Kurang Pemahaman

Sulyaden


Sulyaden – Praktisi Hukum

 TERKAIT dana hibah yang menjerat hampir seluruh Bawaslu di tiap daerah di Sumsel, membuat salah seorang praktisi hukum Sulyaden memberikan tanggapannya.

“Banyaknya kasus penggunaan dana hibah oleh oknum-oknum Bawaslu yang kebanyakan terjadi di wilayah kabupaten di Sumatera Selatan kemungkinan disebabkan kurangnya pemahaman dari anggota Bawaslu itu sendiri. Terutama mengenai penggunaan dana hibah dari APBD tersebut karena dianggap hibah maka ditafsirkan tidak perlu ada pertanggungjawaban,” ujarnya, kemarin.

Dia menegaskan, seharusnya seluruh anggota Bawaslu memahami terkait penggunaan dana hibah dari APBD yang disiapkan.

“Seharusnya seluruh anggota Bawaslu memahami perihal penggunaan dana hibah dari APBD tersebut, karena dana tersebut jelas diambil atau dianggarkan dari APBD maka tentu harus dipertanggungjawabkan penggunaannya,” tegasnya.

Menurutnya, dalam penggunaan dana hibah untuk tiap kegiatan Bawaslu sendiri banyak sekali petunjuk penggunaan dana.

“Dalam penggunaan dana hibah untuk kegiatan Bawaslu tersebut banyak sekali petunjuk penggunaan dana tersebut baik itu aturan Bawaslu sendiri maupun juklak dan juknis nya belom lagi peraturan dari Mendagri serta undang-undang pemilu itu sendiri tentunya,” imbuhnya.

Dirinya mengatakan, jika penyalahgunaan anggaran yang dilakukan oknum bawaslu telah melanggar ktentuan Undag-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang tindak pidana korupsi.

“Penyalahgunaan anggaran hibah untuk Bawaslu yang dilakukan oleh oknum anggota Bawaslu tersebut tentu saja melanggar ketentuan undang-undang khususnya Undang-undang RI Nomor No. 20 tahun 2001 tentang tindak pidana korupsi,” katanya.

“Pasal 2 ayat (1) menegaskan pelaku tindak pidana korupsi dapat kenakan hukuman penjara minimal 4 tahun penjara atau paling lama 20 tahun penjara, serta denda minimal Rp200 juta dan paling banyak 2 miliar rupiah. Serta bisa ditambah membayar uang pengganti sebagimana diatur dalam pasal 18 ayat (1) hurub b, ayat (2) dan ayat (3), dengan demikian seharus nya setiap anggota Bawaslu baik ditingkat provinsi maupun kabupaten dan kota harus memahami hal tersebut,” tukasnya. (tia)