Harus Ciptakan Kolaborasi

DR. MH. Thamrin


Dr MH Thamrin MSi – Pengamat Kebijakan Publik

PENERAPAN kembali Pemberlakukan Pembatasan Kegiayan Masyarakat (PPKM) Level 1 oleh Pemerintah Pusat terkait meningkatnya kasus Covid-19 direspon berbagai pihak, salah satunya Pengamat Kebijakan Publik, Dr MH Thamrin MSi.

“Tepat tidaknya tentu tergantung hasil asesmen pihak yang berwenang, pentuan PPKM level berapa saya pikir sudah mengikuti ketentuan dan kriteria yang ditetapkan oleh otoritas kesehatan termasuk juga otoritas internasional (WHO) dan kaidah-kaidah ilmiah dari para ahli kesehatan masyarakat,” ujar Thamrin, diwawancarai via telepon, Rabu (9/11).

Thamrin mengatakan, jika dilihat perspektif kebijakan pertanyaannya bukanlah apakah penerapan PPKM Level 1 tersebut sudah tepat atau belum, tetapi mungkin lebih relevan untuk mempertanyakan seberapa efektifnya nanti kebijakan PPKM tersebut.

“Pertanyaan tentang seberapa efektifnya ini menjadi relevan, karena sekedar penetapan tanpa diikuti langkah-langkah yang lebih konkrit tentu akan membuat kebijakan tersebut tidak efektif. Mengingat kita sudah beberapa saat mengalami relaksasi kebijakan setelah sebelumnya kita menerapkan kebijakan PPKM yang cukup ketat,” katanya.

Thamrin juga menuturkan, aturan terkait prokes pun sekarang sudah mulai ditinggalkan.

”Adaptasi kehidupan baru yang semula diperkirakan akan mengiringi kehidupan kita sehari-hari, ternyata pasca pelonggaran tidak pernah sepenuhnya terwujud. Yang terjadi justru kembalinya kita pada kebiasaan seperti sebelum pandemi, masker dan cuci tangan misalnya sekarang sudah mulai ditinggalkan,” tuturnya.

Menurutnya, hal tersebut menjadi tantangan yamg cukup berat bagi Pemerintah. “Sehingga tantangan terberatnya adalah membangun kembali kesadaran kita bersama untuk membiasakan diri kembali seperti pada masa PPKM. Membangun kembali kebiasaan yang sudah mulai ditinggalkan bukanlah pekerjaan yang mudah,” imbuhnya.

Selain itu, bagaimana strategi pemerintah untuk menerapkan PPKM tersebut efektivitasnya akan sangat tergantung pada seberapa baiknya pemerintah membangun kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan.

“Salah satu kunci keberhasilan kebijakan PPKM yang lalu adalah “keroyokan” yang dilakukan oleh berbagai pihak. Keberhasilan kolaborasi atau “keroyokan” berbagai pihak tersebut juga tidak terlepas dari situasi yang memaksa saat itu, sementara situasi nya kini agak berbeda,” tandasnya. (tia)