SIKAT MAFIA BBM!


Terancam 6 Tahun dan Rp60 M

PALEMBANG – Terbakarnya tempat penampungan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi jenis solar di Jalan Mayjend Satiwi Darwis Kelurahan Karyajaya Kecamatan Kertapati Palembang, Kamis (22/09) yang lalu, membenarkan adanya jaringan penimbun BBM di Palembang. Banyak pihak yang terlibat di dalamnya dan salah satunya oknum polisi.

Di saat pemerintah pukang lintang mengatur distribusi BBM pascakenaikan harga ternyata banyak oknum yang memanfaatkan untuk keuntungan pribadi dengan menghalalkan segar cara. Salah satunya dengan membuat penampungan dari truk-truk tangki pengangkut BBM ‘’kencing’’ sebelum didistribusikan ke SPBU.

Terbakarnya tempat pengepul BBM bersubsidi ilegal ini bisa jadi yang terbesar di Sumatera Selatan di tahun 2022. Terbakarnya gudang sekaligus rumah mewah milik Aipda Syafrudin, anggota Jatanras Polda Sumsel, itu menghanguskan satu unit rumah mewah dua lantai, empat mobil tangki, satu mobil kontainer, dua mobil pribadi, lima unit motor, dan lima bangunan ruko milik warga setempat.

Hasil pengusutan jajaran Polrestabes Palembang diungkap Kapolrestabes Kombes Pol Muhammad Ngajib, ternyata tempat penampungan BBM jenis solar ilegal tesrebut milik oknum polisi yang sudah ditahan pihaknya. Namun Ngajib mengaku tempat tersebut disewakan kepada orang lain.

Eleman masyarakat di Kota Palembang meminta apparat Polrestabes Palembang melakukan pengusutan secara transparan. Jangan ada yang ditutupi, meski melibatkan oknum polisi.

‘’Kami minta polisi mengusut tuntas. Tangkap dan penjarakan semua pihak yang terlibat, mulai dari sopir tangki yang kencing di jalan, pemilik lokasi, dan cukong BBM illegal,’’ ketus Yohadi, Ketua Lekipali Sumsel.

Untuk diketahui, kata Yohadi,  sanksi hukuman bagi penimbun bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi terancam pidana 6 tahun penjara dan denda maksimal Rp60 miliar. Peraturan tersebut tertuang dalam Undang-Undang Cipta Kerja Nomor 55 Tahun 2020 dan Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 yang merupakan turunan dari Undang-Undang Migas Tahun 2001 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi.

Yohadi menilai mafia BBM di Kota Palembang dan Provinsi Sumatera Selatan bak lingkaran setan. Melibatkan banyak pihak, dan kesannya sangat sulit untuk dibasmi sampai akar-akarnya. Sudah bukan rahasia umum, dari beberapa kali lokasi penampungan BBM yang terbakar belum ada yang masuk ke pengadilan pemilik atau cukongnya. Aparat kepolisian baru sebatas menangkap penimbun BBM dengan cara modifikasi tangki minyak kendaran alias ecek-ecek.

‘’Lihatlah di Kabupaten Muba, begitu banyak sumur minyak ilegal dan sudah beberapa kali terbakar. Tapi tidak pernah berhenti beroperasi, bahkan terus melakukan aktivitas. Hanya diam sejenak, setelah itu beroperasi lagi,’’ bebernya.

Sementara, hasil pengusutan pihak Polrestabes Palembang beberapa pihak yang terlibat sudah dilakukan penahanan. Seperti Aipda Syafrudin, anggota Jatanras Polda Sumsel yang disebut pemilik lahan. Selain itu, sopir tangki yang melakukan ‘’kencing’’ di lokasi tersebut.

Kapolrestabes Palembang, Kombes Pol Mokhammad Ngajib didampingi Kasatreskrim, Kompol Tri Wahyudi menjelaskan, peran oknum polisi tersebut, dia  pemilik lahan dan menyewakannya ke Baron untuk jadi tempat bongkar muat solar subsidi yang patut diduga tidak memiliki izin.

Tiap bulan, kata Ngajib, Safrudin mengenakan biaya sewa kepada Baron sebesar Rp 5 juta. Ini sudah jalan selama lima bulan terakhir berdasar bukti setoran dan catatan yang ada di oknum polisi tadi.

“Untuk oknum polisi tersebut, hingga saat ini saja baru sebatas pelanggaran kode etik. Namun demikian, tidak pula menutup kemungkinan nantinya akan kita dalami terkait dugaan pidana dan peran serta dalam bisnis yang diduga tidak memiliki izin tersebut,” bebernya.

‘’Apalagi, beredar informasi kalau sebenarnya sang polisi terlibat dalam bisnis minyak ini. Kalau soal informasi yang menyebutkan bisnis ini sudah dijalankan oleh oknum polisi itu belasan tahun, masih kita kembangkan,” sambung Ngajib.

Dia memastikan, jika nantinya ditemukan unsur pidana, tentu akan ditindaklanjuti. “Kalau fakta yang ada saat ini, dengan jelas menggambarkan hanya menyewakan lahan untuk parkir dan bongkar muat,” bebernya.

Selain sang bintara, penyidik juga menahan Senin, sopir mobil tangki. Dia diduga karena menggelapkan solar subsidi tersebut dengan cara mengurangi muatan truk tangki itu di lokasi penimbunan yang hangus akibat kebakaran Kamis (22/09), sekitar pukul 12.30 WIB.

Jajaran Sat Reskrim Polrestabes Palembang juga masih terus memburu Baron, pemilik tangki dan orang yang menjalankan bisnis BBM ilegal tersebut.  Juga mencari Kelvin yang saat kejadian merokok dan kelalaiannya menyebabkan kebakaran di tempat tersebut.

