Sekda OKU Pimpin FGD Antisipasi Pengalihan BBM Bersubsidi

Sekda OKU, H Achmad Tarmizi saat memimpin FGD di Ruang Abdi Praja Pemkab setempat.
Sekda OKU, H Achmad Tarmizi saat memimpin FGD di Ruang Abdi Praja Pemkab setempat.

Baturaja, Palpos.- Sekretaris Daerah (Sekda) OKU, H Achmad Tarmizi mewakili Penjabat Bupati OKU, H Teddy Meilwansyah memimpin Focus Grup Discussion (FGD) dalam rangka mengantisipasi dampak rencana pemerintah melakukan pengalihan BBM bersubsidii di Bumi Sebimbing Sekundang, di Ruang Abdi Praja Pemkab OKU, Kamis (01/9).

“Pemkab OKU sangat mengapresiasi dan menyambut baik pelaksanaan FGD untuk menyatukan persepsi dan mensinergikan rencana langkah yang harus kita lakukan bersama apabila nantinya ditetapkan kebijakan pemerintah berkenaan dengan pengurangan subsidi BBM serta untuk mengimbangi stabilitas perekonomian nasional dan penyesuaian struktur keuangan negara,” kata Sekda.

Menurut Sekda, pihaknya meyakini bahwa sangat dilema bagi pemerintah untuk mengambil keputusan yang menyangkut kepentingan masyarakat, dan sudah pasti apapun yang ditetapkan pemerintah itu adalah pilihan yang terbaik bagi masyarakat.

Pemerintah sangat memahami, berbagai opini yang muncul terhadap wacana atau isu-isu kenaikan BBM. Akan tetapi disisi lain, bahwa sesungguhnya kebijakan kenaikan BBM mengandung tujuan untuk mewujudkan rasa keadilan.

Subsidi BBM yang diberikan pemerintah selama ini kata Sekda, ternyata sebagian besar dinikmati oleh orang-orang yang dinilai mampu secara ekonomi, dinikmati pelaku industri, turut mendukung kesenjangan konsumsi antara kelompok orang kaya dan kelompok masyarakat yang kemampuan ekonominya lemah.

Oleh karenanya lanjut Sekda, pemerintah akan menyalurkan subsidi BBM dalam bentuk insentif lainnya, berbentuk bantuan sosial dan kemudahan akses pendidikan dan kesehatan.

“Untuk itu, melalui forum diskusi ini kita semua harus menyatukan pemahaman dan pemikiran untuk mendukung kebijakan pemerintah. Kita selaku stakeholders yang langsung berkaitan implementasi kebijakan pemerintah harus mensosialisasikan sebaik-baiknya apabila pemerintah menerbitkan kebijakan dengan kenaikan BBM,” tegasnya.

Lebih penting dari itu Sekda berharap, semua elemen, baik pemerintah maupun non pemerintah harus bersatu padu mengambil langkah-langkah nyata untuk mengatasi berbagai dampak negatif yang muncul akibat kelangkaan BBM ditengah-tengah masyarakat.

Maka melalui FGD ini, tentunya juga dibahas langkah-langkah menjamin kelancaran distribusi dan pasokan BBM ke seluruh wilayah di Kabupaten OKU.

“Untuk itu, dalam FGD ini, akan kita dengarkan kesiapan dari Pertamina dalam mengatur dan mengendalikan distrubusi BBM, terutama pengawasan yang ketat dalam penjualan ataupun penyaluran di tingkat SPBU-SPBU,” ujarnya.

Di pihak lain, pengelola SPBU juga harus mampu menghormati aturan dalam hal keadilan dan keteraturan distribusi dan penyaluran hingga tingkat Pertashop, Pertamini, ataupun penyalur resmi lainnya. (len)