TERKESAN MELEMPAR MASALAH


Presiden Minta Pemda Gunakan

APBD Atasi Dampak Kenaikan BBM

KEPUTUSAN pemerintah yang menaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) langsung dirasakan dampaknya dengan kenaikan semua kebutuhan hidup masyarakat. Terkait hal ini, pemerintah pusat mengeluarkan kebijakan dengan menyiapkan Bantuan Langsung Tunai (BLT) BBM dengan total Rp 600 ribu, dalam jangka waktu 4 bulan.

Namun persoalannya, BLT ini tidak terlalu disambut sejumlah pihak termasuk masyarakat penerima BBM itu sendiri karena dinilai nominalnya terlalu kecil. Ditengah sikap masyarakat ini, Presiden Jokowi kembali mengeluarkan kebijakan yakni meminta pemerintah daerah (Pemda) untuk menggunakan APBD dalam menyelesaikan persoalan dan dampak dari kenaikan harga BBM.

Pemerintah sendiri kata Presiden telah mengeluarkan payung hukum terkait penggunaan anggaran untuk keperluan tersebut. Statmen Presiden Jokow ini, nampaknya menuai ketidaksetujuan sejumlah masyarakat di daerah. Dimana sejumlah warga menilai pemerintah pusat kerap melakukan tindakan seenaknya saja dengan kerap melimpahkan semua kebijakan ke Pemda bahkan ke rakyat.

“Biasa, nanti ujung-ujungnya kembali ke daerah. Lalu Pemda ditekankan sedemikian rupa untuk menanggulanginya persoalan pemerintah pusat dan dampaknya ke masyarakat juga akhirnya,” ujar Dodi, salah seoran warga Kota Palembang.

Menurut Dodi, bakal ada strategi baru nantinya yang akan disampaikan pemerintah yang berujung ke penekanan anggaran dari beberapa kebijakan lainnya. “Kondisi ini sama saja dengan melemparkan masalah ke pemerintah daerah padahal ini kebijakan pemerintah pusat tapi Pemda yang harus menanggung,” ujarnya.

Terpisah, instruksi Presiden Jokowi agar kompensasi dampak kenaikan BBM dibebankan kepada APBD daerah masing-masing, dengan didasarkan pada keputusan Menteri Keuangan dan juga Surat Edaran (SE) dari Menteri Dalam Negeri, langsung ditanggapi warga Ogan Ilir (OI).

Salah seorang pedagang martabak di Inderalaya bernama Rahmat mengungkapkan, dirinya memang sangat keberatan dengan harga BBM yang belakangan melambung. Apalagi kenaikan BBM itu banyak disusul dengan kenaikan bahan pokok.

“Berat mas, dampaknya hasil penjualan kita sangat tipis. Klo dinaikkan harga pelanggan jadi sepi. Serba salah,” terangnaya Terkait bantuan yang di intruksikan Jokowi itu, Rahmat mengungkapkan, dari manapun bantuan itu akan diterimanya asal adanya kepastian terkait bantuan tersebut.

“Kalau ada bantuan ya kita terima mas. Ditanya sanggup tidak pemerintah daerah memberi bantuan tanyanya ke Pemda, jangan tanya ke saya mas. Kalau saya yang penting bantuan itu ril, mau darimanapun pasti saya terima,” ucapnya.

Sedangkan Pemkot Lubuklinggau menyiapkan alokasikan dana sekitar Rp3 miliar atau 2 persen dari APBD untuk mengatasi dampak kenaikan Bahan Bakar Minyak (BBM). Dana tersebut siap dialokasikan ke Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait dan bukan berbentuk bantuan sosial (bansos) saja, melainkan mencakup kegiatan-kegiatan yang bisa menekan inflasi.

“Seperti pembangunan infrastuktur, membuka dan mempermudah pelayanan publik sehingga harga-harga bisa stabil dan terjangkau,” demikian diungkapkan Walikota Lubuklinggau, H SN Prana Putra Sohe (Nanan), Rabu (14/9).

Mengenai jumlah pastinya, dikatakan Nanan, pendataan sedang dilakukan bagian keuangan. “Jumlah pastinya itu ada di Keuangan dan teknisnya itu ada di OPD masing-masing,” ucapnya. Terpisah, Pemkab Muba telah menyiapkan dana inflasi untuk mengatasi dampak kenaikan BBM.

Kabid PFM Penanganan Fakir miskin Dinas Sosial Muba, Mgs Syarif Toyib mengatakan, Pemkab Muba menyiapkan anggaran Rp 8,7 miliar untuk mengatasi dampak kenaikan BBM. Lanjutnya, saat ini pihaknya tengah menyiapkan Juknisnya (petunjuk teknis).“Bantuan tersebut diberikan ke warga yang belum dapat PKH, dan diberikan sebesar Rp 150 ribu yang diberikan selama jangka 3 bulan,” tukasnya.

