JANGAN BODOHI MASYARAKAT !


Berikan Layanan Transparan

LUBUKLINGGAU – Sejatinya keberadaan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan bak ‘’malaikat’’ bagi masyarakat saat berobat ke fasilitas kesehatan baik itu puskesmas maupun rumah sakit. Terlebih ini merupakan program pemerintah untuk mengkover kesehatan masyarakat.

Namun tidak sedikit ditemukan keluhan dari peserta BPJS Kesehatan. Mulai dari pengobatan menggunakan fasilitas BPJS Kesehatan yang masih dipersulit atau tidak tersedianya obat, sehingga harus membeli obat dari luar rumah sakit (RS).

Kasus terbaru terjadi di Kota Lubuklinggau. Seorang peserta BPJS Kesehatan Kelas I kaget saat resep dokter yang diberikan ke apotek ternyata ada satu obat yang tidak masuk daftar BPJS Kesehatan. Padahal dokter sudah menegaskan semua obat yang diresepkan masuk jaminan BPJS Kesehatan.

Keluhan disampaikan oleh Yeni Rismawati, warga Jalan Kenanga II, Kelurahan Kenanga, Kecamatan Lubuklinggau Utara II,  Selasa (30/08) kemarin.

 “Ya, apotek tidak memberikan semua obat yang telah diresepkan oleh dokter dengan alasan tidak ditanggung oleh BPJS, tapi mereka tidak berkenan membuat keterangan tertulis bahwa resep tersebut tidak masuk dalam daftar obat BPJS,” kata  Yeni.

Kejadian itu dikatakan mantan anggota DPRD Lubuklinggau ini, bukan hanya sekadar informasi masyarakat atau dari cerita warga. Namun  dialaminya sendiri.

 “Ini bukan masalah uang untuk menebus resep ya, tapi ini menyangkut aturan dan adanya indikasi  melanggar,” tegas Yeni.

Diceritakan Yenni, kronologis kejadian yang dialaminya, bermula pada tanggal 19 Juli 2022. Saat itu, dia diantar oleh anaknya berobat ke Rumah Sakit Siloam Silampari dengan menggunakan fasilitas kesehatan BPJS Kelas I.

 “Setelah masuk rumah sakit menjalani perawatan, anak saya mengambil obat. Dikatakan pihak apotek bahwa ada dua obat yang tidak ditanggung,” katanya.

Kemudian Yeni menyuruh anaknya kembali, namun dirinya menyusul dari belakang. Tiba di depan resepsionis Yeni pun meminta tolong agar obat yang tidak dikover BPJS itu untuk dibuatkan surat.

“Surat itu akan saya klaim dengan BPJS, tapi apoteker itu beralasan ingin menelpon dokter dulu, tapi saya larang. Tidak perlu telpon dokter lagi, karena dokter sudah faham saya berobat pakai fasilitas apa,” tegasnya.

Menurutnya, ketika seseorang berobat dengan fasilitas BPJS sudah barang tentu dokter akan merekomendasikan obat yang tercover BPJS, bukan obat di luar BPJS tesebut.

“Kedua seharusnya apabila obat tersebut tidak dicover BPJS, sudah pasti dokter memberitahunya sejak awal bahwa obat tidak tercover oleh BPJS,” ungkapnya.

Dengan rasa dongkol Yeni bersama anaknya pergi. Namun sebelum pergi Yeni mengingatkan bagian apoteker, agar hal semacam itu tidak terjadi lagi karena dengan kejadian itu ada indikasi tidak benar.

 “Kemudian saya kembali ke ranjang, setelah kembali anak saya bilang dari dua yang harusnya diberikan, hanya satu yang mereka berikan. Anak saya kembali lagi kemudian dikasih, tapi pihak rumah sakit bilang itu jaminan rumah sakit bukan BPJS,” ujarnya.

Diduga karena pihak rumah sakit tidak mau rugi, akhirnya pihak rumah sakit juga hanya memberikan dua obat untuk dua hari saja, berkat berobat itu dirinya pun dinyatakan sembuh.

Selanjutnya, tanggal 29 Juli 2022, Yeni kembali berobat mengantar ibunya. Kejadian kembali terulang. Pihak apoteker kembali mengatakan ada satu obat tidak ditanggung BPJS dan diwajibkan membayar di rumah sakit.

