MENGHILANGKAN BOROK POLRI


Masyarakat Dukung Kapolri

TEKAD Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo menjadikan polisi mendapat tempat di hati masyarakat banyak menuai pujian. Slogan Presisi yang merupakan akronim dari prediktif, responsibilitas dan transparansi berkeadilan benar-benar direalisasikan.

Di era Kapolri Listyo Sigit Prabowo, masyarakat merasa keadilan benar-benar ditegakkan. Sebagai bukti. Dua jenderal harus merasakan ketegasan Kapolri lantaran melanggar hukum. Yakni Irjen Pol Fredi Sambo dan Irjen Pol Teddy Minahasa. Kedua jenderal ini masuk bui atas kasus pembunuhan berencana dan narkoba.

Kali ini, Kapolri mengeluarkan instruksi tegas  saat memberikan arahan seluruh anggota mulai dari Mabes Polri, Polda hingga Polres, Kamis (18/10). Kapolri ingin menghilangkan borok Polri untuk meraih kepercayaan masyarakat.

Instruksi ini adalah tindak lanjut pimpinan Polri terhadap arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat mengumpulkan jajaran Polri, para kapolda, dan kapolres di Istana Presiden pada 14 Oktober 2022.

Salah satu poin yang ditekankan  Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo adalah untuk jajaran Polisi Lalulintas (Polantas). Dikarenakan Polantas merupakan personel yang kerap mendapat keluhan dari masyarakat.

Kapolri meminta jajaran Polantas untuk tidak melakukan bukti pelanggaran (tilang) manual.  Larangan jajaran Korps Lalu Lintas (Korlantas) Polri tak menilang pengendara secara manual baik roda dua maupun roda empat termuat dalam surat telegram Nomor ST/2264/X/HUM.3.4.5./2022 per 18 Oktober 2022. Surat telegram  ditandatangani oleh Kakorlantas Polri Irjen Firman Shantyabudi atas nama Kapolri.

Selain itu personel kepolisian diwajibkan menerapkan ‘Senyum, Sapa, Salam’ atau 3S dalam melayani masyarakat, dari sentra loket Samsat, Satpas, penanganan kecelakaan lalulintas, dan pelanggaran lalulintas.

Jenderal Sigit juga menginstruksikan para polantas melakukan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli (turjawali), khususnya di lokasi blackspot dan troublespot. Masih instruksi Jenderal Sigit, jajaran Korlantas diminta memberikan pendidikan masyarakat lalulintas (dikmas lantas) untuk meningkatkan keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas (kamseltibcarlantas), demi mencegah terjadinya pelanggaran dan kecelakaan.

“Melaksanakan pelatihan guna meningkatkan kemampuan dan profesionalisme anggota Polantas dalam melaksanakan tugas Polri di fungsi lantas,” lanjut instruksi Kapolri sebagaimana termaktub dalam telegram itu.

Polantas Polri juga diminta profesional dalam menangani kasus kecelakaan lalulintas yang terjadi. Anggota Polantas diimbau agar transparan dan prosedural tanpa memihak kepada salah satu yang berperkara guna meningkatkan kepercayaan publik terhadap Polri.

Selain itu, anggota Polantas diminta melaksanakan koordinasi dengan seluruh pihak terkait untuk memecahkan masalah kamseltibcarlantas di wilayah masing-masing. Juga untuk melaksanakan kegiatan pembinaan rohani setiap minggu terhadap anggota guna meningkatkan iman dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa serta meningkatkan kinerja anggota Polantas.

Terpenting lagi, anggota Polri diminta menampilkan yang sederhana dan tidak menampilkan kehidupan yang hedonisme dengan mendekatkan diri kepada masyarakat melalui kegiatan bakti sosial atau sedekah.

Kapolri juga meminta anggota Polri melaksanakan tugas pelayanan bidang lalulintas secara profesional, transparan, akuntabel, dan tidak boleh melakukan pungutan di luar ketentuan atau pungli. Polantas wajib menegur dan memberikan edukasi kepada masyarakat yang melanggar lalulintas. Setelah itu dilepaskan dan tidak boleh dilakukan penilangan manual.

Poin terakhir dalam telegram itu, anggota Polri diminta melakukan pengawasan dan pengendalian yang melekat dan berjenjang untuk pelaksanaan kegiatan pelayanan bidang lalu lintas agar anggota lebih memahami tugas dan tanggung jawab masing-masing.

‘’Saya salut kepada Kapolri Listyo Sigit Prabowo dalam menjadikan polisi yang Presisi sesuai slogannya. Kami masyarakat sangat mendukung kebijakan Kapolri agar meraih keperacayaan masyarakat,’’ ujar Sandi, warga Palembang.

Menurutnya, selama ini anggota Polantas terkesan mencari kesalahan pengemudi baik roda dua maupun roda empat. Akibatnya pungutan liar marak terjadi. Masyarakat pun jadi kurang bersimpati dengan polisi.

‘’Dengan mengedepankan tilang elektronik, menjadi pembelajaran bagi masyarakat dan tidak ada pungli. Masyarakat pun akan patuh membayar denda tilang elektronik asalkan tata cara dan prosuder diberi edukasi dengan baik dan benar serta ramah,’’ ungkapnya.

Yono (42), warga Empat Lawang mengatakan dirinya menyambut baik kebijakan kapolri yang melarang polisi lalulintas untuk melakukan penilangan manual karena sudah ada ELTE.

