Wabup Shodiq: Terima Petugas, Berikan Data yang Benar

Suasana Pembukaan Rakorda Regsosek di wilayah OKI, Selasa, 20 September 2022.
Suasana Pembukaan Rakorda Regsosek di wilayah OKI, Selasa, 20 September 2022.

Kayuagung, Palpos.- Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek) melalui pendataan detail untuk menyatukan kembali satu data kependudukan, saat ini mulai disosialisasikan di Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI), Sumsel. Regsosek diterapkan agar data  kependudukan dan data sosial semakin padu.

Pelaksanaan Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek) menurut Wabup OKI Shodiq, sebagai suatu solusi untuk mendapatkab basis data yang akurat dan terkini sehingga polemik terkait basis data perlindungan sosial dapat segera teratasi.

“Pemerintah daerah harus bekerjasama untuk saling berbagi dan memanfaatkan serta menghubungkan regsosek dengan basis data di masing-masing institusi,” ungkap Shodiq, Selasa (20/9)

Shodiq mengatakan integrasi data dapat dilakukan seperti contohnya data kependudukan dan catatan sipil (DUKCAPIL), Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), Data Pokok Pendidikan (DAPODIK) dan Pendataan Keluarga (PK). “Mari kita semua membantu BPS Ogan Komering Ilir sesuai dengan kewenangannya masing-masing untuk kesuksesan pelaksanaan awal regsosek ini,” ujarnya.

Sementara itu, Kepala Badan Pusat Statistik  Kabupaten OKI, Anugrahani Prasetyowati menyampaikan, BPS diberikan amanah oleh bapak Presiden RI untuk melaksanakan pendataan awal Regitrasi Sosial Ekonomi (Regsosek)  pada 15 September sampai 14 Nopember 2022 yang merupakan bagian dari Reformasi Sistem Perlindungan Sosial yang ada saat ini.

“Pendataan Awal Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek) Tahun 2022 dilaksanakan dengan tujuan untuk menyediakan sistem dan basis data seluruh penduduk yang terdiri atas profil, kondisi sosial, ekonomi, dan tingkat kesejahteraan yang terhubung dengan data induk kependudukan serta basis data lainnya hingga tingkat desa/kelurahan,” tuturnya.

Ani menambahkan, Regsosek akan menghasilkan data terpadu tidak hanya untuk program perlindungan sosial melainkan keseluruhan program yang dibutuhkan masyarakat untuk kebijakan pemerintah yang lebih terarah. (ril/ian)