Kebijakan Tidak Tepat

Dr MH Thamrin MSi


RENCANA
kebijakan Pemerintah untuk memberikan dana pensiun terhadap DPR RI seumur hidup nampaknya banyak yang menolak. Terkait hal ini, membuat Pengamat Kebijakan Publik, Dr MH Thamrin MSi angkat bicara.

Menurutnya, kebijakan untuk memberikan dana pensiun tersebut kurang tepat. Pasalnya hal tersebut hanya akan menambah beban APBN.

“Menurut hemat saya, di saat pemerintah kerap mengeluh soal beban APBN yang semakin berat akibat kewajiban mensubsidi berbagai barang dan jasa esential seperti bahan pokok, BBM dan sejenisnya, maka wacana kebijakan memberikan hak pensiun seumur hidup kepada anggota dewan kurang tepat,” ucapnya, Senin (29/8).

Thamrin mengatakan, kebijakan tersebut bukanlah suatu yang bersifat wajib.

“Kurang tepat karena kebijakan ini bukan merupakan kebijakan yang bersifat wajib dan esensial, melainkan lebih bersifat karitas semata sehingga tidak mengandung urgensi. Selain itu, pilihan menjadi politisi merupakan pilihan sadar yang imbal jasanya bukan ditentukan oleh keahlian (expertise) melainkan oleh vote (suara),” katanya.

Lebih lanjut dirinya menuturkan, setiap politisi yang selesai menjalankan tugasnya baik itu karena alasan apapun belum bisa dikatakan urgen untuk mendapatkan imbal jasa dari rakyat melalui anggaran negara (APBN) untuk menopang hidup mereka seumur hidup.

“Dengan kata lain, jika negara memilih untuk memberikan hak pensiun kepada para mantan anggota dewan hal tersebut harus dipandang sebagai penghargaan negara dalam arti “kebaikan hati” negara alias karitas kepada mereka. bukan karena kewajiban yang esensial,” lanjutnya.

Dirinya menyebut, jika anggota dewan cukup diberi uang kehormatan saja jika memang negara ingin membantu.

“Apa yang berlaku sekarang, saya pikir sudah tepat dengan memberikan uang kehormatan bagi para anggota dewan. Jika negara tetap berkeinginan untuk membantu mantan anggota dewan dapat diberikan hak pensiun melalui sistem perhitungan aktuaria yang tepat. Sehingga jumlahnya tidak harus sama dan tergantung kepada masa pengabdian minimal yang telah diberikan,” tambahnya.

“Ringkasnya, mirip dengan keikutsertaan kita secara sukarela dalam program-program pensiun yang ditawarkan oleh berbagai lembaga keuangan dengan memotong penghasilan kita sewaktu masih aktif,” tutupnya. (tia)