Keputusan Tepat

DR. MH. Thamrin


Dr MH Thamrin MSi – Pengamat Kebijakan Publik 

MENGENAI pembatalan kebijakan pemrintah pusat tarkait penggunaan kompor listrik, membuat Pengamat Kebijakan Publik, Dr MH Thamrin MSi angkat bicara. “Pembatalan ini bukan soal tepat atau tidaknya, melainkan memang sudah seharusnya tidak diimplementasikan dalam waktu dekat ini,” ujar Thamrin, Rabu (28/9).

Thamrin menjelaskan, jika kebijakan tersebut memang belum dikaji lebih dalam tentang keefisienan penggunaan kompor listrik tersebut.

“Pertama, karena belum ada kajian yang mendalam tentang seberapa efisien nya penggunaan energi dari kebijakan konversi ini. Kedua, isu tentang rencana konversi ke kompor listrik ini sampai sekarang sebenanrya masih sebatas narasi yang dibangun pemerintah melalui pejabatnya,” jelasnya.

Masih dikatakan Thamrin, kebijakan tersebut memerlukan waktu yang tidak sebentar karena harus dipersiapkan dengan sangat matang.”Belum jelas kebijakan atau programnya, artinya jika kebijakan atau programnya telah dirumuskan tetap memerlukan waktu yang tidak sebentar karena harus dipersiapkan sedemikian rupa proses dan tahapan implementasi nya,” kata Thamrin.

“Termasuk penganggaran, pengorganisasian dan tata laksana serta sumberdaya pendukung lainnya. Apalagi kalau ternyata proses perumusannya pun belum, berarti masih diperlukan waktu untuk membahas dan merumuskan kebijakan tersebut,” lanjutnya.

Menurutnya, proses perumusan ini sebagian besar merupakan proses politik yang di dalamnya terdapat perjuangan kepentingan dari berbagai pihak.”Lalu, momentumnya jelas tidak tepat. Di saat kita masih bergelut dengan persoalan ekonomi dan sebagian masih berusaha melakukan proses penyesuaian, jika kebijakan konversi ini diluncurkan sudah barang tentu akan berdampak besar dan mengganggu proses penyesuaian bagi sebagian masyarakat yang masih mengalami kesulitan ekonomi,” imbuhnya.

Thamrin mengungkapkan, jika pembatalan kebijakan tersebut sangat tepat.”Artinya, jika dilihat dari berbagai aspek tersebut, pembatalan kebijakan konversi tersebut sudah tepat. Tapi di sisi lain, dari perspektif kebijakan yang lebih makro, tarik ulur kebijakan konversi serta upaya membangun narasi besar seolah-olah kebijakan konversi ini sudah ditetapkan dan tinggal implementasi semata, memperlihatkan adanya problem dalam institusi pemerintahan kita,” ungkapnya.

Thamrin menerangkan, ada dua masalah besar yag terlihat dalam kebijakan tersebut. “Setidaknya terdapat dua masalah besar yang terlihat. Pertama, pemerintah sebenanrya tidak punya peta jalan yang tepat dalam arah kebijakan pembangunan energi ini. Ke dua, lemahnya orkestrasi pemerintah khsuusnya dalam proses pengambilan kebijakan,” terangnya.

Bagaimana mungkin, PLN dan beberapa pejabat pemerintah telah menyampaikan narasi tentang kebijakan konversi seolah-olah kebijakan konversi ini sudah diadopsi oleh Pemerintah sebagai suatu kebijakan publik.

“Padahal dirumuskan pun belum, dengan demikian pelajaran pentingnya adalah pemerintah segera menyusun road map pembangunan energi dan mensosialisasikannya kepada masyarakat luas,” tegasnya. Selain itu pembenahan orkestrasi proses pengambilan kebijakan perlu dilakukan secara serius. Sehingga proses pengambilan kebijakan benar-benar merupakan proses yang rasional, teknokratis, dan transparan serta akuntabel,” tutupnya. (tia)