Sifatnya Delik Aduan

DR. MH. Thamrin


DR. Thamrin – Pengamat Kebijakan Publik 

PENGAMAT kebijakan publik Suamtera Selatan, Dr. Thamrin mengatakan larangan chek in di hotel bagi pasangan yang belum menikah bermula dari tafsir yang muncul terhadap rancangan KUHP, khususnya pasal 415 yang mengatur soal perzinaan dan pasal 416 RKUHP tentang kohabitasi atau hidup bersama sebagai suami istri di luar perkawinan.

Thamrin menjelaskan, Pemerintah sebenarnya telah menyampaikan bahwa pasal tersebut hanya akan berlaku saat salah satu pihak mengadu karena merasa dirugikan.

“Penjelasan pemerintah melalui tim sosialisasi nya juga menyampaikan bahwa pasal tersebut bersifat delik aduan yang bermakna bahwa tidak akan ada proses hukum kecuali adanya pengaduan dari pihak yang dirugikan,” jelasnya.

Menurutnya, hal tersebut sebenarnya tidak terlalu berpengaruh ataupun berdampak bagi pihak hotel.

“Pendeknya, menurut hemat saya tidak ada hal yang baru dalam hal ini. Perzinahan tetap merupakan norma yang dilarang demikian juga kohabitasi, apakah ini berdampak pada pariwisata terutama sektor perhotelan ? Saya pikir juga tidak. Karena pasal tersebut tidak serta merta berimplikasi pada munculnya kewajiban pihak hotel untuk memeriksa status perkawinan tamunya,” imbuhnya.

Lebih lanjut dirinya mengatakan, kebijakan tersebut hanya sebatas penegasan tentang norma umum yang menyangkut perzinahan.

“Terlepas dari persoalan hukumnya, adanya kebijakan ini sebenarnya hanya menegaskan tentang norma umum yang berlaku di masyarakat menyangkut persoalan perzinahan dan kohabitasi. Sehingga munculnya kekhawatiran pasal ini jika RKUHP nanti berlaku akan berdampak pada pariwisata, jelas merupakan kekhawatiran yang tidak perlu,” ucapnya.

Dirinya menambahkan, jika hal tersebut juga oerlu upaya yang komperhensif. “Upaya menjaga moral tentu saja tidak cukup hanya dengan aspek legalitas semata, tetapi juga diperlukan upaya yang lebih komprehensif termasuk dimensi sosial, budaya, ekonomi dan politik. Dengan demikian sebagai bagian dari upaya melindungi norma moralitas, penegasan secara legal tetap diperlukan,” tandasnya. (tia)