Ngeri-ngeri Sedap Anggota Fraksi Golkar DPRD Ogan Ilir

Endang PU Ishak, Ketua DPD Golkar Ogan Ilir


INDRALAYA
–  Nasib tujuh anggota fraksi Partai Golkar Kabupaten Ogan Ilir (OI) berada di ujung tanduk. Penyebabnya buntut dualisme kepengurusan DPD Golkar Ogan Ilir.

Untuk diketahui  DPD Partai Golkar Kabupaten Ogan Ilir terjadi dua kubu. Yakni kubu Suharto HS hasil Musda IV  pada 26-27 Juni 2021 di Hotel Ilaya, dan kubu Endang PU Ishak hasil Musda IV pada 16 Juni 2021 di Hotel Trakasa Tanjung Raja.

Terjadi saling tuding dan klaim tidak sah terkait Musda yang dilakukan. Suharto menuding bahwa Musda yang dilakukan Endang PU Ishak abal-abal, cacat hukum dan tidak sesuai dengan AD ART Partai Golkar.

Sementara  Endang PU mengatakan Musda yang dilakukanya telah mendapatkan kekuatan hukum tetap dan mengikat dari Mahkamah Partai (MP) DPP Partai Golkar. Dengan demikian Musda versi Suharto digagalkan dan tidak sah dan tidak diakui.

Endang PU  dalam keterangan persnya, Kamis (15/09), di kantor Sekretariat DPD Partai Golkar menegaskan terdapat 6 poin keputusan MP yang diterbitkan pada 14 Desember 2022 atas gugatan yang mereka ajukan.

“Nah pada putusan MP dengan  perkara nomor 41/PI-GOLKAR/2021 ada  6 poin yang ditulis dan dibacakan. Pertama mengabulkan permohonan pemohon secara keseluruhan,  kedua menyatakan sah dan mengikat keputusan DPP Partai Golkar Sumatera Selatan (Sumsel) Nomor 117/GOLKAR SUMSEL/Vi/2018 tentang pengesahan komposisi dan personalia DPD Partai Golkar Ogan Ilir masa bakti 2016-2021,” ungkap Endang PU.

Poin ketiga menyatakan sah dan mengikat penyelanggaraan Musda ke IV Partai Golkar Kabupaten Ogan Ilir yang dilaksanakan pada 16 Juni 2021 di Hotel Trakasa Tanjung Raja.

Keempat menyatakan batal dan tidak sah surat keputusan nomor 121/DPD GOLKAR SUMSEL/VI/2021 tentang pengangkatan Plt DPD Partai Golkar Ogan Ilir 2016-2021.

Selanjutnya poin kelima menyatakan batal dan tidak sah seluruh rapat-rapat dan keputusan yang dihasilkan oleh SK 121 termasuk Musda pada tanggal 26-27 Juni 2021, keenam memerintahkan DPD Partai Golkar Sumsel untuk menerbitkan SK atas Musda yang diselenggarakan pada 16 Juni 2021.

‘’Saya tegaskan, bahwa Golkar  adalah partai yang besar dan solid, tidak ada dualisme kepemimpinan Ketua DPD Partai Golkar Ogan Ilir, dan juga tidak ada namanya status quo. Hanya ada satu kepengurusan DPD Partai Golkar Ogan Ilir yakni hasil musda IV 16 Juni  2021 yang memiliki legitimasi dan sah secara hukum serta AD/ART,’’ tegas Ir H Endang PU Ishak MSi.

Sebagai informasi, Endang PU sebelumnya telah melayangkan gugatan ke MP terkait keputusan pemberhentian dirinya selaku Ketua DPD Partai Golkar Ogan Ilir periode 2016-2021 dan SK pengangkatan Plt Ketua Partai Golkar Nomor 121/DPD GOLKAR SUMSEL/VI/2021.

Dengan dikabulkanya gugatan itu, maka jabatan Ketua DPD Partai Golkar OI yakni Endang PU yang berlaku hingga 2026 mendatang.

Dia juga mengakui bahwa selaku Ketua DPD Partai Golkar Ogan Ilir telah melayangkan surat ke DPD Partai Golkar Sumsel tertanggal 28 Maret 2022 perihal, surat permohonan pemberian sanksi atas tindakan pelanggaran dan perlawanan pimpinan.

‘’Surat itu sudah kita layangkan ke DPD Partai Golkar Sumsel pada 28 Maret 2022, ke 7 anggota DPRD Ogan Ilir dari Fraksi Golkar agar diberikan sanksi, karena melakukan melakukan perlawanan terhadap pimpinan,’’ lanjutnya.

Soal ada satu  anggota DPRD Fraksi Golkar yang tidak masuk dalam surat tersebut, yakni  Dwi Rosalina ? Dengan spontan Endang mengatakan bahwa partai Golkar adalah partai besar dan punya mekanisme organisasi dalam setiap keputusan.

“Misalnya  kita mengajukan undangan atau meminta pertanggungjawaban, lalu dilakukan koordinasi, ternyata  hanya satu orang yang memenuhi undangan, yakni Dwi Rosalina yang telah kembali ke pangkuan ibu Pertiwi,’’ terang Endang. (sro)