JPN Kejari Prabumulih Berhasil Tagih utang Rp957 juta

Kajari Prabumulih Roy Riady SH MH menyerahkan uang hasil penagihan hutang sebesar Rp 957 juta kepada walikota Prabumulih Ir H Ridho Yahya, Rabu (12/10)
Kajari Prabumulih Roy Riady SH MH menyerahkan uang hasil penagihan hutang sebesar Rp 957 juta kepada walikota Prabumulih Ir H Ridho Yahya, Rabu (12/10)

Kelebihan Bayar Proyek di Dinas PUPR

PRABUMULIH – Upaya pemerintah kota (Pemkot) Prabumulih menggandeng Kejaksaan Negeri (Kejari) Prabumulih, dalam melakukan penagihan utang alias kelebihan bayar terhadap perusahaan kontraktor pelaksana proyek pembangunan di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) tahun anggaran 2019-2021 berdasarkan hasil temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI, membuahkan hasil.
Kejari Prabumulih selaku Jaksa Pengacara Negara (JPN), telah berhasil melakukan penagihan utang (kerugian negara) terhadap kontraktor pelaksana sebesar Rp957 juta (hampir satu miliar).

Atas capaian itu, pemkot Prabumulih memberikan penghargaan kepada Kejari Prabumulih dan juga kepada para jaksa pengacara negara yang telah berhasil membantu pemerintah mengembalikan kerugian negara tersebut.

Penghargaan tersebut, diserahkan langsung Walikota Prabumulih Ir H Ridho Yahya MM kepada Kajari Prabumulih, Roy Riady SH MH dan para jaksa lainnya di ruang rapat lantai 1 Pemkot Prabumulih, Rabu (12/11).

Walikota Prabumulih, Ir H Ridho Yahya MM mengaku gembira dengan capaian tersebut. “Alhamdulillah kita bergembira hari ini, ada yang selama ini ngemplang ternyata pak kajari dan jajaran bisa menyelamatkan lebih kurang satu miliar kurang sedikit,” ungkap Ridho

Yahya ketika diwawancarai usai penyerahan penghargaan.
Lebih lanjut Ridho menuturkan, uang yang berhasil ditagih kejaksaan itu merupakan uang masyarakat yang akan dikembalikan kepada masyarakat. “Bisa digunakan untuk pembangunan kota Prabumulih,” imbuhnya seraya berharap kerjasama tersebut dapat terus terjalin dengan dinas-dinas lainnya. “Kami juga berharap kalau bisa dinas-dinas yang lain juga dibantu,” tuturnya.

Masih kata walikota dua periode itu, pihaknya bersyukur saat ini melalui program membayarkan uang pihak ketiga tidak 100 persen memberikan efek baik untuk pemerintah kota Prabumulih.

“Kalau dulu pembayaran 100 persen sehingga jika ada temuan BPK maka susah sekali dalam penagihan, sekarang kita ubah dimana tidak boleh bayar 100 persen sebelum dilakukan pemeriksaan BPK sehingga jika ada temuan bisa langsung dipotong,” tuturnya.

Sementara itu, Kajari Prabumulih Roy Riyadi SH MH menegaskan kerjasama antara kejaksaan dengan Pemkot Prabumulih tersebut merupakan salah satu bentuk komitmen pihaknya dalam hal menyelamatkan kerugian keuangan negara. (abu)