Oknum BPN Resahkan Warga Tanjung Batu

* Diduga Minta Uang Usai Lakukan Pengukuran Lahan

Indralaya, Palpos.- Warga Desa Tanjung Pinang I Kecamatan Tanjung Batu Kabupaten Ogan Ilir, mengaku resah. Pasalnya, sejak beberapa pekan terakhir lahan berupa kebun dan rumah milik warga tiba-tiba dilakukan pengukuran oleh petugas dari Badan Pertanahan Negara (BPN).

Hal yang membuat warga resah, lantaran warga merasa, tidak pernah meminta petugas BPN untuk melakukan pengukuran lahan milik mereka tersebut. Selain itu, warga resah lantaran oknum petugas dari BPN tersebut juga meminta data diri si pemilik lahan yang mereka ukur serta meminta uang kepada pemilik lahan.

“Jadi dua minggu terakhir ini ada beberapa orang yang mengaku dari BPN melakukan pengukuran di tanah milik warga baik rumah ataupun kebun.

Mereka juga meminta KTP. Juga meminta uang senilai Rp100 ribu kepada mereka yang lahanya di ukur,” ungkap Supri, salah satu warga setempat ketika dikonfirmasi wartawan, Rabu (31/8).

Terkait keresahan tersebut, Kasi Penetapan Hak dan Pendaftaran (PHP) BPN Ogan Ilir, Katam mengatakan, bahwa petugas yang melakukan pengukuran tersebut memang benar dari BPN OI yang sedang menjalankan program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) diwilayah Kecamatan Tanjung Batu.

“Benar itu memang dari kita yang melakukan pengukuran untuk keperluan program PTSL. Warga disarankan untuk membuat sertifikat atas tanah miliknya. Adapun yang tidak mau membuat sertifikat kita juga tidak memaksa dan silahkan membuat surat pernyataan tidak mau membuat sertifikat beserta alasannya,” terangnya.

Terkait adanya pungutan sebesar Rp 100 ribu yang dikeluhkan masyarakat itu, dirinya menuturkan tidak pernah memerintahkan hal terasebut akan tetapi itu juga tak menyalahi aturan karena dalam aturan yang di tandatangani tiga menteri petugas boleh memungkut biaya asalkan tidak lebih dari Rp 200 ribu.

“mungkin itu untuk petugas yang mendampingi dari perangkat desa setempat yang diajak mengukur tanah,” terangnya.

“Jadi dalam program PTSL ini semuanya di bayarkan oleh negara baik gaji petugas, pegawai BPN dan proses cetak sertifikatnya. Diluar itu ada yang namanya BPHTB, itu dibebankan ke pemilik lahan.  Untuk membayarnya silahkan ke Bapenda,” terangnya. (sro)