MENGGANGSIR DANA HIBAH


SPJ Fiktif Sampai Publikasi Media

BADAN Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten/Kota di Sumatera Selatan mulai dirasuki perasaan ngeri-ngeri sedap. Pasalnya Korp Adhiyaksa alias jaksa mulai melototi dana hibah dari pemerintah daerah yang diterima lembaga pengawas pemilu tersebut, pasca pemilu 2018 silam.

Sebagai bukti, satu persatu Bawaslu mulai diperiksa intensif untuk mempertanggungjawabkan dana hibah yang digelontorkan pemerintah daerah dengan nilai miliaran rupiah. Modus yang dilakukan beragam. Mulai dari mark up harga barang, spj fiktif sampai publikasi di media baik konvensional (koran) maupun online. Tidak sedikit uang rakyat yang lenyap berdasar hasil pemeriksaan BPKP Sumsel.

Pengusutan dana hibah ini dimulai dari Kejari Lubuklinggau. Penyidik kejari menetapkan lima tersangka dalam dugaaan korupsi penyimpangan dana hibah Bawaslu Kabupaten Musi Rawas Utara (Muratara) tahun anggaran 2019-2020.

Kelimanya adalah Munawir (Ketua Komisioner), M. Ali Asek (anggota), Paulina (anggota), SZ (bendahara) dan Kukuh Reksa Prabu (Staf). Kelimanya masih menjalani persidangan di PN Tipikor Palembang.

Kepala Kejari Lubuklinggau, Willy Ade Chaidir melalui Kepala Seksi Pidana Khusus (Kasi Pidsus), Yuriza Antoni didampingi Kasubsi Penuntutan dan Uheksi, Agrin Nico Reval menyampaikan modus para tersangka menggunakan anggaran hibah tersebut tidak sesuai dengan laporan pertanggungjawaban.

“Mereka ini melakukan pembuatan laporan pertanggungjawaban tidak sesuai dengan nominal anggaran yang mereka bayarkan,” kata Yuriza.

Kemudian laporan pertanggungjawaban anggaran sebesar Rp 9,2 miliar itu menjadi temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Sumsel. Kemudian perkara ini dilaporkan masyarakat ke Kejari Lubuklinggau untuk ditindak lanjuti. Setelah dilakukan pemanggilan sejumlah saksi akhirnya perkara dari penyelidikan ditingkatkan menjadi penyidikan.

Setelah naik tingkat penyidikan dan pemanggilan para saksi, perkara ini pun dilakukan ekspos ke BPKP Perwakilan Sumsel, sebagai tindak lanjutnya BPKP perwakilan Sumsel pun melakukan pemeriksaan kepada para saksi Bawaslu beberapa waktu lalu.

Berdasarkan hitungan hasil audit BPKP Sumsel ditemukan kerugian negara dalam penyimpangan dana hibah Bawaslu Muratara tahun anggaran 2019-2020 sebesar Rp2,514 miliar.

“Salah satunya yang paling viral kemarin adalah dana publikasi media, setiap pemberitaan media yang terbit terkait kegiatan Bawaslu dibuat SPJ oleh mereka (Bawaslu) seolah-olah dicairkan,” ungkapnya.

Namun, pada fakta di lapangan dana yang mereka cairkan tersebut tidak pernah diberikan kepada media yang bersangkutan.

Sebentar lagi, Kejaksaan Negri Ogan Ilir (OI) bakal mengumumkan tersangka kasus yang sama. Indikasinya penyidik Kejari OI sudah memeriksa sedikitnya 35 saksi dalam kasus dana hibah Bawaslu tahun 2020.

Dari ke-35 saksi tersebut termasuk di antaranya mantan Bupati Ilyas Panji Alam yang diperiksa pada Kamis, 29 September lalu. Terakhir Jumat (21/10) kemarin, penyidik Kejari memeriksa Ketua Bawaslu OI, Darmawan Iskandar.

Kasi Intelejen Kejari Ogan Ilir, Ario A Gopar mengatakan pemanggilan Darmawan itu untuk melengkapi berkas perkara. Pemanggilan Darmawan oleh Kejari merupakan kali kedua dalam kasus tersebut.

“Kita melakukan pemanggilan kepada Ketua Bawaslu OI, Darmawan selaku saksi untuk melengkapi berkas perkara,” ungkapnya, kemarin.
Setelah pemeriksaan itu, Terang Ario, dalam waktu dekat kemungkinan besar pihaknya akan mengumumkan nama-nama tersangka.

“Alhamdullah kasus ini telah mengerucut. Kemungkinan dalam waktu dekat kita akan umumkan siapa yang paling bertanggung jawab dalam kasus ini sebagai tersangka,” terangnya.

