Pemkab OI Mendapat 1.046 Kuota PPPK

INDRALAYA, Palpos – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Ogan Ilir (OI) mendapat 1.046 kuota rekrutmen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dari jumlah yang di usulkan sebanyak 1.600 Formasi.

1046 formasi PPPK itu terdiri dari, 949 kuota untuk formasi guru, 30 kuota untuk formasi tenaga kesehatan dan 67 kuota untuk formasi teknis lainnya.

Demikian diungkapkan Bupati Ogan Ilir, Panca Wijaya Akbar melalui Kepala Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Ogan Ilir, Wilson Efendi kepada Palpos, Selasa (4/10).

Dalam pelaksanaanya terang Wilson, terdapat tiga macam kategori rekruitmen PPPK. Pertama, melalui peserta yang lulus passinggrade tahun lalu, dimana di Kabupaten OI ada 360 peserta.

Kemudian kategori kedua, adalah mereka yang pernah tes tahun sebelumnya namun tidak lulus passing grade. Sehingga akan dinilai juga melalui kesesuaian atau verifikasi dengan mempertimbangkan demensi, kopentensi, profesional, vedagogik, sosial dan kepribadian. Serta hasil dari tes dengan mekanisme komputer.

“Untuk kategori yang ketiga sama dengan kategori kedua namun bedanya mereka adalah peserta baru yang dinilai dari hasil seleksi tes dengan mempertimbangkan demensi dan kompetensi,” terangnya.

Wilson juga mengatakan, bahwa pada tahun 2022 pemerintah secara resmi meniadakan rekrutmen Calon Pegawai Negri Sipil (CPNS). Untuk di ketahui pada tahun 2022 ini terdapat 250 PNS di OI yang pensiun. Dari jumlah tersebut 200 di antaranya dari kalangan guru.

Sementara itu, Kepala dinas pendidikan Ogan Ilir, Sayadi mengatakan, bupati telah mengusulkan formasi sesuai dengan kebutuhan di kabupaten Ogan Ilir.

“Kita telah mengusulkan kebutuhan PPPK sejumlah 1.600 formasi. Namun yang disetujui oleh pusat 949 guru PPPK. Sebenarnya masih kurang, tapi karena yang memberi gaji dari pusat ya kita ikut kebijakan pusat,” ujar Sayadi didampingi kasubag kepegawaian, Sopian heryanto.

Mengenai gaji guru PPPK, disebutkan sumber anggarannya berasal dari transferan pusat ke daerah. Melalui Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pemda tidak bisa menggunakan untuk belanja keperluan lain, khusus untuk membayar gaji PPPK. (sro)