Akibat tak puas dengan layanan rumah sakit, akhirnya pada 1 Agustus 2022, Yeni melaporkan kejadian itu ke komisi II DPRD Kota Lubuklinggau, agar pihak rumah sakit dan pihak BPJS dipangggil.

Senin (29/08) kemarin, pihak RS dan BPJS dipanggil DPRD Kota Lubuklinggau untuk klarifikasi, termasuk pihak BPJS Kesehatan dan Dinkes Kota Lubuklinggau.

 “Tapi saya tidak puas karena yang datang bukan bagian yang saya keluhkan, perwakilan rumah sakit beralasan akan memperbaiki sistem layanan internal mereka,” terangnya.

Ditegaskan Yeni, dirinya sengaja mengungkap persoalan tersebut karena diyakini kejadian serupa sudah sering terjadi dan dialami  banyak masyarakat lainnya. Karena sebelumnya dirinya sudah sering mendengarkan keluhan serupa.

Namun dia sadar saat ini dirinya tidak lagi duduk di kursi legislatif mewakili mereka, sehingga dirinya tidak bisa berbuat banyak.

Sementara, Ketua Komisi II DPRD Lubuklinggau Sutrisno Amin melalui Jubir Komisi II H. Merismon,  mengatakan DPRD Lubuklinggau telah memfasilitasi mediasi antara peserta BPJS yang mengadukan persoalan tersebut (Yeni) dengan pihak RS ataupun BPJS.

Namun dari persoalan yang terjadi, ditegaskan Merismon, ada hal yang harus dilakukan oleh pihak RS maupun BPJS agar ke depan persoalan serupa tidak terjadi lagi.

 “Pertama pihak RS harus lebih terbuka/transparan obat yang mana yang bisa diklaim dan yang tidak, Harus dijelaskan sejelas-jelasnya kepada masyarakat atau peserta BPJS,” ujarnya.

Kedua, lanjutnya, BPJS harus melakukan kontrol terhadap pelayananan yang diberikan RS. “Apakah sudah memberikan pelayanan terbaiknya ini harus dikroscek,” tegasnya.

Sebab lanjut Merismon, peserta BPJS berobat tidak gratis. “Peserta BPJS itu bayar, walaupun sebagian diantaranya pembayarannya ada yang menggunakan dana APBD,” pungkasnya.

Adanya dugaan kecurangan oknum di Rumah Sakit (RS) Siloam Silampari ini berbuntut serius. Pasalnya jika indikasi tersebut terbukti, maka kerjasama antara RS tersebut dengan BPJS terancam putus.

 “Setiap pengaduan/keluhan akan kami tindak lanjuti dan apabila terbukti fasilitas kesehatan melakukan kecurangan kami dapat memberikan sanksi mulai surat peringatan sampai dengan pemutusan perjanjian kerjasama,” tegas Raden Patria Danu Negara, Kepala Bidang SDM, Umum dan Komunikasi Publik BPJS Kesehatan Cabang Lubuklinggau saat dikonfirmasi Palembang Pos, kemarin.

Menurutnya, untuk melakukan pengawasan pelayanan ada yang namanya Fraud. Selain itu untuk monitoring pelayanan dari BPJS selalu melakukan kunjungan setiap bulan ke setiap rumah sakit untuk melihat pelayanan di fasilitas kesehatan.

“Setiap trimester dan semester kami juga melakukan evaluasi pelayanan fasilitas kesehatan,” jelasnya.

Selain itu, lanjutnya, BPJS juga memberikan layanan pengaduan dalam bentuk poster nama dan nomor telpon pegawai BPJS di setiap fasilitas kesehatan yang dapat dihubungi apabila terjadi kendala/keluhan peserta saat mengakses pelayanan JKN.

“Setiap Faskes dipasang nomor pegawai kami yang bisa dihubungi bila peserta ada kendala/keluhan,” ujarnya.

Mengenai pelayanan Kesehatan, tambahnya, sesuai aturan Permenkes, apabila peserta sesuai prosedur dan sesuai indikasi medis tidak boleh dipungut biaya tambahan apapun oleh fasilitas kesehatan. Artinya bila ada biaya tambahan itu sudah melanggar aturan. “Ada sanksi yang akan diberikan,” pungkasnya. (yat)