Jadikan Kebijakan Opsional

Dr MH Thamrin MSi


Dr. MH Thamrin MSi – Pengamat Kebijakan Publik 

TERKAIT kebijakan Pemerintah mengenai pergantian E-KTP ke KTP Digital dalam pelayanan kependudukan bagi masyarakat, membuat Pengamat Kebijakan Publik, Dr MH Thamrin MSi angkat bicara.

“Kebijakan penggantian KTP Elektronik ke KTP digital seyogyanya merupakan upaya peningkatan penggunaan teknologi yang berdampak pada peningkatan pelayanan, karena dengan peningkatan teknologi pada teknologi digital dapat membawa berbagai kemudahan pemanfaatan fitur yang ada secara lebih optimal,” jelas Thamrin, Senin (26/9).

Kendati demikian, Thamrin mengatakan jika pemerintah juga harus melihat kesiapan masyarakatnya. “Tapi persoalannya, sebagaimana salah satu isu penting dalam mengintrodusir kebijakan yang bernuansa perubahan, bagaimana halnya dengan kesiapan semua pihak terkait dengan perubahan itu sendiri,” katanya.

Menurutnya, memang ketika menggunakan teknologi digital lebih praktis, namun kesiapan perubahan juga harus dipastikan lebih dulu.

“Teknologi digital yang ditawarkan boleh jadi dapat memuat banyak fitur yang diperlukan masyarakat, dengan lebih mudah dan praktis. Tapi dalam asessmen kesiapan perubahan, teknologinya sendiri bukan satu-satunya faktor,” lanjutnya.

Tak hanya itu, lebih lanjut Thamrin menuturkan, jika faktor infrastruktur digital juga harus dipastikan dapat mencakup semua wilayah NKRI.

“Faktor infrastruktur digital misalnya apakah sudah dapat mencakup semua wilayah NKRI? Tidak hanya cakupan, kemampuan masyarakat untuk memiliki smartphone misalnya. Itu juga yang menjadi peralatan wajib yang perlu dimiliki oleh masayrakat yang beralih ke KTP digital juga perlu dipertanyakan,” tuturnya.

Selain itu, kemampuan masyarakat dalam menggunakan smartphonepun harus diperhatikan. “Belum lagi persoalan pengetahuan dan kemampuan masyarakat terhadap penggunaan teknologi digital (literasi digital) yang belum merata. Isu pembelahan masyarakat dalam persoalan teknologi digital (digital divide) sedah menjadi isu penting dalam hal ini,” tambahnya.

Sehingga kata Thamrin, dengan demikian ide tentang penerapan kebijakan KTP digital hendaknya merupakan kebijakan opsional.

“Artinya masyarakat dapat tetap memanfaatkan teknologi yang ada saat ini yakni KTP elektronik biasa. Pilihan sebagai kebijakan opsional juga didukung oleh cukup “hebohnya” isu tentang peretasan belakangan ini yang terkait dengan persoalan keamanan data. Dengan demikian, sebaiknya pemerintah menerapkan kebijakan ini sebagai upaya inisiasi, uji coba dan bersifat opsional,” tandasnya. (tia)