Menghapus Imej Negatif


David K Hatta – GM WE Hotel Lubuklinggau 

APAKAH benar Draf Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) khususnya pasal 415 yang mengatur tentang perzinahan menuai banyak protes dari kalangan pengusaha/pelaku usaha perhotelan. Tidak demikian dengan sejumlah hotel berbintang di Kota Lubuklinggau.

Beberapa hotel memang telah menerapkan prosedur chek in sesuai aturan. Salah satunya WE Hotel yang berlokasi di Jalan Yos Sudarso. Hotel bintang tiga ini sejak awal melakukan prosedural cek in di bagian resepsionis dengan mengumpulkan data tamu seperti Kartu Tanda Penduduk (KTP).

“Di KTP sudah tertera statusnya susah menikah/belum menikah,” ungkap General Manager WE Hotel, David K Hatta.
Hanya saja, bila ternyata ada pasangan yang mengaku-ngaku sebagai suami istri, tentu itu diluar tanggung jawab pihak hotel maupun pengelolah hotel.

“Kita bukan hotel syariah, kita tidak punya kewenangan menanyakan KTP dengan alamat yang sama atau menanyakan surat nikah, karena surat nikah juga belum tentu dibawa kemana-mana oleh pasangan suami istri yang sah,” jelas David.

Namun data tamu dipastikan masuk dalam formulir elektronik (e- Form). Sehingga bila terjadi sesuatu itu diluar tanggung jawab pihak hotel.

Selain itu, lanjut David, hotel bintang tiga seperti WE Hotel, sangat menjaga privasi tamu. Sehingga ada aturan untuk memastikan kenyamanan dan keamanan privasi tamu, sehingga tidak bisa sembarang orang masuk apalagi melakukan penggerebekan.

Terkait pasal 415, lanjut David, itu merupakan delik aduan. Tidak bisa serta merta tamu hotel dipidana atau dirazia/gerebek di dalam hotel. Mengingat hotel berbintang sangat menjaga privasi tamunya.

“Itukan delik aduan, kalau ternyata yang chek in hanya mengaku-ngaku pasangan tidak bisa digerebek di dalam hotel, kalau sudah diluar hotel misal di parkir itu bukan tanggung jawab pihak hotel,” tegasnya.

Namun secara umum, ditegaskan David, pihaknya justru mendukung diterapkannya RKUHP tersebut. Karena terkadang masyarakat memiliki imej negatif terhadap hotel dan orang-orang yang bekerja di hotel. Padahal tidak semua hotel seperti itu.

“Kalau ketahuan bekerja di hotel, orang-orang berpikirnya negatif padahal tidak semua hotel seperti itu,” ujarnya.

Disinggung dampak diterapkan RKUHP tersebut terhadap tingkat hunian kamar hotel, pria berdarah Sumatera Barat ini, sama sekali tidak pernah khwatir. Karena sejak awal dirinya memimpin salah satu hotel bintang tiga di Lubuklinggau tersebut, sudah diterapkan prosedural cek in.

“Dari dulu kita menerima tamu satu orang/perorangan, kalau misalkan sudah menikah itukan pasangannya ada KTP-nya, aturan ini sebenarnya juga bukan aturan baru,” pungkas David. (yat)