“Untuk sopir truk tangki dari PT DKA, Senin, sudah kita amankan dari rumahnya. Sedangkan Baron dan karyawannya, Kelvin masih kita kejar,” tegasnya.

Dijelaskan Ngajib, kecurangan Senin ini, usai mengisi solar di Depo Pertamina, dia akan mengurangi muatan sebanyak 200 liter di tempatnya Baron tersebut. Padahal, solar subsidi yang dibawanya itu nantinya untuk memasok solar ke SPBU yang ada di Kota Palembang.

Solar subsidi itu oleh Baron dan karyawannya lantas dipindahkan ke drum atau tempat penyimpanan yang sudah disiapkan sebelumnya. Adapun untuk harga jual sendiri dihargai Rp 14 ribu perliter atau sesuai dengan harga solar non subsidi tersebut.

“Setelah ‘kencing’ di tempat itu, barulah solar yang sudah berkurang volumenya itu dibawa ke SPBU yang dituju. Senin ini sopir yang saat kebakaran sedang bongkar muat solar di TKP,” ulasnya.

Kasi Propam Polrestabes Palembang, Kompol Agustan Kesuma Nuryadin membenarkan bila saat ini pihaknya sudah menempatkan oknum polisi tersebut di ruang khusus. Untuk proses hukumnya dilakukan Bid Propam Polda Sumsel. Polrestabes Palembang dipercayakan untuk menahannya di ruang khusus.

“Kalau penahanannya mulai 23 September hingga 22 Oktober yang akan datang,” pungkasnya.

Terpisah,  PT Pertamina Patra Niaga menyatakan akan memberikan sanksi pidana bagi pihak yang menyalahgunakan penyaluran subsidi bahan bakar minyak (BBM).

Dilansir dari CNN Indonesia, Corporate Social Responsibility (CSR) Regional Jawa Bagian Tengah PT Pertamina Patra Niaga Brasto Galih Nugroho mengatakan selama ini dasar aturan konsumen dan pembelian maksimum untuk solar subsidi adalah Peraturan Presiden No. 191 tahun 2014 dan Surat Keputusan Kepala Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas (BPH Migas) No. 04/P3JBT/BPH Migas/Kom/2020.

“Pertamina Patra Niaga mengawal secara ketat BBM bersubsidi disalurkan secara tepat sasaran, dan apabila ditemukan indikasi unsur pidana penyalahgunaan BBM subsidi maka tindakan tersebut akan diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku,” ujarnya.

Dia menegaskan bahwa Pertamina akan menindak tegas bila terbukti ada lembaga penyalur yang menjual BBM kepada kendaraan yang sudah memodifikasi tangki atau bekerja sama dengan konsumen untuk menyalahgunakan BBM bersubsidi.

“Pencatatan manual pembelian solar subsidi di SPBU yang telah dilakukan selama ini memungkinkan kami untuk melihat adanya transaksi BBM subsidi yang tidak wajar pasca transaksi,” kata Brasto.

Dalam hal ini Brasto mengatakan Pertamina terus berkoordinasi dengan aparat penegak hukum terkait pengawalan penyaluran BBM bersubsidi.

Lebih jauh, Brasto menerangkan bahwa selain jerat pidana, Pertamina telah mengatur sanksi bagi lembaga penyalur yang terbukti menjual BBM bersubsidi dengan tidak tepat sasaran, yaitu berupa skorsing pemberhentian penyaluran Solar subsidi selama 30 hari hingga pemutusan kerja sama.

“Bagi masyarakat maupun konsumen yang membutuhkan informasi dan menyampaikan keluhan seputar produk dan layanan dari Pertamina, dapat memanfaatkan layanan Pertamina Call Center di nomor 135. Adapun apabila masyarakat mengetahui ada tindak pidana penyalahgunaan BBM subsidi, dapat melapor ke kepolisian terdekat,” katanya.
Sebab itu, peran masyarakat diperlukan apabila menemukan penyalahgunaan BBM dan LPG bersubsidi, lantaran dampaknya menambah beban keuangan negara. Di tengah kenaikan harga minyak dunia pemerintah berpotensi menmabah kembali anggaran subsidi BBM dan LPG.

Untuk diketahui, minyak dan gas bumi merupakan sumber daya alam strategis tidak terbarukan yang dikuasai oleh negara serta merupakan komoditas vital yang menguasai hajat hidup orang banyak dan mempunyai peranan penting dalam perekonomian nasional sehingga pengelolaannya harus dapat secara maksimal memberikan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Konsideran Undang – Undang RI Nomor 22 Tahun 2001 tentang minyak bumi dan gas tersebut telah jelas memberikan penekanan tentang betapa strategisnya posisi minyak dan gas bumi bagi perekonomian negara.

Akhir-akhir ini, hampir di semua daerah di Indonesia menghadapi masalah yang sama yaitu kelangkaan BBM. Kondisi ini tidak terlepas dari upaya Pertamina dalam mengatur ketersediaan stok bahan bakar minyak. Kelangkaan BBM ini telah membuat terhentinya berbagai aktifitas masyarakat yang tergantung pada ketersediaan bahan bakar tersebut, dan menjadi indikator betapa pentingnya bahan bakar minyak bagi aktifitas masyarakat baik di darat, laut dan udara.

Namun satu hal yang perlu kita waspadai adalah adanya aktifitas pelaku kejahatan yang mencoba memanfaatkan situasi ini untuk melakukan penimbunan BBM dan mengambil keuntungan dari kelangkaan tersebut. (tim)