Mengembalikan Citra Polisi

DR. MH. Thamrin


DR. Thamrin – Pengamat Kebijakan Publik 

INSTRUKSI Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo yang melarangan tilang manual untuk meminimalisir pungli mendapat respon positif dari berbagai komponen masyarakat.

Pengamat Kebijakan Publik Sumsel, DR. Thamrin mengatakan instruksi Kapolri tentang larangan tilang manual dan lebih mengedepankan tilang elektronik baik statis maupun mobile terkait arahan Presiden Jokowi di hadapan jajaran perwira Polri pada 14 Oktober 2022 yang lalu.

Thamrin menuturkan, jika perintah yang dibuat Polri tersebut sangat bagus untuk mengembalikan lagi citra polisi di mata masyarakat.

 “Arahan Presiden banyak berkaitan dengan persoalan pembenahan di tubuh Polri, terutama menyangkut upaya untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat yang merosot drastis setelah munculnya beberapa kasus yang melibatkan perwira tinggi Polri. Jelas, upaya untuk mengembalikan citra Polri dan kepercayaan masyarakat terhadap Polri merupakan ikhtiar penting,” tuturnya.

Kendati demikian, Thamrin mengatakan jika dengan adanya larangan tersebut seolah menyatakan bahwa tilang manual sering disalahgunakan oleh oknum.

“Namun adanya larangan tilang manual seolah mengkonfirmasi bahwa tilang manual merupakan salah satu potensi yang signifikan dalam menyumbangkan pada berkurangnya kepercayaan masyarakat. Singkatnya, tilang manual sebagai bentuk penindakan dan penegakan hukum terhadap para pelanggar lalu lintas dianggap sebagai celah yang potensial melahirkan pungli dan tindakan lainnya yang dapat memerosotkan kewibawaan Polri,” katanya.

Menurutnya, penegakan hukum adalah fungsi utama Polri. Mak dari itu pelayanannya harus terus ditingkatkan agar tetap terimplementasi optimal.

 “Tetapi di sisi lain, penegakan hukum tetap merupakan salah satu fungsi utama Polri. Tentu tidak semua upaya penegasan hukum dapat disubstitusi dengan peningkatan pelayanan ataupun penguatan pada fungsi lainnya,masing-masing fungsi Polri harus tetap terimplementasi secara optimal,” imbuhnya.

Lebih lanjut, sehingga dalam kaitan dengan instruksi Kapolri tersebut larangan terhadap pengenaan tilang manual menuntut respon inovatif dari jajaran Polri, terutama jajaran Korlantas untuk mensubstitusi tindakan penegakan hukum lainnya selain tilang manual.

“Pengenaan tilang elektronik jelas dapat merupakan salah satu nya, tetapi persoalannya akan terkendala dengan peralatan dan sumberdayanya,” lanjutnya.

Masih dikatakan Thamrin, untuk di kota besar seperti Palembang pun ETLE masih sangat terbatas. “Di Palembang ETLE masih terbatas, padahal kawasan yang rawan potensi permasalahan lalu lintas tersebar cukup banyak. Solusi sementaranya adalah menyebar para polantas pada kawasan-kawasan tersebut,” kata Thamrin.

Selanjutnya, dalam TR tersebut juga diinstruksikan tentang kewajiban kehadiran anggota Polri di daerah-daerah blankspot dan troublespot dalam kaitan dengan kegiatan Pengaturan, Penjagaan, Pengawalan, dan Patroli (Turjawali).

“Perlunya Polri melakukan langkah-langkah inovatif tersebut agar jangan sampai larangan tilang manual justru “melemahkan” kemampuan Polri dalam melakukan penegakan hukum di satu sisi, dan meningkatkan ketidaktertiban,” terangnya.

Dia menambahkan, ketidakdisiplinan masyarakat di sisi lain sebagai dampak tidak ada nya sanksi tilang manual sementara tilang elektronik belum mencakup semua kawasan.

“Langkah inovatif tersebuttidak hanya sekedar meningkatkan pengadaaan peralatan tilang eletkronik semata tetapi juga langkah-langkah lain termasuk teguran agar penegakan hukum tetap berjalan dan pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat tetap kondusif,” pungkasnya. (tia)