Jangan Terkecoh Sebutan Internasional


Pastikan Kualitas dan Legalitas Sekolah

PALEMBANG – Tak sedikit sekolah terutama di kota besar mengaklaim diri atau mengaku sekolah internasional. Namun persoalannya, keberadaan sekolah Internasional tersebut justru dipertanyakan legalistasnya.

Tak hanya akreditasinya yang dipertanyakan namun juga kualitas dan fasilitas sekolah juga dipertanyakan, tetapi pandangan tersebut tidak membuat pihak sekolah ‘berkecil hati’ malah makin pede karena label Internasional itu, tak bisa dipungkiri justru menjadi salah satu daya tarik untuk menggaet siswa sebanyak-banyaknya.

Kondisi ini terjadi baik Sekolah Dasar (SD), SMP dan SMA dan sederajat. Di tengah klaim sekolah tersebut, apakah izin legalnya ada atau sudah tegak luruskah dengan program atau kurikulum sesuai dengan aturan kementerian Pendidikan. Terkait hal ini, warga berpendapat pemerintahlah yang berperan dalam hal ini dinas pendidikan untuk melakukan penertiban.

 “Sebenarnya bagi kami rakyat kecil itu gak bermasalah. Ya jika mereka mampu silahkan saja dibohongi. Namun memang itu bisa dikatakan penipuan harus ditindak dong,” kata Sherly, salah seorang warga Kota Palembang.

Sedangkan Joey,  yang juga warga Kota Palembang mengatakan, memang belakangan banyak sekali sekolah yang mengaku ‘internasional’, tapi tidak ada akreditas legalnya. “Tiga tahun lalu saya mau masukin anak saya ke sekolah X yang bertaraf Internasional. Saya selidiki dulu beneran gak, eh ternyata tidak jadi saya mundur dan pindah kesekolah lain,” paparnya

Menurutnya sebagai orang tua jarus cerdas. karena sekolah baik itu berlabel apapun tetap mementingkan materi karena saat ini tidak ada lagi guru tanpa tanda jasa. “Kan sudah jadi bisnis membangun sekolah, yayasan, dan sebagainya. Tentu keuntungan, gaji karyawan/pengajar itu dipertimbangkan,” tandasnya.

Tak jauh berbeda dengan apa yang dikatakan Ika, warga Kota Palembang lainnya. Menurutnya, klaim sekolah melabelkan diri sebagai sekolah internasional itu, sebenarnya tak masalah jika kualitas dan fasilitas memang memadai.

         “Namun persoalannya jika ditinjau dari sisi administrasi dan legalitas akan menjadi masalah serius karena hal ini sangat berhubungan dengan eksistensi sekolah itu secara nasional maupun internasional,” ujarnya.

Alangkah baiknya kata Ika, jika sekolah yang akan melangkah ke jenjang Internasional memperbaiki kualitas dan fasilitasnya, setelah itu mengurus izin legal atau melakukan itu secara bersama-sama.

“Karena legalitas ini sangat penting karena walau bagaimanapun, masyarakat sudah cerdas dan warga tidak akan tertipu dengan label Internasional ,” ujar dia.

Sedangkan Hj Komalawaty, MPd,  Kepala Sekolah SMP Negeri 9 Kota Palembang saat dimintai tanggapannya soal lebel sekolah Internasional, dikatakannya, khusus untuk sekolah negeri tidak boleh lagi ada sekolah bermerk Interrnasional.

 “Dulu SMP Negeri 9 ini ada lebel internasional namun saat ini tidak lagi karena semua itu harus melalui ketentuan Kementerian Pendidikan dan kita mengikuti dan mentaati aturan pemerintah,” ujar dia.

Terpisah, M Ridwan, anggota DPRD Kota Palembang dari Fraksi PKS mengatakan, jika ada sekolah yang mengklaim sekolah internasional dengan variable-variabel dengan didukung kualitas dan kuantitas serta fasilitas yang memadai boleh-boleh saja.

“Karena itu kan pengakuan dan klaim sekolah itu sendiri namun  semuanya akan kembali ke penilaian dan penerimaan masyarakat. Kalau tidak terbukti tentu akan ditinggalkan dan tak akan dipilih masyarakat atau calon siswa,” ucapnya.

Namun begitu lanjut Ridwan, semua dikembalika ke pemerintah melalui dinas terkait. “Artinya tetap perlu ada pendataan dan penertiban. Ya setidaknya ditelusuri legalitasnya,” imbuhnya.

