widodo.

Di mana, Presiden RI Joko Widodo menginstruksikan agar setiap daerah di Indonesia melakukan upaya pengendalian inflasi yang saat meningkat secara global.

“Ini tindaklanjut dari arahan presiden. Melalui rapat koordinasi ini, kita perkuat upaya dalam penangan laju inflasi tersebut,” kata Mawardi, di sela High Level Meeting TPID di Ballroom Hotel Aryaduta Palembang, Senin (10/10).

Upaya penanganan laju inflasi tersebut lanjut Mawardi, harus sesegera mungkin dilakukan dan tepat sasaran.

“Sebab, inflasi ini sangat berdampak pada masyarakat. Angka kemiskinan tentu akan meningkat akibat inflasi ini. Langkah yang harus dilakukan tentunya harus tepat sasaran,” tegasnya.

Menurutnya, pemerintah pusat sendiri telah mengeluarkan instruksi pengendalian inflasi dapat dilakukan melalui penyerapan 2 persen Dana Transfer Umum (DTU) dan penyerapan Belanja Tak Terduga (BTT).

DTU dan BTT tersebut dapat dikucurkan untuk bantuan sosial kepada masyarakat yang terdampak inflasi akibat penyesuaian harga BBM dan lainnya.

“Pemerintah pusat telah memberikan kita senjata untuk mengendalikan laju inflasi tersebut melalui DTU dan BTT. Jika dilakukan tepat sasaran, maka akan cukup efektif dalam menekan laju inflasi tersebut. Upaya ini harus dilakukan diberbagai sektor,” paparnya.

Dia menyebut, upaya pengendalian laju inflasi juga harus dilakukan untuk sektor pangan. Sebab pangan sendiri merupakan salah satu sektor yang mempengaruhi inflasi.

‘’Bupati dan Walikota harus turun menggelar operasi pasar. Harga pangan ini tidak boleh naik terlampau tinggi, khususnya beras. Apalagi Sumsel ini merupakan daerah swasembada beras,” terangnya.

Bahkan, lanjut Mawardi, Gerakan Sumsel Mandiri Pangan (GSMP) harus terus masif dilakukan sehingga masyarakat dapat memproduksi sendiri pangan untuk konsumsi keluarga.

“Gebrakan pasar murah untuk membantu masyarakat harus dilakukan. Termasuk Bulati dan Walikota agar masif mengajak masyarakat melakukan GSMP, sehingga kebutuhan pangan keluarga dapat dihasilkan sendiri,” terangnya.

Sementara itu, Sekretaris Daerah (Sekda) Sumsel SA Supriono menyebut inflasi yang saat ini terjadi dipengaruhi oleh penyesuaian harga BBM yang menyebabkan meningkatnya tarif angkutan roda dua daring dan tarif angkutan umum dalam kota.

Tidak hanya itu, inflasi juga disumbang oleh naiknya harga pangan seperti beras.

“Kita terus lakukan upaya pengendalian inflasi tersebut seperti bazar beras murah, pendampingan penyuluh pertanian dan peternakan, pendampingan kelautan, dan pendampingan peningkatan ekonomi,” katanya.

Bahkan, Pemprov Sumsel sendiri akan melakukan pengembangan kerjasama antar daerah baik dalam provinsi maupun luar provinsi.

“Operasi pasar sedang dilakukan di 30 pasar di Palembang. Kita juga berikan bantuan 5 Kg beras untuk masyarakat miskin ekstrim,” tuturnya.

Di lain pihak, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Sumsel R Erwin Soeriadimadja mengatakan, Sumsel harus mewaspadai lonjakan harga mungkin akan terjadi kedepannya, mulai dari krisis pangan dan krisis energi.

“Inflasi di Sumsel ini memang terendah di regional Sumatera. Namun, kita harus tetap mewaspadai perkembangannya,” kata Erwin.

Erwin menyebut, Bank Indonesia telah membuat usulan agar upaya pengendalian inflasi di Sumsel dapat berjalan dengan baik.

Diketahui, ada 8 usulan yang dikemukakan Erwin sebagai upaya pengendalian inflasi TPID.

Seperti, optimalisasi gerakan tanam sebagai tindaklanjut GSMPdan wujud nyata urban farming di seluruh daerah di Sumsel guna meningkatnya kemandirian pangan di tingkat rumah tangga, lalu optimalisasi operasi pasar, optimalisasi produktifitas pangan, serta optimalisasi KAD.

“KAD ini dilakukan agar setiap daerah dapat saling mengisi, atau produksi pangannya bisa diisi oleh provinsi lain. Kita sudah melakukan penjajakan dengan berbagai pihak seperti Brebes, Food Station Jakarta, Kabupaten Bangli, dan penjajakan dengan daerah lain seperti Bengkulu dan Lampung,” paparnya.

Kemudian usulan lainnya yakni, menyusun rincian program dan alokasi anggaran APBD melalui penyerapan 2 persen DTU dan BTT. Lalu optimalisasi bansos, evaluasi dan monitoring daya beli, serta komunikasi efektif.

Hadir dalam High Level Meeting TPID tersebut, Para Bupati dan Walikota di Sumsel, Kepala BPS Sumsel Zulkipli, Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Sumsel, Lidya Kurniawati Christyana, dan semua pihak terkait lainnya. (tia)