RAPBD Provinsi Sumsel Tahun 2023 Disetujui

Ketua DPRD Sumsel, Hj RA Anita Noeringhati menandatangani RAPBD Prov Sumsel


Jumlahnya Mencapai Rp 10,87T

ANGGARAN Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Prov Sumsel tahun 2023 disetujui. Hal ini terungkap dalam rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Pov Sumsel ke LVI, Senin (24/10/22).

Rapat tersebut dipimpin Ketua DPRD Sumsel Hj RA Anita Noeringhati didampingi Wakil Ketua DPRD Sumsel, Hj Kartika Sandra Desi, Muchendi Mahzareki dan HM Giri Ramanda N Kiemas. Paripurna ini juga  dihadiri Gubernur Sumsel H Herman Deru dan jajarannya di Palembang.

Dalam rapat, H Ahmad Toha SPdI MSi selaku pelapor dari Banggar DPRD Provinsi Sumsel mengatakan, pihaknya telah mempelajari dan mencermati  Raperda APBD Provinsi Sumsel tahun 2023

Hasilnya, ada 26 saran atau catatan yang menjadi perhatian bagi Pemprov Sumsel diantaranya, DPRD provinsi Sumsel menyetujui pergeseran  (pengurangan/penambahan) anggaran tanpa merubah nilai plafon anggaran, sesuai KUA dan PPAS tahun 2023, yang telah disepakati.  Terkait perubahan pengurangan dan usulan penambahan anggaran tersebut, pihaknya menyarankan agar prosedur dan segala sesuatu kelengkapannya harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Selanjutnya, Banggar DPRD Sumsel meminta pemerintah pemprov sumsel  segera menertibkan regulasi khusus, tentang izin usaha pertambangan bahan galian golongan c.  Hal ini bila tidak segera ditindaklanjuti akan menghambat pembangunan, karena wilayah di Sumatera Selatan sebagian besar rawa-rawa dan daerah sungai.

“Kami juga telah mengingatkan kepada Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan (DLHP) Provinsi Sumatera Selatan, dalam penyelesaian pembayaran ganti rugi lahan UIN Raden patah di Jakabaring, harus berdasarkan aturan dan peraturan yang berlaku untuk menghindarkan akibat hukum di belakang hari,” kata Ahmad Toha.

Saran lain dari Banggar adalah, meminta Kepada Sekretaris Daerah agar memberikan teguran kepada Biro Kesra Setda Provinsi Sumatera Selatan, di dalam melaksanakan dan menindaklanjuti pemberian dana hibah yang dari tahun 2021 hingga tahun 2022 masih banyak yang belum terselesaikan, sehingga dapat menghambat penyerapan anggaran.

Sementara itu ketua DPRD Provinsi Sumatera Selatan, Hj RA Anita Noerighati selaku pimpinan sidang mengatakan, dengan telah disetujuinya laporan hasil pembahasan dari badan anggaran dewan yang terhormat, maka persetujuan tersebut akan dituangkan dalam keputusan bersama antara DPRD Sumatera Selatan dan gubernur Sumatera Selatan.

Sedangkan Gubernur Sumsel, H Herman Deru menyampaikan, setelah disetujui RAPBD tahun 2023, maka akan disampaikan ke Mendagri untuk dievaluasi dan disahkan menjadi perda.(ADV/del)