Sementara itu, Madi Apriadi SPdI MPd, selaku Akademisi UIN mengatakan, jika untuk pendidikan anak tentu orang tua ingin memberikan yang terbaik untuk anaknya. Salah satu caranya ialah dengan memasukkan anak mereka  ke lembaga pendidikan atau sekolah yang berkualitas seperti sekolah internasional.

“Sekarang Sekolah ini tidak jarang membawa embel-embel “internasional” untuk menggaet para calon orang tua atau wali siswa. Mereka juga pasti menawarkan fasilitas yang bermacam-macam, mulai dari kurikulum yang berkiblat pada standar internasional tertentu sampai tenaga pengajar yang berasal dari berbagai negara,” katanya, Selasa (30/8).

Madi menjelaskan, seharusnya pemerintah harus membuat regulasi untuk sekolah-sekolah internasional yang bermunculan dengan mengacu kepada standar pendidikan nasional.

“Keberadaan sekolah internasional ini tentu tidak melanggar aturan karena sudah diatur dalam peraturan pemerintah, ketentuan terakhir mengenai keberadaan sekolah internasional di Indonesia diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 31/2014 yang menyebut sekolah internasional dengan nama Satuan Pendidikan Kerjasama (SPK),” jelasnya.

Selain itu, pemerintah harus membuat peraturan dengan tujuan yang jelas terkait masalah sekolah tersebut.

“Namun yang menjadi masalah tentu kurikulum sekolah internasional berbeda dengan kurikulum nasional, berarti sekolah internasional tidak sesuai dengan tujuan pendidikan nasional, dengan demikian pemerintah harus mengatur ini semua dalam peraturan pemerintah,” imbuhnya.

Dirinya menyebutkan, bahwa sebenarnya sekolah nasional tak kalah bagusnya dengan sekolah yang berbasis Internasional. “Pada akhirnya saya pikir sekolah standar nasional mencakup sekolah negeri dan swasta tidak kalah bagusnya dengan sekolah internasional, keduanya pun punya kualitas yang tidak kalah dari sekolah-sekolah internasional,” ucapnya.

“Mengacu pada standar pendidikan nasional (SNP) yang telah ditetapkan oleh pemerintah, sekolah standar nasional menawarkan biaya yang cenderung lebih murah untuk masyarakat bahkan gratis karena dibiayai oleh pemerintah,” tutupnya.

Untuk diketahui, Kementerian Pendidikan Nasional (Kemendiknas) akan melakukan penertiban sekolah berlabel internasional. Aturan ini dilakukan seiring diberlakukannya Peraturan Pemerintah (PP) No 17/2010.

Dalam PP itu, ada 3 pasal yang mengatur ‘sweeping’ ini, yakni pada pasal 152, Pasal 154, dan pasal 213. Berikut bunyi pasal-pasal tersebut:

Pasal 152

Ayat 1: Satuan pendidikan dasar dan menengah yang dikembangkan yang menjadi taraf internasional melakukan penjaminan  mutu pendidikan sesuai dengan penjaminan khusus sekolah/madrasah bertaraf internasional yang diatur oleh menteri.

Ayat 2: Pemerintah provinsi/pemerintah kabupaten kota atau masyarakat dapat mendirikan sekolah/madrasah baru yang bertaraf internasional dengan persyaratan harus memenuhi:

  1. Standar Nasional Pendidikan (SNP) sejak sekolah/madrasah berdiri
  2. Pedoman penjaminan mutu sekolah/madrasah bertaraf internasional yang ditetapkan oleh menteri sejak sekolah/madrasah berdiri.

Pasal 154

Penyelenggara dan satuan pendidikan dilarang menggunakan kata internasional untuk nama satuan pendidikan, program, kelas, dan garis miring atau mata pelajaran kecuali mendapatkan penetapan atau izin dari pejabat, yang berwenang mengeluarkan penetapan atau izin penyelenggaraan satuan pendidikan yang bertaraf internasional.

Pasal 213

Satuan pendidikan yang melanggar ketentuan penyelenggaraan pendidikan bertaraf internasional sebagai mana yang dimaksud dalam pasal 152 ayat 1 dan pasal 154 dikenai sanksi berupa sanksi administrasi, berupa teguran tertulis pertama, kedua dan ketiga, penundaan dan penghentian subsidi hingga pencabutan izin oleh pemerintah, atau pemerintah daerah sesuai dengan kewenangan. (rob/tia/nik)