Kompak Tolak RUU Sisdiknas !


Dosen dan Guru tak Dihargai

RANCANGAN Undang-Undang (RUU) Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) yang kini sedang digodok di DPR RI, mendapat reaksi dari kalangan pendidik baik di Kampus (Universitas) maupun sekolah (guru). Karena di sejumlah regulasi di RUU Sisdiknas ini, pemerinyah dinilai tidak menghargai profesi dosen dan guru selaku tenaga pendidik. Hal ini dilihat dari poin bakal dihapuskannya tunjangan profesi guru dan akan diganti dengan tunjanan professional.

Selain itu, hal lainnya soal keberadaan Lembaga Akreditasi Mandiri-Perguruan Tinggi (LAM-PT) yang dinilai lebih cenderung ke bisnis dibanding menghasilkan SDM dan calon mahasiswa yang mumpuni serta berkualitas secara akademik.

Didi Franzhard, MPd, Ketua STKIP Muhammadiyah OKU Timur (OKUT) mengatakan, diinya sangat menyayangkan dengan tidak dihargainya profesi guru terjadi. Apalagi alasannya hanya karena pailit kas negara atau kinerja guru yang sama saja.

“Sebenarnya itu pendapat yang sangat salah. Guru itu adalah pekerjaan profesi yang harus juga dihargai secara professional dan proporsional. Kalau negara negara maju saja menyadari bahwa pentingnya menghargai guru kenapa Indonesia yang masih berkembang saja tidak ingin menghargai guru yang salah satunya adalah dengan adanya tunjangan profesi tadi. Jelas pasti ada bedanya saat guru dan dosen bekerja saat mereka di berikan tunjangan profesi ini,” ujarnya, Selasa (20/9).

Terkait usul pembubaran Lembaga Akreditasi Mandiri-Perguruan Tinggi (LAM-PT), dirinya kurang setuju. Menurutnya, karena LAM-PT itu hadir membantu lembaga akreditasi yang selama ini dirasa kurang responsif. Sebagai contoh Perguruan Tinggi (PT) saat mengajukan akreditasi harus menunggu sampai dua tahun atau tiga tahun untuk diakreditasi.

“Padahal ada Perguruan Tinggi yang urgen harus segera dilaksanakan akreditasi. Nah, LAM-PT ini hadir salah satunya untuk memangkas waktu tunggu yang begitu lama. Nah perihal biaya inilah sebenarnya yang menjadikan banyak PT yang merasa keberatan saja,” ujarnya.
Sedangkan Dosen Universitas Serasan Muara Enim Dr H Salmudin SH MH mengatakan, pendidiknya berkualitas dan integritas yang tinggi maka akan mempengaruhi proses pembelajaran dan outputnya tentu akan baik hasilnya, tetapi bila kualitas dan integritas pendidiknya rendah maka hasilnya tidak sesuai dengan harapan.

Lanjutnya, supaya pendidik guru atau dosen memiliki kualitas dan integritas yang baik ada beberapa faktor yang terkait antara lain SDM, skil, fasilitas pembelajaran, suasana lingkungan yang nyaman serta kesejahteraan.

Untuk itu faktor kesejahteraan berpengaruh terhadap kinerja guru atau dosen. Terhadap tunjangan profesi (Sertifikasi), kata Salmudin, selama ini sudah dirasakan manfaatnya oleh guru dan dosen, adanya peningkatan tingkat pendidikan tenaga pendidik banyak yang dari S1 ke S2. Untuk dosen dari S2 ke S3. Dapat memenuhi kompetensi digital saat ini guru atau dosen dapat membeli laptop atau komputer ini hasil dari pengasilannya.

“Apabila tunjangan profesi dihapus akan berdampak terhadap kinerja guru atau dosen. Tetapi jika diganti dengan tunjangan fungsional seharusnya nilainya sama dengan seharusnya dalam tunjangan profesi,” jelasnya.

Namun ini, sambungnya, tidak sesuai dengan profesi yang melekat dengan personalnya. Beda halnya dengan fungsional dimana setiap guru dan dosen mendapat tunjangan, tunjangan profesi diberikan pada guru dan dosen yang memenuhi kualifikasi tertentu saja.

Untuk itu, lanjut Salmudin, guru dan dosen tidak tepat dijadikan seperti tenaga lainnya. Apalagi dengan pola PKWT (Perjanjian Kerja Waktu Tertentu). Sebab, ada syarat dan kualifikasi yang harus dipenuhi, bukan pekerjaan musiman atau waktu tertentu, juga berdampak buruk bagi pendidikan. “Orang mau jadi guru atau dosen bukan sementara tetapi hingga pensiun,” tegasnya.

Salmudin menerangkan, terkait Lembaga Akreditasi Perguruan Tinggi (PT) selama dilakukan BAN (Badan Akreditasi Nasional). Ada prodi tertentu dialihkan ke LAM (Lembaga Akreditasi Mandiri), tentu menjadi keberatan bagi PT. Disamping prosesnya panjang dan biaya sendiri. “Hal ini akan memghambat perkembangan dan kemajuan PT, untuk keseragaman dan efisiensi sebaiknya dikelola oleh satu badan saja (BAN) dan dibiayai oleh Negara,” terangnya.

