Program Pembentukan Peraturan Daerah 2023 Disahkan

Ketua DPRD Prov Sumsel, Hj RA Anita Noeringhati didampingi Gubernur, Wakil Ketua DPRD dan Sekwan, menandatangani Raperda yang diajukan Pemprov dan dari inisiatif dewan.


DPRD
Sumatera Selatan (Sumsel) menggelar rapat paripurna  LVIII (58)  dengan agenda pengesahan Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) tahun anggaran 2023. Acara sakral itu digelar di ruang rapat paripurna lantai III  DPRD Sumsel, Senin (24/10).

Rapat paripurna ini di pimpin Ketua DPRD Sumsel Hj RA Anita Noeringhati  didampingi jajaran Wakil Ketua DPRD Sumsel  HM Giri  Ramandha N Kiemas, Kartika Sandra Desi, Muchendi Mahzareki.
Hadir pula Gubernur Sumsel H Herman Deru, Sekda Sumsel SA Supriono, kepada dinas dan OPD dan para undangan.
Juru bicara Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Sumsel Drs HA Gani Subit MM menjelaskan soal Program Pembentukan Peraturan Daerah Tahun 2023.
 “Berdasarkan hasil Rapat antara Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Provinsi Sumatera Selatan, bersama Pihak Eksekutif maka Program Pembentukan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2023 berisikan 9 (Sembilan) Raperda yang terdiri dari 4 (Empat) Raperda Hak Inisiatif DPRD Provinsi Sumatera Selatan, dan 5 (Lima) Raperda berasal dari usulan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan,” katanya.
Adapun Raperda Inisiatif DPRD Provinsi Sumatera Selatan, adalah Raperda tentang Pelestarian Nilai-Nilai Budaya Marga dalam  Masyarakat; Raperda tentang Pemanfaatan Alur Sungai dan atau Perairan Pedalaman; Raperda tentang Pengaturan Distribusi dan Peruntukan Air Irigasi; dan Raperda tentang Perlindungan dan Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia.
Sedangkan Raperda Usul Eksekutif, ada 5 yakni Raperda tentang Penyelenggaraan, Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup; Raperda tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; dan Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2022.
“Kemudian Raperda tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2023 dan Raperda tentang Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2024,” tambahnya
Ketua DPRD Sumsel Hj RA Anita Noeringhati mengingatkan tugas pembentukan peraturan daerah  tidak hanya tanggungjawab DPRD Sumsel  tapi merupakan tanggung jawab Pemprov Sumsel.
“Saya mengajak seluruh anggota DPRD Sumsel serta Pemprov Sumsel untuk berkerja secara optimal untuk menyelesaikan tugas dalam rangka pembahasan raperda yang telah ditetapkan dalam rapat paripurna,” katanya.(del/adv)