Sementara itu, Pengamat Ekonomi, Yan Sulistyo angkat bicara terkait kebijakan pemerintah pusat tersebut.Yan mengatakan, jika statement Presiden Joko Widodo tersebut sangatlah salah. “Kebijakan yang disampaikan Jokowi 3 hari lalu terkait tentang Pemda itu turun tangan untuk menyikapi kenaikan BBM menurut saya salah alamat Jokowi mengatakan seperti itu,” kata Yan, saat diwawancarai via telepon, Rabu (14/9).

Menurutnya, yang harus bertanggung jawab penuh dalam membantu masyarakat akibat dampak dari kenaikan BBM tersebut adalah pihak Pertamina.

“Menurut saya yang harus bertanggung jawab dalam menanggulangi kenaikan BBM di masing-masing daerah adalah Pertamina. Pertamina harus membantu masyarakat akibat dampak kenaikan BBM,” ujarnya.

Selain itu, Yan juga berkata jika bisa memotong remonisasi tunjangan yang didapat Direksi dan Komisaris Pertamina untuk bantuan tersebut.“Gimana cara bantunya ? Ya potong saja remonisasi tunjangan-tunjangan yang diterima Direksi dan Komisaris, termasuk juga level-level manager Pertamina. Jadi dalam hal ini, sebenarnya kenaikan BBM ini yang banyak mendapatkan keuntungan paling besar adalah pihak Pertamina,” ucapnya.

“Karena pendapatan Pertamina menjadi besar dengan adanya kenaikan BBM ini, dengan pendapatan yang besar maka laba yang akan diterima oleh Pertamina juga akan besar. Semakin besar laba yang akan diterima Pertamina, itu bonus yang Komisaris dan Direksi terima juga besar. Jadi dalam hal ini yang sangat menikmati kenaikan BBM ini ya Pertamina,” lanjutnya.

Dilanjutkan Yan, tak seharusnya Penyelesaian tersebut dilemarkan ke Pemda. Pasalnya dana APBD tiap daerah itu berbeda.“Kenapa permasalah kenaikan BBM ini malah dilemparkan ke Pemda dengan menggunakan APBD ? Masalahnya APBD di tiap daerah ini masing-masing jumlahnya tidak sama, bagaimana coba mau membantu ? Misal dari Jakarta, kan memang pendapatannya besar, Jawa Barat besar, Jawa Timur juga besar. Nah lalu bagaimana dengan NTT, NTB, Sumbar misalnya yang APBD nya kurang dari Rp 10 triliun. Gimana mereka bisa membantu masyarakat yang terdampak kenaikan BBM ini,” terangnya.

“Salah Presiden memberikan statement tersebut apalagi mau dibuatkan payung hukum, ini sama saja Presiden mengajak ribut Gubernur tiap daerah di Indonesia,” tambahnya. Masih dikatakan Yan, jika Pemerintah dalam hal ini tidak memiliki strategi untuk mengatasi jika terjadi dampak akibat kenaikan BBM dan yang lainnya.

“Jadi kebijakan ini menurut saya kebijakan yang salah alamat, di sinilah Pemerintah letaknya ketika mengambil sikap kebijakan untuk menaikan harga energi. Itu artinya mereka tidak memiliki strategi dalam mengatasi dampak yang akan terjadi jika menaikan harga energi, baik harga listrik, BBM, baik itu gas. Jadi kelihatan para pembantu Peesiden ini tidak bisa bekerja, mereka ini termasuk orang yang hanya bisa ngomong tapi tidak bisa berpikir,” imbuhnya.

Yan menegaskan, Pemda sebaiknya mengabaikan kebijakan yang dibuat Presiden. Sebab dalam hal ini bukan tanggung jawab Pemda.“Abaikan saja, karena ini bukan tanggung jawab Pemda. Memang dalam harga energi Pemda itu dapat kutipan, kalaupun Pemda mau membantu memyetujui keinginan dari Presiden maka pajak yang diterima mereka harus dikembalikan lagi dalam bentuk bantuan sosial untuk masyrakat. Karena per liter harga BBM itu ada pajak yang diterima Pemda, jadi hasil pajak itulah yang harus dikeluarkan oleh Kepala Daerah dalam bentuk bantuan,” tegasnya.

“Itupun kalau daerah tersebut menghasilkan energi, misal Sumsel mungkin bisa. Tapi kan daerah lain yang tidak menghasilkan minyak bagaimana ? Kan cukup repot juga Gubernurnya nanti apabila daerahnya tadi bukan penghasil minyak,” pungkasnya. (rob/omi/yat/tia/nik/sro)