Berdasarkan hasil audit BPKP dalam kasus tersebut, kerugian negara diperkirakan sebesar Rp 7 miliar. Kerugian itu berdasarkan kegiatan Bimtek Panwascam dan PPL, juga kegiatan perjalanan dinas yang menjadi dominan dikorupsikan dengan modus membuat SPJ fiktif.

Dalam perkara ini, Kejari Ogan Ilir akan mengumumkan lebih dari satu tersangka. Akan tetapi sebelum pengumuman itu Kejari akan melakukan ekspose terlebih dahulu dalam menentukan siapa yang paling bertanggungjawab.

Penyidik Kejari Prabumulih pun mengusut dana hibah Bawaslu di sini. Modus menggangsir dana hibah di kota nanas ini tak jauh beda dengan Muratara dan Ogan Ilir. Informasi terbaru, semua saksi sudah dilakukan pemeriksaan. Termasuk pihak media massa dan online. Untuk modus dana publikasi yang dilakukan Bawaslu Prabumulih yakni dengan mencairkan pemberitaan yang dimuat di media, baik cetak maupun online.

Namun pihak media tidak pernah menerima pembayaran dari Bawaslu tersebut. Selain itu, berdasar pemeriksaan saksi-saksi terungkap adanya indikasi mark up dalam sejumlah kegiatan dan pengadaan barang di Bawaslu Prabumulih.

‘’Semua saksi sudah diperiksa dan masih menunggu audit BPKP Perwakilan Sumsel untuk menghitung kerugian negara. Mungkin tidak lama lagi akan dilakukan ekspos dan penetapan tersangka. Jumlah tersangka kira-kira tidak jauh dengan Bawaslu Muratara,’’ ujar sumber Palembang Pos di Kejari Prabumulih.

Sayang, Kepala Kejari Prabumulih Roy Riadi belum mau berkomentar panjang lebar terkait pengusutan dana hibah Bawaslu Prabumulih tersebut. Alasannya karena masih dalam proses penyidikan.

Sementara, desas desus pengusutan dana hibah seluruh kabupaten/kota di Sumateran Selatan oleh tim penyidik Adhyaksa belum sampai ke Kabupaten Muaraenim.

“Hingga sampai saat ini belum ada laporan maupun temuan di Bawaslu Muara Enim,” ujar singkat Kajari Muara Enim Irfan Wibowo melalui Kasi Pidsus Ari Prasetyo SH, Selasa (25/10).

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Muara Enim Suprayitno SHI, ketika diminta tanggapannya mencuatnya permasalahan dana hibah Bawaslu Kota Prabumulih yang diusut kejari mengaku sudah mengetahuinya.

“Untuk permasalahan Bawalsu Prabumulih, kita tidak tahu. Tahunya dari media,” ujarnya.

Menurutnya Bawaslu Kabupaten Muara Enim tidak ada permasalahan alias baik-baik saja. Penggunaan dana hibah sudah dipertanggungjawabkan dengan baik dan benar.

Sementara itu, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Prov Sumsel mengingatkan Sekda Pemprov Sumsel untuk menegur Biro Kesra Setda Prov Sumsel, terkait penyerapan dana hibah yang hingga kini banyak yang belum terselesaikan.

“Berdasarkan data yang masuk ke dewan, sampai saat ini masih banyak dana hibah hang belum direalisasikan oleh Pemprov Sumsel, dalam hal ini Biro Kesra,” ujar H Ahmad Toha SPdI MSi, saat menyampaikan laporan hasil kerja Banggar DPRD Sumsel, Senin (24/10/22).

Untuk itu, lanjut Toha, dewan meminta Sekda Pemprov Sumsel bertindak tegas. “Badan Anggaran juga meminta Kepada Sekretaris Daerah agar memberikan teguran kepada Biro Kesra Setda Provinsi Sumatera Selatan, di dalam melaksanakan dan menindaklanjuti pemberian dana hibah yang dari tahun 2021 hingga tahun 2022 masih banyak yang belum terselesaikan,” ujarnya.

Politisi PKS ini menjelaskan, banyaknya dana hibah yang belum diserahkan dapat menghambat penyerapan anggaran. Oleh sebab itu, dalam waktu yang tinggal dua bulan ini, dewan meminta agar semua dana hibah diserahkan kepada yang berwenang.

Sedangkan anggota Banggar DPRD Sumsel lainnya, Antony Yuzar membenarkan kalau dana hibah masih banyak yang belum terealisasi.
Padahal, lanjut Antony, dana hibah itu pemprov yang mengusulkan, kemudian dewan memeriksa dan menyetujuinya. Selanjutnya tugas pemprov Sumsel untuk menyalurkannya, sesuai usulan yang diajukan.(sro/del/yat)