Sumsel Bergejolak !

Mahasiswa menyampaikan tuntutan saat orasi di depan gedung DPRD Sumsel, kemarin. FOTO : ADETIA-PALPOS


Tolak Kenaikan Harga BBM

PASCA

Penolakan datang dari kalangan mahasiswa. Aksi pertama dari Aliansi Mahasiswa Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Fatah Palembang. Disusul aksi kedua dari Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) se-Sumsel ke gedung DPRD Sumsel di Jalan POM IX Palembang, kemarin.

Aksi penolakan kenaikan harga BBM juga terjadi di Kota Lubuklinggau. Elemen mahasiswa di sini menggeruduk gedung DPRD Lubuklinggau, agar dapat menyampaikan aspirasi mereka ke pemerintah pusat.

Gedung wakil rakyat Sumsel ini bakal terus digeruduk komponen masyarakat untuk mendesak agar pemerintah membatalkan kenaikan harga BBM yang berdampak menyengsarakan rakyat kecil tersebut. Dipastikan efek domino kenaikan BBM akan mencekik leher rakyat kecil.

Rencananya hari ini, Selasa (6/9), giliran kalangan buruh yang akan menggelar aksi demonstrasi penolakan kenaikan harga BBM subsidi tersebut.

Aksi demonstrasi pertama menolak kenaikan harga BBM di DPRD Sumsel datang dari Aliansi Mahasiswa UIN Raden Fatah Palembang, sekitar pukul 11.00 WIB. Ribuan mahasiswa UIN menyambangi DPRD Sumsel yang dijaga ketat aparat kepolisian dengan memasang pagar berduri.

Sembari bernyanyi dan meneriakan yel yel, mahasiswa membentang spanduk yang bertuliskan antara lain : ”BBM Naik Rakyat Menjerit”, ”Negeri yang Kaya Rakyat Menderita”.

Anwarul Fitro, kordinator aksi didampingi kordinator lapangan Denis Verva menyuarakan tuntutan masyarakat untuk menurunkan harga BBM yang naik tinggi dan meminta menyampikan 5 tuntutan. Kedatangan mahasiswa ini diterima Wakil Ketua Komisi V DPRD Provinsi Sumsel Syaiful Fadli didampingi Alfrenzi Panggarbesi.

Di hadapan wakil rakyat Sumsel, Anwarul membacakan tuntutan mahasiswa terkait naiknya harga BBM bersubsidi. Kelima tuntutan tersebut pertama menolak kenaikan harga BBM karena akan berefek domino terhadap harga bahan pokok kerakyatan. Kedua, mengecam inkosintensi sikap pemerintah dalam menyikapi persoalan terhadap subsidi BBM.

Tuntutan ketiga yakni meminta pemerintah untuk mengevaluasi kinerja Badan Pengatur hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) dalam penyaluran BBM subsidi. Selain itu, meminta pemerintah menindak tegas penyelewangan penyaluran karena pembengkakan harga BBM terjadi akibat subsidi yang tidak tepat sasaran.

Tuntutan kelima meminta transparansi distribusi kuota BBM subsidi kepada masyarakat, agar tidak mengalami mis-subsidi BBM.

“Aksi demontrasi ini kami terima dan kami akan meneruskan tuntutan ini ke DPRD RI,” kata Syaiful Fadli.

Setelah digeruduk oleh ratusan mahasiswa UIN Rade Fatah Palembang, kantor DPRD Provinsi Sumsel kembali didatangi massa aksi demo yang kedua dari organisasi Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) se-Sumsel.

PMII menyampaikan 7 tuntutan agar dapat disampaikan ke pemerintah pusat. Ketujuh tuntutan tersebut yakni menolak secara tegas kebijakan kenaikan harga BBM bersubsidi

Lalu, mendesak pemerintah untuk secara serius dan sungguh-sungguh memberantas mafia BBM. Tuntutan ketiga mendesak pemerintah untuk segera menerapkan kebijakan subsidi tepat sasaran

‘’Kami juga mendorong pemerintah untuk membuka keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan penyaluran BBM bersubsidi. Datangkan perwakilan Pertamina Refinery Unit (RU) III Plaju, Sumatera Selatan,’’ ujar kordinator aksi.

Selain itu, tuntutan PMII yakni meminta transparansi audit pertamina untung, rugi dan kebijakan harga BBM naik. Kemudian transparansi anggaran audit dana pensiun DPRD dan Bansos (Bantuan Sosial)

Saat orasi, mahasiswa yang berdemo sempat kesal karena ditinggal oleh Wakil Ketua DPRD Sumsel, Syaiful Fadli. Pasalnya Syaiful ada kegiatan lain. Massa aksi juga memaksa untuk dibukakan kawat duri.

Kendati demikian, aksi demonstrasi kembali tenang setelah salah satu anggota DPRD, Alfrenzi Panggarbesi menemui massa aksi.

