Gubernur Sumsel Jawab Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD Sumsel

Wakil Ketua DPRD Sumsel, Giri Ramandha N Kiemas dan Wagub Sumsel, H. Mawardi Yahya. FOTO : ISTIMEWA


Rapat Paripurna LV DPRD Provinsi Sumsel

GUBERNUR Sumsel H Herman Deru melalui Wakil Gubernur Sumsel H Mawardi Yahya memberikan jawaban terhadap pemandangan umum Fraksi-Fraksi DPRD Provinsi Sumatera Selatan dalam rapat paripurna ke LV (55) di ruang rapat DPRD Sumsel, Jumat (9/9).

Rapat paripurna LV tersebut dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Sumsel, HM Giri Ramanda N Kiemas dan dihadiri anggota DPRD Sumsel dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan, Mawardi Yahya dan pejabat di lingkungan Pemprov Sumsel.

Di hadapan anggota DPRD Sumsel, Wakil Gubernur Sumatera Selatan mewakili gubernur membacakan jawaban terhadap pemandangan umum Fraksi DPRD Sumsel. Terkait masalah penerimaan pembiayaan yang dianggarkan dalam APBD merupakan perkiraan sisa pendapatan, dan sisa dana atas pelaksanaan program/kegiatan dan subkegiatan selama satu tahun berjalan, yang akan dialokasikan dalam APBD tahun anggaran berikutnya.

Pihaknya sependapat atas pengungkapan pada catatan atas laporan keuangan. Terkait penyusunan perubahan APBD Tahun Anggaran 2022, yang terjadi pengurangan anggaran, dijelaskan bahwa Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan harus memenuhi kewajiban kurang salur bagi hasil pajak daerah, pajak rokok, bantuan keuangan, jamsoskes, dan Penerima Bantuan Iuran (PBI) kepada kabupaten/kota sebagai tindaklanjut dari hasil temuan BPK.

Lebih lanjut ia menyatakan, dalam perubahan APBD Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2022, Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan mengalokasikan penambahan anggaran belanja sebesar Rp 640,5 miliar yang terbagi pada Belanja Barang dan Jasa bertambah sebesar 4,62%, Belanja Hibah bertambah sebesar 22,62%, Belanja Modal bertambah sebesar 10,80%.
Belanja Bagi Hasil bertambah sebesar 10,02% dan Belanja Bantuan Keuangan bertambah sebesar 25,31%.

‘’Selanjutnya, terhadap perubahan pembiayaan daerah yang terkait dengan jumlah penambahan aset Pemerintah Provinsi Sumatera, dapat kami jelaskan bahwa penambahan aset berwujud sebesar Rp157,3 miliar, dan aset tidak berwujud berkurang sebesar Rp419,5 juta,’’ ujarnya.

Ia menuturkan, Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan telah mewujudkan otonomi daerah yang mengarah pada kemandirian daerah dimana berkurangnya ketergantungan pemerintah daerah terhadap Pemerintah Pusat dengan indikator capaian rasio PAD terhadap total Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan sudah di atas 40,22%. Berarti telah menunjukan bahwa Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan telah mandiri dalam artian sumber penerimaan dari APBD telah mampu mendukung pembiayaan pembangunan di Provinsi Sumatera Selatan.

Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan saat ini sedang berupaya untuk mengoptimalkan kewenangan di alur-pelayaran sungai kelas II yang menjadi kewenangan sebagai tambahan sumber PAD melalui pengelolaan alur-pelayaran Sungai Musi Bagian Hulu dan Sungai Lematang dan saat ini masih, katanya.

Mengenai mangkraknya pembangunan Pasar Cinde. Pemprov Sumsel telah mengakhiri perjanjian kerjasama dengan PT Magna Beatum untuk membangun pasar modern itu.

Mawardi menjelaskan, aset berupa tanah seluas 6.540 meter persegi masih milik Pemerintah Provinsi Sumsel. Mawardi menegaskan, Pemprov Sumsel juga telah mengambil tindakan hukum berupa pengakhiran perjanjian kerjasama bangun guna serah pembangunan pasar modern Pasar Cinde, dengan PT Magna Beatum yang disampaikan melalui surat Gubernur Sumsel No. 511.2/0520/BPKAD/2022 tanggal 25 Februari 2022, sebagai akibat atas kelalaian PT Magna Beatum dalam melaksanakan kewajiban yang diatur dalam perjanjian kerjasama bangun guna serah pembangunan pasar modern Pasar Cinde.

Pada kesempatan ini juga, Wakil Gubernur mengucapkan terima kasih atas apresiasi yang disampaikan terkait pembebasan lahan untuk pembangunan fly over Simpang Sekip yang telah dianggarkan pada tahun anggaran 2022 dan akan diselesaikan secepatnya.

Lebih lanjut Wakil Gubernur Sumsel menjelaskan, Pemerintah Provinsi Sumsel telah melakukan berbagai upaya agar target pendapatan daerah tercapai. Upaya-upaya itu di antaranya melakukan inovasi berbasis teknologi informasi dengan menggandeng pemangku kepentingan, memperkuat dan merevisi regulasi terkait perda pajak daerah dan retribusi daerah sesuai dengan UU HKPD No 1 tahun 2022.

Selanjutnya meningkatkan pengawasan terhadap pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah, meningkatkan koordinasi dengan BUMN dan BUMS, membuat kebijakan penghapusan sanksi administrasi pajak kendaraan bermotor dan pembebasan bea balik nama kendaraan bermotor di Provinsi Sumsel.

Kemudian, melakukan razia rutin bersama pihak kepolisian, memperkuat dukungan informasi teknologi, memperluas titik layanan pembayaran pajak, dan pendampingan peningkatan pemungutan PBB-KB oleh BPH Migas.

Terhadap saran agar Pemerintah Provinsi Sumsel dalam mengelola anggaran pada perubahan APBD tahun anggaran 2022 mempedomani peraturan perundang-undangan yang berlaku, Mawardi menyatakan pihaknya sependapat dan Pemprov Sumsel dalam menyusun raperda perubahan tersebut, telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kemudian terkait tidak adanya maksimalisasi dari OPD Dinas Pendidikan Provinisi Sumsel terhadap kondisi sarana dan prasarana pendidikan, Wakil Gubernur menjelaskan, pihaknya telah berupaya meningkatkan sarana dan prasarana di sekolah, baik melalui dana APBD provinsi maupun melalui Dana Alokasi Khusus (DAK), baik untuk jenjang SMA, SMK, dan SLB dan juga untuk rehab ringan sekolah juga dapat menggunakan dana BOS atau melalui dana CSR.

“Terhadap saran dan masukan yang disampaikan oleh Fraksi Partai Gerindra kepada Pemerintah Provinsi Sumsel agar dapat menjaring potensi wajib pajak, terkhusus unit usaha besar dan kecil serta terus menggali potensi wajib pajak secara maksimal di wilayah Pemrov Sumsel serta memfungsikan kembali aset-aset daerah yang belum terpakai sehingga bernilai tambah, hal ini menjadi perhatian kami dan bahan masukan untuk dipertimbangkan,” ujar Wakil Gubernur.

Wakil Ketua DPRD Sumsel, yang juga pimpinan Rapat Paripurna, HM Giri Ramandha mengatakan, setelah mendengarkan jawaban tersebut maka selanjutnya akan dibahas pada rapat- rapat komisi terhadap Raperda Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022. (ADV/DEL)