Utamakan Validasi Data

Madi Apriadi SPdI MPd


Madi Apriadi SPdi MPd – Akademisi

KEBIJAKAN pemerintah pusat yang dalam hal ini dikatakan langsung Presiden Joko Widodo, jika Pemerintah Daerah (Pemda) boleh menggunakan dana APBD untuk penyelesaian masalah kenaikan BBM.Presiden juga mengungkapkan jika payung hukum untuk kebijakan tersebut juga sudah dikeluarkan. Terkait hal ini, Akademisi UIN, Madi Apriadi SPdI MPd memberikan tanggapannya.

“Kalau kita berbicara masalah kenaikan harga BBM ini adalah isu nasional yang sudah seharusnya dibahas dan diselesaikan oleh pemerintah pusat dalam hal ini presiden dan pembantu-pembantunya dalam kabinet yaitu menteri yang terkait dalam masalah ini,” ujar Madi, Rabu (14/9).

Madi menuturkan, jika pemerintah pusat ingin melibatkan Pemda dalam penyelesaian masalah kenaikan BBM tidak masalah. “Kalaupun pemerintah pusat ingin melibatkan pemerintah daerah untuk menyelesaikan permasalahan akibat dampak dari kenaikan BBM ini pada dasarnya tidak ada masalah karena sudah seharusnya pemerintah dari pusat ke daerah memperhatikan masyarakatnya, apalagi yang kesulitan akibat dampak dari kenaikan BBM ini bahkan bukan saja karena ini akan tetapi semua kesulitan yang dialami masyarakat,” tuturnya.

Namun lanjut Madi, Pemda harus melihat dan menghitung besaran bantuan yang dapat diberikan kepada masyarakat sesuai kemampuan APBD yang ada di setiap daerah. “Jangan lupa, yang terpenting itu bantuan ini harus tepat sasaran. Bukan hanya masyarakat miskin yang terdata saja, akan tetapi untuk masyarakat miskin yang tidak terdata pun harus menikmati bantuan ini,” katanya.

Menurutnya, jika perlu Pemda diharuskan jemput bola dalam memberikan bantuan tersebut agar mengurangi kemungkinan salah sasaran.

“Dengan demikian pemda harus jemput bola sehingga mengurangi kemungkinan tidak tepat sasaran bantuan dari pemda tersebut,” ucapnya.

Selain itu, Madi berharap pemerintah pusat dapat menyelesaikan masalah ekonomi di Indonesia terutama soal kenaika BBM dan kebutuhan pokok masyarakat.”Semoga permasalahan kenaikan BBM ini bisa diselesaikan oleh pemerintah pusat sehingga semua kebutuhan pokok menjadi normal dan masyarakat menengah kebawah tidak hidup dalam kesusahan,” tukasnya. (tia)