“Sama seperti massa sebelumnnya. Ini juga akan kami teruskan ke Pemerintah Pusat dan DPR RI,” kata Alfrenzi.

Massa aksi juga meminta untuk ditemui dengan pihak Pertamina secara langsung. Mereka mengancam jika tidak, maka akan kembali melakukan demo.

“Kalau dari Pertamina, sebenarnya kan Pertamina ini juga dari Pemerintah Pusat ya. Jadi Pertamina ini hanya yang mengolah dan menjual bukan yang menaikan, tapi tentu hal ini akan masuk persentasi. Karena mereka minta waktu 3 hari tadi,” ujar Alfrenzi.

Lebih lanjut dirinya menuturkan, jika hal tersebut juga akan ditampung terlebih dahulu.

“Saya sebagai anggota dewan pasti akan berkonsultasi dengan pimpinan. Nanti pimpinan yang akan membuat kebijakan. Jadi saat ini hanya menampung saja,” pungkasnya.

Sementara itu, mahasiswa di Kota Lubuklinggau merasa diprank oleh presiden. Dikarenakan pengumuman kenaikan BBM yang dilakukan presiden pasca kenaikan BBM yang dikabarkan naik per 1 September 2022. Ternyata bukan dibatalkan naik, sebaliknya hanya ditunda sesaat dan resmi naik pada Sabtu (3/9), sekitar pukul 14.00 WIB. Terlebih pengumuman kenaikan itu dilakukan sendiri oleh Presiden.

Aksi penolakan kenaikan BBM di DPRD Lubuklinggau itu disampaikan langsung oleh perwakilan mahasiswa Edo Januardo. Dalam aksi itu, perwakilan mahasiswa juga menuntut agar DPRD Lubuklinggau tidak hanya menolak kenaikan BBM. Namun sebaliknya DPRD juga dituntut untuk mendesak pemerintah dan instansi terkait memberantas mafia BBM.

Mahasiswa juga mengungkapkan bahwa mafia-mafia BBM ada dan terjadi juga di wilayah Lubuklinggau, Musi Rawas dan Muratara. “Fungsi pengawasannya yang masih belum optimal,” ujar perwakilan mahasiswa.

Taufik Siswanto, anggita DPRD dari Partai Demokrat mengatakan bahwa dia sebagai wakil rakyat dan juga petugas partai sepakat menolak kenaikan BBM. Bahkan dia menyanggupi menandatangani pernyataan penolakan kenaikan BBM.

Begitupun dengan Agus Hadi, anggota DPRD dari Partai PKS. Menurutnya Fraksi PKS dari pusat sampai ke daerah sejak beberapa hari sebelumnya sudah menolak kenaikan BBM. Karena itu dia sangat sepakat dengan tuntutan mahasiswa tersebut.

Yulian dari perwakilan Fraksi Golkar ikut mendukung aksi mahasiwa tersebut. Pihaknya akan meneruskan aspirasi masyarakat ke pemerintah pusat.

Sementara, Wakil Ketua II DPRD Lubuklinggau, Hambali Lukman merangkum dari semua aspirasi mahasiswa menyatakan bahwa DPRD Lubuklinggau sepakat memberantas mafia BBM dan apa yang menjadi aspirasi mahasiswa terkait penolakan kenaikan BBM akan diteruskan ke DPRD Provinsi dan DPR RI.

Sebelumnya aksi penolakan BBM yang dilakukan lebih dari seratus mahasiswa yang tergabung dalam HMI, KMMI, dan PPMI, dan Pemuda Pancasila di DPRD Lubuklinggau sempat diwarnai ketegangan. Pasalnya massa meminta agar ada dialog yang dilakukan di gedung paripurna DPRD Lubuklinggau. Sehingga aksi yang mereka lakukan bukan hanya sebatas serimonial semata.

Mereka juga ingin DPRD Lubuklinggau benar-benar menyerap aspirasi yang mereka sampaikan. Dengan alasan khawatir terjadi anarkis, unsur pimpinan DPRD Lubuklinggau, tidak langsung menyambut permintaan massa pengunjuk rasa.

Meski koordinator aksi telah menyatakan dan menjamin bahwa mereka hanya ingin menyampaikan aspirasi dan tidak akan melakukan aksi anarkis. Massa juga sempat emosi karena tidak langsung mendapatkan sambutan dari DPRD Lubuklinggau, sehingga apa yang disampaikan unsur pimpinan dan anggota DPRD tidak mau didengar oleh massa.

Alhasil, DPRD Lubuklinggau akhirnya mau juga menerima aspirasi yang disampaikan mahasiswa di dalam Gedung Paripurna. Meski suasana sempat sedikit tegang dan memanas.

Hasil pemantauan di lapangan, massa yang masuk ke gedung paripurna terlebih dahulu disweeping oleh petugas, sebagai langkah antisipasi ada massa susupan atau masa yang membawa senjata tajam. (tia/yat)