Program Jemput Bola Tekan Stunting

Balita memerlukan perhatian asupan gizinya agar terhindar kasus stunting (ANTARA/Yudi Abdullah/22)
Balita memerlukan perhatian asupan gizinya agar terhindar kasus stunting (ANTARA/Yudi Abdullah/22)

Palembang, Palpos.- Pemerintah Kota Palembang menempatkan penanganan kasus stunting atau gagal tumbuh kembang pada anak akibat kekurangan gizi secara kronis, menjadi program prioriitas.

Program itu di antaranya diwujudkan dengan pemberian makanan tambahan (PMT) serta pemantauan tumbuh kembang anak balita ke rumah-rumah penduduk.

Sebagai implementasi program penanganan stunting, Wakil Wali Kota Palembang Fitrianti Agustinda pada akhir Agustus 2022 di Kantor Camat Bukit Kecil Palembang memberikan makanan tambahan kepada puluhan balita dari keluarga miskin berupa makanan berprotein hewani, seperti telur dan susu.

Harapannya, jika makanan yang mengandung protein hewani dikonsumsi setiap hari atau sesering mungkin oleh anak balita akan bisa mencegah kasus stunting pada anak.

Selain itu, Pemkot Palembang kini sedang melakukan pemantauan tumbuh kembang 1.000 anak usia di bawah lima tahun (balita) yang berpotensi stunting.

Petugas puskesmas, posyandu dan tim percepatan penurunan kasus stunting diperintahkan lebih sering turun ke lapangan guna melakukan pemantauan kemungkinan adanya gangguan tumbuh kembang pada anak akibat kekurangan gizi kronis di masyarakat.

Dengan pemantauan secara intensif dan pemberian makanan tambahan atau asupan pangan sehat dan bergizi, balita yang terpantau stunting bisa dikontrol kondisi kesehatannya serta dapat hidup normal kembali seperti anak-anak lainnya.
Guna memastikan kegiatan pemantauan tersebut berjalan sesuai harapan, Pemkot Palembang melakukan pengawalan secara langsung.

Pemkot Palembang membentuk tim penggerak percepatan penurunan stunting yang siap melakukan pelayanan dan pengawasan secara jemput bola demi tumbuh kembang anak ke rumah-rumah penduduk.

Tim penggerak yang didukung kader posyandu itu mengunjungi kediaman warga untuk menimbang berat badan bayi dan ibu hamil, serta menjalankan program perbaikan gizi. “Jika berat bayi dan ibu hamil dalam dua kali penimbangan tidak sesuai dengan standar kesehatan, maka akan segera diintervensi,” ujar Kepala Dinas Kesehatan Kota Palembang Fenty Aprina.

Program jemput bola tersebut sudah berjalan sejak pandemi COVID-19 pada April 2020. Sebab, posyandu di wilayah sebaran kasus COVID-19 cukup tinggi maka pelayanan saat itu ditutup.

Namun, saat ini sebagian posyandu sudah bisa aktif kembali membuka pelayanan kepada balita dan ibu hamil dengan menerapkan protokol kesehatan secara ketat.
Oleh karena itu, dengan pelayanan jemput bola ke rumah-rumah penduduk diharapkan dapat mendukung terwujudnya prevalensi kasus kekerdilan di Palembang tidak lebih dari 14 persen.

Prevalensi berpotensi meningkat jika program intervensi tidak berjalan dengan baik, sehingga Dinkes Palembang berupaya menambah lokasi khusus intervensi dari awalnya 10 kelurahan pada 2020 kini 40 kelurahan lebih. Intervensi yang dijalankan sifatnya spesifik dan yang sifatnya sensitif. (ant)