Lakukan dengan Kajian

Drs Bagindo Togar Butar Butar


Drs Bagindo Togar Butar butar – Pengamat Sosial dan Politik

AKSI Demo yang menolak kenaikan BBM bersubsidi masih terus dilakukan mahasiswa dan sejumlah elemen tak terkecuali di Kota Palembang beberapa daerah lainnya di Sumsel. Terkait hal ini Pengamat Sosial dan Politik, Drs Bagindo Togar Butar butar angkat bicara.

Dikatakan Bagindo, dari acuan formalnya, kebebasan berpendapat dan menyalurkan aspirasi dijamin dalam UU No 8 tahun 99, namun dilain sisi, sikap pemerintah juga diatur dalam UU termasuk juga tindakan aparata kepolisian sesuai dengan UU No 2/2022.

“Artinya baik mahasiswa dan sejumlah elemen termasuk juga kepolisian dijamin dengan aturan masing-masing. Nah terkadang, aksi demo sering lepas kendali hingga terjadi anarkis dengan adanya pengrusakan fasilitas umum dan kondisi ini terkadang dianggap ada nilai. Tentu hal ini tidak diharapkan. Artinya boleh menyuarakan aspirasi dan pendapat namun tetap mengikuti dan mentaati aturan,” kata Bagindo, Kamis (8/9).

Demikian juga lanjut Bagindo, tindakan pemerintah dan kepolisian dalam mengamankan aksi demo juga harus sesuai dengan aturan. Ada baiknya kaya Bagindo, sebelum melakukan aksi demo, mahasiswa atau elemen tertentu melakukan kajian termasuk juga dalam mengangkat isu dalam tuntutannya.

“Misalnya besaran nominal bantuan BLT dan distribusi subsidi atas kenaikan BBM tersebut bisa menjadi fokus untuk didengungkan karena besaran subsidi Rp 600 ribu tersebut dinilai masih relative kecil,” ujarnya.

Dari sisi pemerntah lanjut Bagindo, harus benar-benar komit membersihkan pejabat yang berani melakukan praktek-praktek korupsi.
Artinya pemerintah buat aturan namun pejabatnya harus menjadi contoh. Bila perlu buat aturan khusus dan tegas terhadap para pejabat yang korupsi.

‘’Misalnya pejabat yang koruspi dibawah Rp 1 miliar dihukum seumur hidup dan yang terbukti korupsi diatas Rp 1 miliar dihukum mati. Aturan ini untuk menunjukkan bahwa pemerintah komit tegas. Jadi masyarakat merasa ada keadilan dibalik kebijakan pemerintah,” tukas Bagindo. (rob)