KHAWATIR MALAH MEMBERATKAN


Kompor Listrik Bakal Gantikan Gas Elpiji

PEMERINTAH merencanakan program konversi kompos gas menjadi kompor listrik. Program yang diperuntukkan untuk rumah tangga bersama PLN ini, kini sedang digencarkanr. Tujuan pemerintah mengeluarkan program konversi kompor gas ke kompor listrik inu merupakan upaya untuk mengurangi subsidi elpiji 3 kg.

Terkait rencana ini, apa tanggapan masyarakat terhadap program pemerintah yang sudah dibicarakan dengan DPR RI ini?. Dari tanggapan sejumlah warga, kebijakan pemerintah menjadi problem tersendiri bagi masyarakat terutama emak-emak. Pasalnya menurut warga program tersebut sangat bergantung kepada listrik.

Rina, salah seorang ibu rumah tangga, warga Alang-alang Lebar Kota Palembang menilai, program konversi dari gas ke kompor listrik terlalu tergesa-gesa karena jika progam ini direalisasikan maka selain ketersediaan kompor listrik harus disiapkan, penggunaan listrik juga harus disesuaikan.

“Artinya 2 hal ini (kompor listrik dan daya listrik,red) harus disiapkan dan tentunya difasilitasi pemrintah dan PLN. Takutnya belum siap. Selain itu, apakah ada subsidi khusus bagi pengguna kompor listrik. Apakah ada jaminan tidak akan memberatkan masyarakat,” ujarnya penuh tanya, Rabu (21/9).

Sedangkan Yuli, seorang warga Tanjung Batu, Kabupaten Ogan Ilir OI) mengaku, keberatan dengan wacana pemerintah tersebut. Dirinya mengungkapkan hal itu akan sangat menyulitkan bagi masyarakat. “Kalo memang bener ini sangat menyulitkan bagi kita terutama di daerah yang listriknya sering mati. Matinya sampe berjam-jam bahkan seharian. Kita gimana masaknya kalo gitu,” ungkapnya.

Dirinya menuturkan dampak dari aturan tersebut tidak menutup kemungkinan masyarakat akan kembali menggunakan kayu bakar sebagai alat untuk memasak. “Kalau memang ini di berlakukan kemungkinan terutama masyarakat desa akan kembali ke kayu bakar. Tapi bagi masyarakat perkotaan itu tidak akan mungkin. Apalagi sekarang populasi kayu sudah banyak berkurang,” terangnya.

Dampak lainnya lanjut Yuli, dikhawatirkan terjadinya pembekakan biaya tagihan listrik sehingga ini dapat mempersulit kehidupan masyarakat. Kekhawatiran lainnya sambung dia, selain pembekakan pembayaran listrik juga akan naiknya tarif tagihan listrik karena masyarakat sangat bergantung dengan listrik.

“Kalau semua pakai listrik. Pemerintah nanti sesuka hati naikkan harga listriknya disisi lain untuk beralih ke kayu bakar kecil kemungkinan karena populasi hutan sekarang sudah banyak berkurang,” terangnya. Terpisah, Ratna, warga Kabupaten Empat Lawang mengatakan, tidak setuju dengan kebijakan tersebut karena menurutnya penggunaan kompor listrik menambah daya tagihan listrik.

“Untuk lampu dan peralatan rumah saja, tagihan listrik sudah mahal apalagi ditambah kompor listrik,” jelasnya. Kemudian lanjutnya, jika menggunakan kompor gas elpiji untuk keperluan memasak sehari-hari, penggunaan kompor gas elpiji cukup irit.

“Kan, memasak menggunakan gas elpiji cuma masak sayur dan menggoreng. Justru penggunaan tabung gas elpiji sehari-hari lebih irit. Karena untuk masak air itu menggunakan kayu bakar dan memasak nasi menggunakan megic,” ucapnya.Oleh karena itu, ia meminta pemerintah memikirkan kembali kebijakan-kebijakan yang memberatkan masyarakat, jangan serentak merubah dan menaikan barang.

“Belum tuntas kenaikan BBM, kini sudah ada kebijakan rencana kompor listrik,” tukasnya. Sementara Ita, warga Desa Sumber Hidup, Kecamatan Pedamaran Timur, Kabupaten OKI mengatakan, selaku warga dirinya mau tidak mau harus mengikuti aturan pemerintah.

“Sedangkan tidak siapnya, menurut saya membuat makin repot dan sudah pasti menambah biaya,” ungkapnya. Ia menambahkan, walau pemerintah mengatakan menggunakan jalur khusus, namun tetap saja memakai biaya dan tidak gratis. Kecuali tuturnya, kompor listrik itu disubsidi sehingga semua orang dia rasa pasti mau beralih ke kompor listrik.

“Jika kompor listrik ini bakal menambah beban ekonomi masyarakat, khususnya yang menengah ke bawah. Saya rasa pemerintah jangan terburu-buru mengambil keputusan dan harus banyak pertimbangan,” ujarnya. Senada diungkapkan Astuti, warga Jua-Jua, Kecamatan Kayuagung. Menurutnya, kompor listrik memang terdengar praktis, namun karena belum pernah digunakan tentu jadi akan menyulitkan.

“Kemudian, apakah jalur khusus yang disebutkan pemerintah disubsidi atau bayar sendiri. Kalau bayar sendiri artinya menambah biaya, terus kalau berhubungan dengan listrik bagaimana jika mati lampu. Maka saya kira masih kurang efektif,” tutupnya. Sedangkan Mamat, salah seorang pelaku usaha di Kecamatan Sekayu Muba mengatakan, kalau dirinya tidak masalah apabila ada wacana program konversi gas elpiji ke kompor listrik tersebut.

“Kita terima kalau itu yang terbaik, namun, kedepannya bagaimana, apakah nanti tagihan listrik pasti ikut naik juga, kan kita masak pakai listrik semua, otomatis tagihan jadi mahal nantinya,” ujarnya.“Lanjutnya, kalau memang nantinya diterapkan, kita harap pemerintah juga untuk tidak menjadi beban bagi masyarakat. Ya, mudah-mudahan tidak jadi beban atau menyulitkan,” pungkasnya (rob/ian/sro/pad/nik/omi)