Karena menurutnya, dengan dilarangnya  penilangan manual tersebut dapat mengurangi tindakan pungutan liar di lapangan oleh oknum polantas.

“Setuju dengan kebijakan Pak Kapolri itu. Untuk mengantisipasi terjadinya  pungutan liar, dengan demikian oknum-oknum tersebut tidak bisa melakukan pungli,’’ ungkapnya.

Namun, ia masih mempertanyakan apakah ada sanksi  bagi oknum yang masih melakukan penilangan manual. Jika tidak ada sanksi bagi oknum yang melakukan penilangan manual, itu tidak ada bedanya dari kebijakan sebelumnya.

Kasatlantas Polres Empat Lawang AKP Desi Azhari mengatakan mendukung kebijakan Kapolri untuk tidak melakukan penilangan secara manual.

“Sesuaikan dengan maklumat Kapolri. Yang jelas kita mendukung kebijakan kapolri,” katanya singkat, kemarin.

Senada dikatakan Kasatlantas Polres Lubuklinggau, AKP Gunawan. Dihubungi Palembang Pos, kemarin, dia mengatakan pihaknya hanya akan memberikan teguran baik lisan maupun tertulis terhadap pengendara yang melanggar aturan berlalulintas. Karena penindakan tilang secara elektronik, untuk sementara belum bisa diterapkan.

 “Saat ini ETLE (Electronik Traffic Law Enforcement) yang terpasang baru di satu titik yakni di Simpang Periuk,” ujarnya.

Untuk menerapkan tilang elektronik atau ETLE, lanjut Gunawan, akan ada penambahan infrastuktur ETLE yang akan dipasang di empat titik lainnya. “Kita akan pasang di lima titik, satu titik sudah terpasang tinggal empat lagi,” katanya.

Keempat titik tersebut rencananya di pasang di Simpang Tiga Lintas atau lebih dikenal Simpang RCA, Jalan Garuda (depan Masjid Agung Assalam), Simpang Empat Kenanga dan satu lainnya di Wilayah Perbatasan (Watas).

Intinya, tegas Gunawan, apapun itu jika sudah diintruksikan pihaknya siap melaksanakan. Meskipun tingkat kedisiplinan dan kesadaran masyarakat untuk tertib berlalulintas di Lubuklinggau masih terbilang rendah.

Senada  Kasatlantas Polres Muba, AKP Ricky Mozam ketika dihubungi, kemarin. Menurutnya, untuk saat ini pihaknya hanya akan memberikan teguran lisan untuk meminimalisir pengendara yang melanggar aturan berlalulintas.

 “Instruksi tersebut telah kami sampaikan ke personil di lapangan, agar mengedepankan kegiatan preventif  guna mencegah terjadinya lakalantas dan  meminimalisir angka pelanggaran lalulintas,” jelasnya.

Sementara, Kapolres Ogan Ilir AKBP Andi Baso Rahman mengatakan terkait pelaksanaan pihaknya masih menunggu petunjuk dan arahan dari pembina fungsi Polda Sumsel dalam hal ini Direktur Lantas Polda Sumsel sebagaimana mekanisme atau penerapan tilang kendaraan di lapangan nanti.

Dijelaskan, di Ogan Ilir sendiri saat ini metode tilang elektronik baru menggunakan metode statis atau dengan menggunakan Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE).

 “Kami masih menggunakan peralatan ETLE yang ada dahulu. Terkait peralatan lain dan pelaksaanya masih menunggu intruksi,” terangnya.

Kapolrestabes Palembang Kombes Pol M Ngajib menginstruksikan polisi lalulintas di bawah jajaranya untuk tidak melakukan tilang manual.

“Menindaklanjuti instruksi Kapolri yang ditandatangani oleh Kakorlantas. Pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan masyarakat terkait  lalulintas di Palembang itu dioptimalkan dengan ETLE atau tilang elektronik yang ada,” katanya kepada wartawan, Sabtu (22/10).

M Ngajib  mengaku telah memerintahkan kepada anggota Satlantas Polrestabes Palembang yang berada di lapangan untuk tidak melakukan penilangan secara manual dan lebih mengutamakan ketertiban lalulintas.

“Meski secara elektronik tapi tetap ada sanksi bila ada kesalahan dari masyarakat,” katanya.

Apalagi saat ini sudah ada 14 kamera ELTE yang terpasang di sejumlah ruas jalan Kota Palembang, dan direncanakan jumlahnya akan kembali ditambah dalam waktu dekat.

“Rencananya ada tambahan tujuh kamera lagi yang merupakan hibah dari Pemkot Palembang,” katanya.

Meski begitu, Ngajib mengimbau kepada masyarakat untuk tertib berlalulintas dan taat peraturan yang ada. Sehingga, Kota Palembang bisa tercipta rasa aman dan tertib.

Ia menegaskan, apabila anggota Satlantas masih melakukan penindakan tilang untuk pengendara mobil dan motor secara manual akan dikenakan sanksi tegas disiplin.

“Saya juga mengimbau kepada masyarakat Kota Palembang untuk tetap tertib berlalu lintas, ikuti aturan yang berlaku, sehingga Kota Palembang bisa tertib dan aman,” ujarnya

Ditambahkan Ngajib, pihaknya mendapatkan bantuan dana hibah dari Pemerintah Kota (Pemkot) Palembang untuk anggaran penambahan tujuh ETLE tersebut. Di Palembang sendiri saat ini ada 21 titik ETLE, yakni tujuh punya Polda Sumsel dan 14  Polrestabes Palembang. (tia/sro/rom/yat/pad)