Menderita Berkali-kali

DR. MH. Thamrin


Dr MH Thamrin MSi – Pengamat Kebijakan Publik 

NAIKNYA BBM membuat hampir semua hal berdampak, salah satunya juga tarif Ojek Online (go ride, go car, dan go food). Hal ini membuat Pengamat Kebijakan Publik, Dr.MH Thamrin MSi, angkat bicara.

“Kenaikan tarif Ojol ini tampaknya sudah menjadi keniscayaan terutama akibat kenaikan BBM, tetapi persoalannya apakah kenaikan ini akan efektif ? Dari sisi konsumen, jelas sangat merugikan karena konsumen dalam hal ini masyarakat luas harus menderita berkali-kali kenaikan tarif,” ujar Thamrin, Senin (12/9).

Thamrin mengatakan, jika kenaikan harga yang ditetapkan pemerintah tidak diimbangi dengan pendapatan masyarakat. “Masalahnya semua kenaikan ini tidak diimbangi dengan kenaikan pendapatan, berharap dari BLT pun tampaknya belum bisa,” katanya.

Ironisnya, dari sisi pengemudi ojol pun tampaknya kenaikan ini juga tidak terlalu menguntungkan mereka. Karena kenaikan pendapatan tergerus dengan dengan kenaikan BBM, sedangkan porsi aplikator tampaknya tidak berkurang.

“Sehingga tampaknya yang paling mengambil manfaat justru aplikator. Artinya, tidak banyak sisi positif dari kenaikan tarif ini. Sisi negatifnya yang paling dikahwatirkan adalah beralihnya pengguna ojol ke motor roda dua milik pribadi. Artinya, kemacetan lalu lintas akan bertambah, konsumsi BBM bersubsidi akan makin banyak, sementara kehidupan masyarakat akan makin berat,”terangnya.

Lebih lanjut Thamrin menuturkan, seharusnya Pemda dapat mengajak masyarakatnya untuk beralih ke transportasi publik.“Seandainya pemerintah, terutama Pemerintah Daerah siap dengan transportasi publiknya, harusnya keadaan ini dapat menjadi momentum baik untuk mengajak masyarakat beralih ke trasnportasi publik yang lebih bersifat massal,” tuturnya.

Namun, sangat disayangkan karena transportasi publik yang ada tidak tertata dengan baik.“Tapi sayangnya, transportasi publik tidak tertata dengan baik. Transmusi yang awalnya dikelola dengan baik oelh Pemerintah kota Palembang misalnya, pada akhirnya karena jeleknya manajemen akhirnya saat ini terhenti operasinya. Yang ada justru bus kota yang dikelola oleh Kementerian Perhubungan,” ucapnya.

Selain itu lanjut Thamrin, ancaman terhadap ketidakefektifan kebijakan kenaikan tarif ini juga datang dari regulasi nya sendiri. Regulasi tentang ojol ini dikelola oleh dua kementerian.“Tentang ojol nya sendiri oleh Kementerian Perhubungan, sedangkan berkaitan dengan aplikasi termasuk urusan aplikator nya dilakukan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika,” lanjutnya.

Menurutnya, tidak mudah menata ojol tersebut. Baik dalam pembagian wilayah ataupun pendapatan.“Akibatnya tidak mudah menata ojol ini, seperti pengaturan jumlah Ojol yang beroperasi misalnya. Demikian juga pembagian yang wajar berkenaan dengan persentase pendapatan dan jumlah ojol yang beroperasi per wilayah dan berbagai persoalan lain yang melingkupinya,” jelasnya.

“Belum lagi minimnya peran pemerintah daerah sehingga pemerintah daerah yang harusnya bisa lebih tepat dalam mengurus ojol ini justru nyaris tidak bisa berbuat apa-apa. Sementara “tangan” pusat terlalu jauh untuk menjangkau pada pokok persoalan realnya yang terjadi di lapangan,” tambahnya.

Selain itu, persoalan lainnya yang menunggu adalah kesiapan implementasi kebijakan kenaikan tarif ini. Bagaimana kesiapan monitoringnya, siapa yang akan merespon jika terdapat hal-hal yang tidak diharapkan atau diduga sebelumnya, dan berbagai aspek implementasi lainnya. Termasuk di dalamnya kesiapan struktur, sumberdaya, komunikasi, dan proses bisnisnya.

“Ringkasnya, hal utama yang perlu dilakukan pemerintah saat ini adalah berusaha untuk menjamin atau memastikan bahwa implementasi kebijakan ini dapat berjalan sebagaimana yang diharapkan. Termasuk di dalamnya koordinasi yang lebih intens dengan pemerintah daerah,” tutupnya. (tia)