Jokowi Tanggapi Aksi Unjuk Rasa

Presiden Joko Widodo. FOTO : ANTARA


JAKARTA
– Presiden RI Joko Widodo menanggapi rencana unjuk rasa menolak penyesuaian harga bahan bakar minyak (BBM) yang akan dilaksanakan sejumlah pihak, salah satunya elemen buruh, di Jakarta, Selasa (6/9).

“Ya ini kan negara demokrasi,” kata Presiden kepada wartawan di sela kegiatannya di Jakarta, kemarin. Jokowi meminta para pengunjuk rasa menyampaikan aspirasi dengan baik.

“Sampaikan dengan cara-cara yang baik,” ujarnya.

Diberitakan sebelumnya Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria meminta massa yang berencana melakukan unjuk rasa menolak penyesuaian harga BBM un-tuk tidak melakukan aksi anarkis.

Riza meminta massa untuk mengantisipasi oknum atau kelompok yang memanfaatkan momentum menunggangi unjuk rasa tersebut untuk kepentingan tertentu.

Sementara itu aparat gabungan dari kepolisian, TNI, dan Pemprov DKI mengerahkan 4.000 personel untuk mengamankan aksi unjuk rasa di Jakarta, Selasa (6/9), di antaranya di kawasan Monumen Nasional (Monas) dan DPR RI, Jakarta.

“Ada sekitar 4.000 personel gabungan,” kata Kepala Bagian Operasi Polres Metro Jakarta Pusat Ajun Komisaris Besar Polisi Saufi Salamon di Monas, Jakarta Pusat, kemarin.

Sementara itu, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian meminta pemerintah daerah bertindak cepat mengatasi inflasi, menyusul kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM).

“Kita menyampaikan briefing tentang inflasi, terutama yang berhubungan dengan pengurangan subsidi imbas dari kenaikan harga BBM. Semua perlu kita antisipasi bersama, baik pusat maupun daerah,” katanya pada Rapat Koordinasi

Pengendalian Inflasi Daerah, di Jakarta, kemarin. Sebagaimana diketahui, pemerintah resmi menaikkan harga BBM pertalite, pertamax, hingga solar per Sabtu, 3 September 2022. Mendagri menjelaskan beberapa poin yang bisa dilakukan pemda dalam upaya pengendalian inflasi.

Pertama, pemda perlu menjadikan upaya pengendalian inflasi sebagai isu prioritas dan bersinergi dengan semua pihak, seperti saat pengendalian pandemi COVID-19.

“Kunci utama tolong rekan-rekan kepala daerah dan forkopimda semua memang sibuk, banyak pekerjaan di masing-masing daerah, kita paham di semua daerah banyak isu yang harus ditangani, tapi tolong mengenai pengendalian inflasi sekarang ini jadikan isu prioritas,” katanya.

Kedua, pemda diminta untuk melakukan komunikasi publik yang efektif sehingga tidak membuat masyarakat panik. S e b a b , m e n u r u t Mendagri, ketika masyarakat panik akan mem-icu sentimen dan dampak ekonomi, seperti pembelian berlebihan karena kepanikan. (ant)