Di sisi lain pihak Universitas Muhammadiyah Palembang (UMP) mengeluhkan adanya biaya akreditasi prodi perguruan tinggi yang dibebankan ke kampus. “Selama ini akreditasi prodi perguruan tinggi tidak berbayar. Namun, sekarang sejak ditangai LAM PT, berbayar. Untuk akreditasi prodi perguruan tinggi swasta harus mengeluarkan dana sekitar Rp50 juta,” ungkap Mukhtaruddin Musiri, Wakil Rektor 3 UMP.

LAM-PT lanjut Mukhtaruddin, memberatkan universitas. Karena biayanya terlalu besar. Selain itu, objektifitas penilaian yang dilakukan asesor untuk menentukan akreditasi prodi perguruan tinggi juga bisa dipertanyakan. “Bisa saja universitas yang banyak uang, kasih uang ke asesornya supaya nilai akreditasinya bagus. Jadi, kalau saya menilai sebaiknya dikembalikan lagi ke negara,” paparnya.

Untuk UMP sendiri, sambung dia, sudah menyampaikan keberatan ini ke pimpinan pusat. “Kita langsung ke pimpinan Muhammadiyah di pusat,” ucapnya. Terpisah, Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta Indonesia (Aptisi) Wilayah IIA Sumsel Bangka Belitung (Sumsel Babel), akan turut serta dalam aksi “Geruduk” (demo,red) ke Istana Negera pada 27 September 2022 mendatang.

Ketua Aptisi Wilayah IIA, Sumsel Babel, Dr Drs H M Helmi MS, Selasa (20/9) mengatakan, aksi protes serentak dilakukan Aptisi di Indonesia.

“Ada beberapa point yang akan disuarakan diantaranya, hentikan pengesahan RUU Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas). Hapus LAM PT yang bersifat bisnis dan komersial. Uji kompetensi kesehatan untuk dikembalikan pada masing-masing perguruan tinggi dan mekanisme penerimaan mahasiswa jalur mandiri yang tidak transparan dilakukan oleh oknum,” jelas Helmi.

“Yang akan ikut dalam geruduk ke Istana adalah pimpinan dan dosen PTS se Sumsel Babel, ” ungkapnya. Dikatakan Helmi pihaknya juga dituntut agar pemerintah mengembalikan UU nomor 14 tahun 2005 tentang guru dan dosen. “Pasalnya UU ini sebagai pengakuan dan penghormatan pemerintah terhadap profesi dosen, sebagai profesi yang mulia,” tandasnya.

Karena kata Helmi, Aptisi juga akan menyuarakan dan mendesak pemerintah untuk merevisi terkait tunjangan profesi yang akan dihilangkan. “Dalam UU ini dosen ataupun guru swasta tidak lagi dihargai, selain tunjangan profesi akan hilang juga statusnya seolah menjadi buruh,” ucapnya.

Helmi yang juga Ketua STIE Mulia Darma Pratama ini menambahkan, UU Sisdiknas ini masih banyak masalah dan belum disosialisasi. Namun prosesnya kenapa tiba-tiba masuk program legislasi nasional (Prolegnas) tahun 2022.

“Kenapa UU harus dikejar dan kebut! Kami menilai UU Sisdiknas masih banyak berbagai pasal yang menimbulkan permasalahan dikemudian hari. Contohnya pemberian tunjangan profesi akan dihapuskan dan digantikan dengan istilah tunjangan fungsional. Ini sangat melukai hati pendidik terutama dosen swasta,”jelasnya.

Menurut Helmi, pihaknya telah membuka pintu diskusi yang seluas-luasnya dengan pihak Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek). Namun, tak sekalipun pemerintah berkeinginan untuk menjawab tawaran yang disampaikan oleh Aptisi.

Sementara Wacana Aksi unjuk rasa ke Istana Negara 27 September mendatang merupakan suara bersama Forum Rektor Perguruan Tinggi (PTS) swasta se Sumbagsel. Karena itu, semua PTS dipastikan mendukung aksi tersebut, termasuk salah satunya Universitas Musi Rawas (Unmura) yang kampusnya berada di wilayah Kota Lubuklinggau.

Meski tidak ikut turun secara langsung ke Istana Negara, karena kendala transportasi dan lainnya, namun dukungan dan doa, dipastikan mengiringi aksi unjuk rasa bersama, 27 September mendatang. “Itu suara bersama Forum Rektor Perguruan Tinggi Swasta,” demikian dikatakan Pembantu Rektor III Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama Antar Lembaga, Dr M Fadillah Harnawansyah, kepada Palpos, Selasa (20/9).

Menurutnya aksi bersama yang akan dilakukan dosen dan pimpian PTS tersebut merupakan gambaran kegelisahan dari PTS. Pasalnya saat ini jumlah mahasiswa yang ada di PTS semakin turun, karena PTN semakin banyak menerima mahasiswa.

“Jadi PTS ini tinggal berebut sisa-sisanya saja gituloh, sedangkan beban, yang dibebankan negara semakin tinggi,” ungkap Fadil.

Dengan kata lain, lanjutnya, aksi unjuk rasa yang dilakukan semacam bentuk keprihatinan kepada pemerintah. “Intinya bahwa pengelolaan PTS sekarang menjadi lebih berat gitu loh, dengan UU pendidikan yang dirancang sekarang, seperti dosen maupun PT,” terangnya. (ard/ika/yat/ozi/nik)