Pemerintah Tidak Peka

Madi Apriadi SPdI MPd


Madi Apriadi SPdI MPd – Akademisi 

ADANYA kekecewaan dari kalangan pimpinan dan Perguruan Tinggi Swasta (PTS) terkait RUU Sisdiknas yang dimenghilangkan tunjangan profesi guru dan dosen, menjadi perhatian semua pihak. Hal ini ditanggapi Akademisi UIN, Madi Apriadi SPdI MPd.

Madi mengatakan, dalam UU Guru dan Dosen, secara eksplisit dicantumkan secara jelas klausul mengenai tunjangan profesi guru dalam pasal 16, ayat 1, yang berbunyi, pemerintah memberikan tunjangan profesi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat 1 kepada guru yang telah memiliki sertifikat pendidik yang diangkat oleh penyelenggara pendidikan dan/atau satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat.

Tunjangan profesi ini kata Madi, diberikan setara dengan satu kali gaji pokok guru dan dosen yang bersumber dari anggaran negara, baik APBN maupun APBD. Melihat perbandingan yang sangat kontras mengenai tunjangan profesi guru dan dosen yang tercantum RUU Sisdiknas dengan UU Guru dan Dosen ini kata Madi, jelas tampak RUU Sisdiknas berpotensi kuat akan merugikan jutaan guru dan dosen di Indonesia.

“Dengan demikian seharusnya pemerintah harus peka dan bijak dalam membuat suatu RUU jangan sampai merugikan salah satu profesi apa lagi profesi ini sangat penting karna profesi inilah yang memunculkan SDM yang baik dan berkualitas untuk bangsa ini,” tuturnya.

Terkadang ironis melihat guru dan dosen gaji guru dan dosen yang mereka menghabiskan waktu, tenaga dan materi untuk pendidikan mereka namun setelah bekerja gaji mereka kadang tidak sesuai dengan pendidikan yang telah mereka tempuh.

“Pada akhirnya semoga nanti kedepannya profesi guru dan dosen ini tidak dipandang sebelah mata dengan demikian profesi ini nantinya bisa dihargai dan para guru dan dosen kesejahteraanya terjamin oleh pemerintah,” tutupnya. (nik)