Kejari Prabumulih Garap Rekanan

Roy Riady


PRABUMULIH
– Usai melakukan penggeledahan di kantor Bawaslu Sumsel beberapa hari yang lalu, kabar terbaru penyidik Pidsus Kejari Prabumulih memanggil sejumlah nama rekanan atau pihak ketiga dalam kasus dugaan korupsi dana hibah Bawaslu Kota Prabumulih tahun 2017-2018.

Kepala Kejari Prabumulih Roy Riady SH MH melalui Kasi Intelijen Anjasra Karya SH MH, dikonfirmasi, kemarin,  mengatakan tak kurang 14 saksi rekanan Bawaslu Prabumulih dipanggil untuk dimintai keterangan sebagai saksi.

“Dari saksi-saksi tersebut diperoleh keterangan bahwa adanya dugaan pemalsuan oleh pihak Bawaslu Kota Prabumulih diantaranya pemalsuan nota dan stempel belanja ATK,” kata Anjasra Karya.

Mantan Kasi Pidsus Kejari Lahat ini menjelaskan, sebagian besar saksi yang dimintai keterangan tersebut membeberkan adanya nota pembelanjaan fiktif oleh pihak Bawaslu Kota Prabumulih.

Hal itu, lanjut Anjasra Karya dikarenakan pihak Bawaslu Prabumulih tidak pernah belanja dengan mereka baik dari saksi pemilik toko ATK maupun saksi pemilik rumah makan.

Selain memanggil sejumlah saksi, tambah Anjasra Karya tim penyidik juga kembali akan berkoordinasi dengan pihak BPKP Sumatera Selatan agar dapat segera mengetahui nilai kerugian keuangan negara akibat adanya dugaan kasus ini

“Kita kebut pemeriksaan, selanjutnya juga dalam satu Minggu ke depan ini kita upayakan memanggil pihak Bawaslu Prabumulih untuk di periksa lebih mendalam,” tukasnya.

Anjasra Karya kembali menguraikan, struktur perkara dugaan korupsi dana hibah Bawaslu Prabumulih bermula pada tahun 2017-2018 Bawaslu Kota Prabumulih menerima dana hibah dari Pemerintah Kota Prabumulih senilai Rp5,7 miliar.

Dengan rincian, pada tahun 2017 Bawaslu menerima hibah kurang lebih  Rp700 juta, sedangkan di tahun 2018 menerima hibah lebih kurang Rp5 miliar.

Dalam perjalanannya, dana hibah untuk kegiatan Bawaslu Kota Prabumulih disinyalir adanya dugaan penyelewengan SPJ serta adanya beberapa kegiatan fiktif, diantaranya dana publikasi kegiatan Bawaslu Kota Prabumulih.

Lebih jauh dikatakannya, sejauh ini tim penyidik Pidsus Kejari Prabumulih telah memeriksa total puluhan orang saksi, serta penyitaan dokumen SPJ dalam penggeledahan kali ini juga dalam rangka membidik tersangka dan untuk menghitung kerugian negara.

Penyitaan beberapa dokumen itu, disinyalir berkaitan dengan kasus dugaan korupsi penyelewengan dana hibah Bawaslu Kota Prabumulih tahun 2017-2018, diantaranya berupa dokumen laporan Surat Pertanggung Jawaban (SPJ).

“Penyitaan dokumen SPJ Bawaslu Kota Prabumulih di kantor Bawaslu Sumsel ini, selanjutnya akan dijadikan barang bukti dan alat bukti guna mendalami penyidikan yang dilakukan oleh penyidik Kejari Prabumulih,” tandasnya.

Sebelumnya, penyidik melakukan pemeriksaan kepada 14 orang pemilik toko alat tulis kantor, Kamis (25/08). Pemeriksaan ini terkait dugaan telah dipalsukannya stempel toko oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Prabumulih.

“Seharusnya 15 orang tapi satunya sedang melaksanakan ibadah Umroh,” ujar Anjas.

Hasil pemeriksaan dari 14 pemilik toko ATK tersebut, ada beberapa orang mengatakan perusahaannya hanya dipinjam oleh Bawaslu kota Prabumulih.

“Jadi mereka bukan pelaksana pekerjaannya, tapi hanya meminjam perusahaan dan ada fee dan hari ini dua perusahaan berjanji akan mengembalikan uang fee,” jelas Anjas.

Nominal fee yang diberikan tidak besar. Ada Rp2.000.000 dan Rp3.000.000.  Keduanya berjanji akan mengembalikan uang tersebut.

Semenetara itu, hampir semua toko memang tidak pernah mengizinkan Bawaslu ataupun pihak lain menggunakan stempel toko mereka.

“Melainkan stempel dibuat sendiri oleh Bawaslu dan tidak pernah berbelanja di toko mereka,” sambungnya.

Adapun nominal yang dipalsukan dan difiktifkan itu bervariatif mulai dari yang kecil bahkan ada juga yang mencapai puluhan juta mulai dari toko percetakan, rumah makan, hingga snack.

“Setelah memeriksa 14 saksi ini, kita masih akan memeriksa 5-7 orang saksi lagi,” lanjutnya.

Dalam kesempatan itu pula, Anjas mengaku pihaknya masih akan mendalami siapa saja yang bertanggung jawab dalam kegiatan ini termasuk fakta-fakta atau ada keterkaitan dengan Bawaslu Provinsi. (SE)