Kadisdik Mura Divonis 1 Tahun 8 Bulan

Sidang virtual di PN Tipikor Palembang, kemarin.


LUBUKLINGGAU
– Tiga terdakwa kasus korupsi kegiatan diklat penguatan kepala sekolah di Dinas Pendidikan  Musi Rawas (Disdik Mura) Tahun 2019 terbukti bersalah.

Ketiganya dijatuhi hukuman berbeda.  Terdakwa Irwan Efendi (Kadisdik Mura) divonis satu tahun  delapan bulan penjara. Sedangkan terdakwa M Rivai selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan terdakwa Rosuhati dihukum dua tahun penjara.

Putusan itu dibacakan majelis hakim yang diketuai Efra Happy Tarigan, didampingi Hakim Anggota,Mangapul Manalu dan Iskandar Harun, dalam sidang putusan yang berlansung di Pengadilan Tipikor Palembang, Rabu (19/10).

Dalam amar putusannya, selain memberikan hukuman pidana penjara majelis hakim juga memutuskan ketiga terdakwa membayar denda masing-masing Rp 50 juta atau subsider dua bulan kurungan. Tidak hanya itu kepada masing-masing terdakwa juga diminta untuk membayar uang pengganti.

Untuk terdakwa Irwan Efendi membayar uang pengganti Rp46 juta, namun terdakwa dianggap sudah membayar karena sebelumnya telah menitipkan uang kerugian negara tersebut kepada kejaksaan.  Begitupun dengan terdakwa M Rivai, yang sudah menitipkan. Uang kerugian negara Rp 127,5 juta.

Sementara terdakwa Rosuhati harus membayar uang pengganti Rp 254.045. 325. Dengan ketentuan jika tidak dibayar akan disita aset, jika tidak mampu diganti menjalani hukuman penjara 1 tahun kurungan.

Vonis yang dijatuhkan majelis hakim tersebut lebih rendah dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Pidsus Kejari Lubuklinggau. Karena sebelumnya, JPU menuntut pidan penjarah kepada masing-masing terdakwa 2,5 tahun pidana penjara dan denda Rp 50 juta atau subsider kurungan tiga bulan.

Dalam amar putusannya majelis hakim menyatakan L ketiga terdakwa terbukti bersalah sebagaimana  dakwaan Pasal 3 Jo Pasal 18 ayat (1) huruf b, ayat (2) dan ayat (3) UU No.32 Tahun 1999, sebagaimana telah diubah dengan UU No.20 Tahun 2001, tentang tidak pidana korupsi.

“Putusan ini masih belum mengikat, karena para terdakwa maupun jaksa masih punya hak sikap hukum,” kata hakim ketua.

Atas putusan tersebut, terdakwa sama-sama mengambil sikap pikir-pikir, dalam waktu 7 hari kedepan.  Begitupun dengan JPU. Bilamana dalam waktu tujuh hari dari terdakwa maupun JPU tidak memberikan tanggapan, maka putusan hakim dinyatakan inkrah. (yat)